Connect with us

Nasional

Kapolri Lakukan Mutasi Besar, Komjen Dedi Prasetyo Diangkat Jadi Wakapolri dan Irjen Karyoto Menjabat Kabaharka

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA , 6 Agustus 2025 – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan mutasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1764/VIII/KEP/2025 tertanggal 5 Agustus 2025, sebanyak 61 perwira tinggi dimutasi, termasuk dua nama menonjol dari lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990.

Adalah Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., yang kini ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), serta Irjen Pol Karyoto, S.I.K, yang dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Keduanya dikenal sebagai figur perwira tinggi yang memiliki integritas tinggi, rekam jejak lapangan yang kuat, serta kontribusi besar dalam menjaga marwah institusi Polri.

Apresiasi dan Harapan dari Tokoh Senior Polri

BACA JUGA  Silaturrahmi dan Dialog Kebangsaan Bersama Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung

Mutasi ini mendapat sambutan hangat dari tokoh senior Polri dan anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang. Ia menyebut pengangkatan Komjen Dedi dan Irjen Karyoto sebagai bentuk regenerasi yang tepat dan membanggakan.

“Saya ucapkan selamat kepada Komjen Dedi dan Irjen Karyoto. Mereka bukan hanya lulusan terbaik Akpol 1990, tapi juga sahabat sekaligus junior yang saya banggakan. Kerja keras, loyalitas, dan integritas mereka tak pernah mengkhianati hasil,” ujar Frederik di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Ia juga menyampaikan harapannya agar kedua jenderal tersebut mampu membawa angin segar dalam kepemimpinan Polri ke depan.

“Saya berharap Komjen Dedi sebagai Wakapolri dapat memperkuat harmoni internal, sementara Irjen Karyoto di Kabaharkam dapat menjaga Kamtibmas dengan pendekatan modern dan humanis,” imbuhnya.

BACA JUGA  Tak Cuma Layani Nikah, Kemenag Ajak Masyarakat Manfaatkan Layanan Keagamaan di KUA

Frederik menegaskan bahwa kedua posisi tersebut sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan Polri, baik secara internal maupun eksternal. Ia percaya keduanya akan tampil maksimal dan meninggalkan warisan kepemimpinan yang positif.

> “Ini adalah momen di mana semangat pengabdian benar-benar diuji. Dan saya tahu, dua jenderal ini siap menjawabnya,” pungkasnya.

Profil Singkat Dua Jenderal Akpol 1990:

Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum.

Tempat/Tanggal Lahir: Madiun, 26 Juli 1968

Lulusan: Akpol 1990

Jabatan Sebelumnya: Kadiv Humas Polri, Irwasum Polri

Capaian: Meraih gelar Profesor dan Doktor di bidang hukum. Berpengalaman di bidang reserse dan komunikasi publik. Dikenal sebagai sosok yang cerdas, komunikatif, dan visioner.

BACA JUGA  MK Putuskan Pendidikan Dasar di Sekolah Negeri dan Swasta Wajib Gratis

Irjen Pol Karyoto, S.I.K.

Tempat/Tanggal Lahir: Pemalang, 27 Oktober 1968

Lulusan: Akpol 1990

Jabatan Sebelumnya: Penyidik KPK, Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Kapolda Metro Jaya

Capaian: Dikenal tegas, bersih, dan profesional dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum.

Mutasi ini menjadi bagian dari langkah strategis Polri dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks serta memperkuat profesionalisme dan pelayanan publik di tubuh kepolisian.

Jika Anda ingin berita ini dikemas dalam versi siaran pers resmi, tulisan opini tokoh, atau posting media sosial, saya siap bantu ubah formatnya sesuai kebutuhan.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

JK Tegaskan Keadilan Jadi Kunci Mencegah Konflik Sosial dan Keagamaan di Indonesia

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), HM Jusuf Kalla, menegaskan bahwa keadilan merupakan faktor paling fundamental dalam mencegah konflik sosial maupun keagamaan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Penanganan dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia: Belajar dari Pak JK” yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jumat (14/11/2025).

Dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Jakarta itu, JK memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tercatat sekitar 15 konflik besar yang menelan korban lebih dari seribu jiwa. Menurutnya, sebagian besar konflik tersebut dipicu oleh ketidakadilan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

BACA JUGA  Mentan: Harga Gabah dan Jagung Naik Sesuai Arahan Presiden

“Inti dari banyaknya konflik adalah ketidakadilan. Karena itu, keadilan, kemajuan, dan kemakmuran menjadi dasar penting bagi terciptanya perdamaian,” tegas JK.

Pencegahan Lebih Penting daripada Penyelesaian

JK mengingatkan bahwa mencegah konflik jauh lebih penting daripada menanganinya setelah pecah. Konflik sosial, kata dia, kerap muncul dari persoalan lokal yang tidak mendapat penanganan cepat, termasuk hubungan antarwarga hingga isu antarumat beragama.

Terkait konflik keagamaan, JK menekankan bahwa sejumlah kasus besar yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak berawal dari ajaran agama, melainkan persoalan sosial-politik yang kemudian melebar menjadi isu keagamaan.

“Poso dan Ambon itu bukan dimulai dari perbedaan agama, tetapi konflik politik yang kemudian dibawa ke ranah agama,” tandasnya.

BACA JUGA  Jadi Inspektur Upacara Hari Sumpah Pemuda,Ini Pesan Menag RI

Peran Strategis FKUB dan Dialog Antarumat Beragama

Dalam paparannya, JK juga menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ia prakarsai sejak awal di Makassar. Forum itu, menurutnya, terbukti efektif menciptakan ruang dialog bagi pemuka lintas agama.

“Dulu kami mengadakan pertemuan bulanan di masjid, katedral, hingga pura. Tokoh agama memberikan penjelasan tentang ajarannya masing-masing sehingga tidak ada salah paham,” jelas JK.

Ia menekankan bahwa penyuluh agama memegang tanggung jawab besar dalam menjaga harmoni sosial dengan menyampaikan pesan damai, adil, dan menyejukkan kepada masyarakat.

“Islam adalah rahmatan lil alamin. Penyuluh agama harus menjadi penyejuk, bukan pemicu ketegangan,” ujar mantan Wapres dua periode itu.

BACA JUGA  Sapa Ribuan Umat Konghucu, Menag Serukan Pesan Kebersamaan

Kesejahteraan Masyarakat Jadi Faktor Penting

JK juga menegaskan hubungan erat antara kesejahteraan ekonomi dan potensi konflik. Menurutnya, banyak konflik terjadi di wilayah yang tingkat kesejahteraannya rendah.

“Kalau masyarakat sejahtera, konflik jarang terjadi,” ujar JK.

Ia menambahkan, memakmurkan rumah ibadah harus berjalan seiring dengan upaya memakmurkan masyarakat, agar harmoni sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.

Keadilan, Komunikasi, dan Penghormatan Antarumat Beragama

Menutup paparannya, JK kembali menegaskan bahwa keadilan, penghormatan terhadap keyakinan, serta komunikasi yang baik antarumat beragama adalah fondasi utama untuk menjaga keutuhan bangsa.

“Dengan berlaku adil dan saling memahami, kita bisa membangun Indonesia yang aman, adil, dan makmur,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel