Gubernur Sulsel Andi Sudirman Terima Sertifikat Hak Pakai Bandara Sorowako

Published

2 tahun ago

9 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar–-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya menerima Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas lahan Bandar Udara Sorowako di Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

SHP diterima Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan diserahkan Kepala Kantor ATR/BPN Luwu Timur, Muhallis Menca di Rujab Gubernur Sulsel, Rabu 8 Februari 2022.

“Alhamdulillah, Kakanwil BPN Provinsi menyerahkan sertifikat kepada Pemprov Sulsel atas kepemilikan lahan Bandar Udara Sorowako di Kabupaten Luwu Timur dari BPN/ATR,“ kata Andi Sudirman.
Gubernur Sulsel sangat memberikan apresiasi yang besar kepada Kakanwil BPN Provinsi, Kakanta BPN Luwu Timur, BKAD Provinsi, TA TGUPP dan Seluruh stakeholders lainnya.

Sertifikat Hak Pakai ini juga menjadi bukti lahan seluas 25,4 hektar Bandara Sorowako kini menjadi aset Pemprov Sulsel.

“Setelah adanya bukti kepemilikan ini, kita berharap Bandara Sorowako bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya, khususnya di Luwu Timur,” Harapnya.

Diketahui, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sukses melakukan peralihan kepemilikan Bandara Sorowako yang selama 40 tahun lebih dikuasai perusahaan tambang PT Vale jadi milik pemerintah.

Hal itu ditandai penandatanganan dan serah terima Bandara Sorowako oleh Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk, Febriany Eddy kepada Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman pada acara 19 Tahun Kabupaten Luwu timur, pada 12 Mei 2022 lalu.

Adapun tiga objek yang diserahkan PT Vale, yakni lahan seluas 25,4 hektar (ha), barang bergerak berupa aset-aset yang berfungsi sebagai sarana dan prasana yang mendukung pengoperasian bandara sorowako, serta pengelolaan jasa kebandarudaraan atas Bandar Udara Sorowako di Luwu Timur.

Dalam proses pengalihan dari penerbangan privat menjadi publik, butuh perjalanan wacana yang bertahun-tahun lamanya. Sebelumnya telah diusahakan oleh beberapa Gubernur terdahulu.

Namun, di era kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman, Pemprov Sulsel berhasil mengambil alih Bandara Sorowako hanya dalam kurung waktu setahun. Apalagi diketahui, Bandara Sorowako dibangun sejak tahun 1980 an.

PDAM Makassar

Plt Dirut PDAM Hamzah Ahmad Makassar Segera Wujudkan Program Mulia: Target Awal 600 Pemasangan Air Gratis

Published

2 jam ago

3 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Program pemasangan air secara gratis Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum atau PDAM Makassar segera terealisasi. Harapannya, masyarakat khususnya berstatus warga prasejahteta bisa menikmati air bersih.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PDAM Makassar Hamzah Ahmad mengungkapkan kesiapan PDAM mengenai program pemasangan air gratis. Kata dia, pihaknya sudah sangat siap mewujudkan salah satu misi Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia).

“Kami sangat siap karena program pemasangan air gratis sudah ada sejak manajemen kemarin. Insya Allah kami segera turun bantu warga Makassar,” tukas Hamzah Ahmad, Selasa (3/6).

Anca–sapaan akrabnya, target awal 1500 sambungan langsung gratis. Hanya saja, kebutuhan dan cakupan layanan air bersih semakin besar sehingga manajemen menambah dengan total 2000 target pemasangan air gratis.

“Kita akan resmikan atau launching target awal 600 titik. Rencananya, tiap wilayah mendapat tugas 100 rumah. Namun, tidak menoton segitu tiap wilayah,” jelasnya.

Salah satu syarat penerima, kata Anca, manajemen PDAM Makassar melihat KWh rumah tangga. “Penerima ini mereka yang punya KWh 450-900 watt,” paparnya.

Terpisah, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerangkan program sambungan langsung gratis ini bertujuan untuk memperluas layanan PDAM dan meringankan beban warga yang selama ini kesulitan mendapatkan akses air bersih.

Dia mengatakan, pihaknya masih akan melakukan pertemuan dengan PDAM untuk merancang program tersebut agar selaras dengan rencana kerja yang telah disusun perusahaan daerah itu.

“Kita akan menyesuaikan program ini dengan perencanaan PDAM. Misalnya, jika mereka merencanakan pemasangan pipa ke timur, kita akan ikut mendukung ke arah itu, agar programnya sejalan,” ujar Munafri.

Menurut Munafri, pemasangan pipa gratis ini dikhususkan bagi warga yang ingin melakukan sambungan baru. Namun, biaya pemakaian air bulanan tetap menjadi tanggungan pelanggan.

“Sambungan baru kita gratiskan, tapi tagihan bulanannya tetap berjalan seperti biasa. Ini agar masyarakat lebih mudah mengakses air bersih tanpa terbebani biaya pemasangan awal,” jelasnya.

Ia menambahkan, program ini masuk dalam prioritas pemerintah karena banyak warga yang enggan menggunakan layanan PDAM akibat biaya pemasangan awal yang cukup mahal. Dengan program ini, diharapkan cakupan layanan PDAM semakin luas dan pendapatan perusahaan daerah juga meningkat.

“Kadang warga enggan pakai PDAM karena harus bayar dulu untuk pemasangan baru. Nah, kita bantu biaya awalnya supaya mereka bisa menikmati layanan air bersih tanpa kendala,” kata Munafri.

Pemasangan pipa akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan alur kerja PDAM. Beberapa kecamatan yang menjadi prioritas adalah Ujung Tanah dan Tamalate, yang selama ini mengalami keterbatasan akses air bersih.

“Kami akan melihat daerah mana yang paling mendesak. Kecamatan seperti Ujung Tanah dan Tamalate sangat membutuhkan layanan air bersih karena kapasitas pipa yang ada saat ini belum mencukupi,” tuturnya.

Sebagai dasar pelaksanaan program ini, Pemkot Makassar akan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali). Regulasi ini diperlukan karena kebijakan tersebut menyangkut penghapusan biaya yang sebelumnya dibebankan kepada masyarakat.

Diharapkan, program ini bisa segera berjalan setelah pembahasan teknis dengan PDAM selesai dalam waktu dekat. Sementara itu, Perumda Air Minum Kota Makassar siap melaksanakan perintah wali kota untuk mewujudkan program pemasangan sambungan baru.

PDAM pun mempersiapkan skema program pemasangan sambungan air gratis bagi masyarakat kurang mampu. (*)