Bupati Syaharuddin Lepas Mahasiswa Unhas Usai Tuntaskan KKN di Sidrap

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, melepas mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) yang menuntaskan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 114 di Sidrap.

Acara penarikan berlangsung di Monumen Ganggawa (Mogan) Pangkajene Sidenreng, Senin (18/8/2025).

Hadir pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Sidrap Andi Rahmat Saleh, Asisten Administrasi Umum Nasruddin Waris, Kadis Koperasi UKM Nakertrans H. Muhammad Rohady Ramadhan, dan Kadis Perhubungan H. Andi Bahari Parawansa.

Tampak pula Kadis Peternakan dan Perikanan Suharya Angriani, Plt. Kepala Bapperida Herwin, Plt. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan H. Sirajuddin, para dosen pembimbing, camat, lurah/kepala desa, serta undangan lainnya.

Bupati Syaharuddin menyampaikan apresiasi atas kontribusi mahasiswa KKN yang dinilai memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

“Kehadiran mahasiswa KKN banyak memberi inspirasi bagi anak muda Sidrap, sekaligus mendukung pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten. Terima kasih pula kepada para dosen pendamping,” kata Syaharuddin.

Program kerja mahasiswa meliputi inovasi teknologi akumulasi dan otomasi pertanian, pengolahan sekam padi dan tongkol jagung menjadi briket, pembangunan tempat pembakaran sampah, pengadaan website desa, hingga inovasi lubang resapan biopori untuk lingkungan.

“Saya berharap hasil program kerja ini dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan oleh pemerintah desa bersama masyarakat, sehingga manfaatnya berkelanjutan dan berdampak jangka panjang bagi kemajuan desa serta kesejahteraan warga,” pesan Syaharuddin.

Koordinator Kabupaten KKN Unhas, Wahyu, menegaskan mahasiswa Gelombang 114 melaksanakan lima program unggulan yang menjadikan KKN Unhas di Sidrap sebagai rujukan bagi pelaksanaan KKN di kabupaten lain di Sulawesi Selatan.

“Berkat dukungan Bupati dan jajaran pemerintah daerah, KKN Unhas di Sidrap menjadi patokan di Sulawesi Selatan. Program ini menjadi wujud nyata sinergi dunia pendidikan tinggi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berbasis masyarakat,” ungkapnya. (*)