Pemkot Makassar
Pemprov Sulsel Percepat Operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih

Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mendampingi Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Aula Bright Gas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Makassar, Selasa, 23 September 2025.
Rakor ini diikuti oleh Kepala Dinas Koperasi se-Sulawesi, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, yang membahas percepatan operasionalisasi Koperasi Merah Putih sebagai program nasional Presiden Prabowo Subianto.

Program ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja, serta mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.
Turut hadir Anggota DPR RI Komisi VI Ismail; pejabat eselon I Kementerian Koperasi; Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Kemenko Pangan Prayudi Syamsuri; Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin; Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto; serta pimpinan BUMN.

Sekda Jufri Rahman menegaskan, Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menyelesaikan 100 persen pembentukan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tercatat, terdapat 3.059 koperasi di 24 kabupaten/kota, terdiri dari 2.266 desa dan 793 kelurahan.
“Yang pertama membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara lengkap itu, Sulsel,” ujar Jufri Rahman.
Lebih lanjut, Jufri menjelaskan bahwa tahap berikutnya adalah operasionalisasi koperasi. Langkah ini mencakup penyusunan rencana usaha, perizinan, menjalankan unit-unit usaha, melibatkan anggota masyarakat, menjaga stabilitas bisnis, hingga evaluasi pengembangan secara berkelanjutan.
Dirinya pun menghimbau seluruh Satuan Tugas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengambil peran sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, mulai dari pendampingan hingga pengembangan bisnis kepada seluruh kelompok masyarakat.
“Sebagai contoh, Koperasi Desa Merah Putih Aeng Batu-Batu di Kabupaten Takalar kini menjadi percontohan,” jelasnya.
Koperasi ini memiliki berbagai unit usaha, mulai dari gerai sembako, produk UMKM, pangkalan LPG, apotek desa, klinik desa, pupuk bersubsidi, penyewaan alat pertanian, jasa logistik, layanan perbankan, hingga pengajuan pembiayaan ke Himbara.
Menurut Jufri, saat ini terdapat 38 koperasi desa di Sulsel yang sudah operasional. Pemprov mendorong lainnya agar membuat akun di Sistem Informasi Manajemen (SIM) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga lebih cepat mengakses permodalan.
Diketahui, terdapat Rp200 triliun yang diinject oleh Menteri Keuangan ke Himbara. “Sebenarnya itu membuka ruang untuk makin cepat bagi Koperasi Desa Merah Putih memperoleh akses permodalan,” ujarnya.
Sementara itu, Sesmenkop Ahmad Zabadi menekankan pentingnya percepatan pembiayaan koperasi. Evaluasi Kementerian mencatat sebagian Kopdes sudah berjalan operasional, meskipun masih butuh proses persiapan proposal, sarana, dan fasilitas.
“Insyaallah, ini kan saat ini memang memasuki tahap operasional, dan kita menargetkan misalnya dalam akhir bulan ini Insyaallah kita sudah bisa melakukan pembiayaan dari Himbara,” jelasnya.
Untuk skema pembiayaan kurang lebih 1.000 koperasi merah putih, yang kemudian ini akan diakselerasi sampai dengan akhir dengan tahun ini sampai dengan 80 ribu Koperasi Merah Putih.
Dirinya berharap dinas koperasi provinsi dan kabupaten/kota terus melakukan sosialisasi, pendampingan, dan memastikan seluruh proses berbasis digital agar transparan dan akuntabel melalui SIM Kopdes (Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa). (*)
Pemkot Makassar
Munafri–Melinda Aksa Sambut Tim Kota Sehat, Tegaskan Pentingnya Lingkungan Bersih

Kitasulsel–MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Ketua Forum Kota Sehat (FKS) Makassar, Melinda Aksa, menerima kunjungan Tim Verifikasi Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2025 di Baruga Anging Mammiri, Kamis (2/10/2025).
Kedatangan tim yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Validasi Kota Sehat, Andi Anugera, menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen Pemerintah Kota Makassar menuju kota yang lebih sehat, bersih, dan layak huni.

Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa Program Kota Sehat merupakan langkah strategis yang harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, baik jajaran pemerintah kota maupun masyarakat luas.
“Melalui kegiatan verifikasi Kota sehat ini, terbangun persepsi dan pemahaman yang sama mengenai arti pentingnya lingkungan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Appi.

Saat ini, Kota Makassar terus meneguhkan diri sebagai kota yang tumbuh bersama semangat kolaborasi menuju kehidupan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan.
Melalui Program Kota Sehat 2025, pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen lintas sektor bergerak bersama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, layak huni, sekaligus inklusif.
Sebagai Wali Kota Makassar, Munafri menegaskan bahwa Pemkot telah menyiapkan seluruh tahapan verifikasi secara matang.
Menurutnya, yang terpenting bukan sekadar penghargaan atau kompetisi, melainkan bagaimana standar Kota Sehat benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Yang ingin kami sampaikan, standarisasi Kota Sehat ini harus berjalan dengan baik, ada ataupun tanpa penghargaan,” jelas Appi.
“Kami ingin Makassar menjadi representasi kehidupan masyarakat kota besar yang sejajar dengan kota-kota lain, bahkan bisa lebih baik daripada kota besar di Indonesia pada umumnya,” lanjut dia.
Ia menekankan, Kota Sehat bukan sekadar program seremonial, melainkan wujud nyata dari gotong royong pembangunan lintas sektor yang terintegrasi ke dalam sembilan tatanan utama.
Dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial dan kesiapsiagaan bencana, seluruh aspek diarahkan untuk memastikan setiap warga Makassar dapat hidup lebih berkualitas.
Dengan prinsip kolaborasi, Pemkot Makassar tidak hanya menata kota dari sisi fisik, tetapi juga menanamkan budaya hidup sehat, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperluas akses layanan publik yang adil dan merata.
Semua langkah ini diintegrasikan melalui Makassar Apps For All, yang menghadirkan akses layanan kesehatan, pengaduan, hingga partisipasi warga dalam satu platform digital.
Munafri menambahkan, sembilan tatanan yang menjadi indikator penilaian Kota Sehat wajib dilaksanakan secara konsisten.
Masyarakat, kata dia, berhak menikmati hasil dari kebijakan yang dijalankan pemerintah. Karena itu, ia berharap proses validasi kali ini juga memberi masukan yang konstruktif.
“Kalau ada hal yang masih kurang, kami siap memperbaiki. Kalau ada yang sudah baik, maka harus dipertahankan bahkan ditularkan ke wilayah lain agar berjalan menyeluruh,” ucapnya.
Lebih jauh, Munafri menekankan pentingnya kunjungan tim verifikasi ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial.
Ia berharap, validasi Kota Sehat bisa menjadi agenda tahunan yang berkesinambungan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Makassar.
Kehadiran tim validasi jangan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi upaya nyata untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup setiap tahun.
“Ini juga menjadi tugas besar Ketua Forum Kota Sehat, dan kalau ada hal yang tidak berjalan, saya siap memberikan sanksi,” tegasnya.
Program Kota Sehat menjadi bukti bahwa pembangunan kota bukan semata infrastruktur, melainkan tentang menghadirkan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Bersama warga, pemerintah, dan semua elemen, Makassar menatap optimis menuju Sosis Saba Ustarara 2025 dengan semangat: Sehat Kotanya, Sejahtera Warganya.
Mantan Bos PSM itu menuturkan, berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi Makassar. Menurutnya, hal tersebut harus dimaksimalkan penyelesaiannya melalui pembangunan kota yang terstruktur dan terarah.
“Dengan kehadiran tim validasi, kami berharap dapat lahir sistem pembangunan kota yang benar-benar terukur dan bisa menjadi pedoman dalam membangun Makassar sebagai kota sehat yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” tutup Munafri.
Sedangkan, Ketua Tim Validasi Lapangan Kabupaten/Kota Sehat Nasional, Andi Anugera menjelaskan, bahwa proses validasi dilakukan secara bertahap sejak pertengahan tahun.
Dimulai dari verifikasi dokumen yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar, dilanjutkan dengan klarifikasi daring, hingga tahap kunjungan lapangan yang kini sedang berlangsung.
“Makassar adalah barometer pembangunan di Indonesia Timur. Karena itu, validasi ini penting untuk memastikan apa yang tertuang dalam dokumen benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” katanya.
Kunjungan ini menjadi bagian penting dari rangkaian penilaian program Kota Sehat yang tahun ini menilai sembilan tatanan dengan total 136 indikator, sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat 2025.
Menurutnya, kunjungan kali ini bersifat spesial. Selain membawa tim lintas kementerian, termasuk perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Kesehatan, Andi juga memiliki keterikatan personal dengan Makassar.
“Jadi, tentu ada kebanggaan tersendiri bisa melihat langsung implementasi Kota Sehat di sini,” tambahnya.
Ia menegaskan, tim validasi menilai Makassar tidak bisa disamakan dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan.
Sebagai kota metropolitan sekaligus pintu gerbang Indonesia Timur, Makassar harus dipandang sejajar dengan kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan.
“Kita pahami betul, pembangunan kota sebesar Makassar tidak mungkin sempurna. Namun kami ingin memastikan, apa yang tercantum dalam dokumen Kota Sehat benar-benar menjadi bagian dari keseharian masyarakat,” tururnya.
“Baik layanan kesehatan yang cepat, perlindungan sosial, hingga kesiapsiagaan bencana,” jelasnya, menambahakan.
Andi Anugera juga menyampaikan bahwa tim verifikasi tetap membuka ruang perbaikan bagi Pemkot Makassar selama proses validasi berlangsung.
“Kalau ada hal-hal yang masih bisa dilengkapi selama kunjungan, mohon agar bisa segera ditindaklanjuti. Nantinya hasil validasi ini akan kami bawa ke rapat pleno di pusat,” ujarnya.
Lebih jauh, dia mengungkapkan bahwa Kementerian sedang berupaya agar penyerahan penghargaan Swasti Saba 2025 dapat dilaksanakan langsung di Istana Negara oleh Presiden RI.
“Kami sedang mengupayakan agar penghargaan ini kembali digelar di lingkungan Istana, bahkan langsung diserahkan oleh Bapak Presiden. Tentu ini akan menjadi motivasi besar bagi kabupaten/kota penerima, termasuk Makassar,” pungkasnya.
Diketahui, kunjungan tim verifikasi dijadwalkan berlangsung selama dua hari (tanggal 2-3 September 2025, dengan agenda padat, termasuk validasi di sejumlah lokus, salah satunya Kecamatan Panakukang.
Hasil penilaian akan menentukan apakah Kota Makassar layak kembali meraih penghargaan Swasti Saba sebagai Kota Sehat tahun 2025. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login