Connect with us

Pemkot Makassar

Minta PDAM Makassar Berbenah, Wali Kota Munafri: Profesional Jadi Harga Mati

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan peringatan tegas kepada Direksi Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar agar menghentikan praktik rekrutmen ilegal dan manajemen yang sarat nepotisme.

Pesan keras itu disampaikan Munafri dalam momentum upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-101 PDAM Kota Makassar, di Kantor PDAM, Senin (11/08/2025).

Appi, sapaan akrab Munafri, menegaskan bahwa PDAM sebagai perusahaan yang sudah berusia lebih dari satu abad harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat tanpa diskriminasi, serta berkontribusi nyata bagi Pemerintah Kota Makassar.

“Usia 101 tahun bukanlah usia muda. PDAM harusnya setiap tahun memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan memberi sumbangsih besar bagi pemerintah kota,” ujarnya.

Munafri berharap momentum HUT ke-101 PDAM menjadi titik balik menuju era profesionalisme dan pelayanan prima bagi seluruh warga Makassar.

BACA JUGA  Dukung Ketahanan Pangan, Pjs Wali Kota Makassar Ikuti Rapat TPID se-Sulsel

“Kita punya visi dan pola pikir yang sama. PDAM ada untuk mengalirkan air bersih ke seluruh pelosok Makassar, tanpa pandang musim atau kondisi. Jika ini kita pegang bersama, Insya Allah bisa terwujud,” jelasnya.

Munafri tidak ingin PDAM terus dibayangi masalah internal seperti pegawai siluman, kebocoran air ilegal, hingga praktik penempatan jabatan berdasarkan kedekatan personal.

“Kita tidak boleh lagi berhadapan dengan pegawai siluman, fraud, atau kebocoran air ilegal,” ungkapnya.

“Tidak boleh lagi ada jabatan karena sepupu direksi, karena orangnya wali kota, atau karena kedekatan lainnya. Profesionalisme harus jadi yang utama,” sambungnya.

Munafri meminta Plt Direksi PDAM untuk memaksimalkan sistem distribusi air, meminimalkan kehilangan air non revenue water (NRW), serta menempatkan pegawai sesuai kapabilitas.

BACA JUGA  Danny Pomanto Dorong OPD Wujudkan Makassar Kota Percontohan Antikorupsi

Ia juga mendorong adanya sistem pengkaderan dan asesmen terbuka untuk menentukan orang-orang terbaik mengisi posisi strategis. Jangan sampai pegawai 20-30 tahun di posisi yang sama tanpa rotasi dan tanpa asesmen.

“Ini yang kita tidak mau terjadi. Beri kesempatan yang sama bagi semua karyawan untuk bersaing secara sehat. Kita butuh kajian ilmiah dan akademik dalam menentukan posisi, bukan like and dislike,” imbuhnya.

Menurut Munafri, perbaikan tata kelola akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan. Output yang baik akan dirasakan seluruh pegawai dan masyarakat.

Selain pembenahan manajemen, Munafri mengingatkan direksi untuk memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana kerja di lapangan. Ia menilai target pelayanan tidak akan tercapai jika pegawai tidak dibekali peralatan yang memadai.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Hadiri Buka Puasa Bersama Kedubes Arab Saudi di Masjid Kubah 99

“Jangan memaksakan target tanpa memberi alat kerja yang cukup bagi teman-teman di lapangan. Lengkapi mereka agar pelayanan bisa tepat waktu dan maksimal,” pesan Appi.

Menutup sambutannya, Munafri mengumumkan bahwa seleksi definitif untuk jabatan direktur dan dewan pengawas PDAM akan dibuka secara transparan dan inklusif. Ia mengajak semua pihak yang kompeten untuk mendaftar.

“Proses ini tidak eksklusif. Siapapun yang punya kemampuan dan mau meningkatkan kinerja PDAM, silakan ikut seleksi,” tutupnya.

Hadir pada kesempatan ini, Sekda Kota Makassar, Andi Zulkufly Nanda, Kabag Protokol Andi Ardi Rahadian, Plt Direktur Utama, Hamzah Ahmad, bersama Plt Direktur Keuangan Nanang Supriyatno.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Batasi Open House Idulfitri 2026, Ikuti Edaran Pemerintah Pusat

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan Pemerintah Kota Makassar akan menjalankan edaran pemerintah pusat terkait pembatasan kegiatan open house pada Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah tahun 2026.

Kebijakan tersebut merujuk pada imbauan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.6/3245/SJ, serta merujuk pada surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-40/MS/HL.00/03/2026 tentang pelaksanaan halalbihalal dan open house Idulfitri.

Munafri menyampaikan, Pemerintah Kota Makassar akan menyesuaikan pelaksanaan open house sesuai arahan tersebut dengan mengurangi kegiatan seremonial.

“Jadi, kami Pemerintah Kota Makassar sudah menerima edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengurangi kegiatan open house saat Lebaran. Artinya kita harus ikuti,” ujarnya saat silaturahmi bersama awak media di rumah jabatan wali kota, Kamis (19/3/2026).

BACA JUGA  Dukung Ketahanan Pangan, Pjs Wali Kota Makassar Ikuti Rapat TPID se-Sulsel

Pemerintah pusat tetap menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1447 Hijriah, dengan harapan ibadah yang dijalankan membawa keberkahan serta memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Namun demikian, imbauan ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan kondisi nasional, termasuk masih adanya bencana alam di berbagai wilayah Indonesia yang berdampak pada kehidupan masyarakat, serta dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh instansi diimbau untuk mengurangi kegiatan seremonial seperti halalbihalal dan open house, serta mengalihkannya ke kegiatan yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pemberian santunan dan program sosial.

Menindaklanjuti hal itu, Munafri—yang akrab disapa Appi—menjelaskan bahwa pelaksanaan open house di Balai Kota Makassar akan dibatasi hanya pada hari pertama Idulfitri dengan durasi yang lebih singkat.

BACA JUGA  Meriahkan HUT Kota, Pemkot Makassar – Green Production Kolaborasi Hadirkan Hunian Layak untuk Warga

“Pada hari Lebaran, kami hanya membuka di hari pertama, mulai pukul 09.00 sampai 11.00 Wita, terbuka untuk masyarakat umum. Setelah itu tidak ada lagi open house, supaya kita ikut aturan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembatasan tersebut juga sebagai bentuk empati terhadap daerah-daerah yang masih terdampak bencana.

“Dalam edaran pemerintah pusat ditegaskan bahwa masih banyak daerah yang terkena bencana, sehingga kita kurangi waktu pelaksanaan open house menjadi hanya satu hari,” ungkapnya.

Open house tersebut akan digelar di kawasan Balai Kota Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau yang dikenal sebagai Jalan Baru. Kegiatan akan dimulai setelah pelaksanaan salat Idulfitri.

Munafri juga mengungkapkan bahwa sebelumnya kegiatan open house direncanakan berlangsung selama dua hari. Namun, rencana tersebut direvisi setelah terbitnya surat edaran dari pemerintah pusat.

BACA JUGA  Sambut Makassar Half Marathon, Munafri Ajak Warga Jadi Tuan Rumah yang Ramah

“Kemarin sempat direncanakan dua hari, tapi setelah ada edaran kita kurangi menjadi satu hari saja,” katanya.

Ia pun mempersilakan jajaran perangkat daerah (SKPD) untuk turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepedulian sosial serta menjaga semangat kebersamaan di tengah masyarakat, khususnya dalam momentum Hari Raya Idulfitri.

Continue Reading

Trending