Connect with us

Pemkot Makassar

Kian Inovatif, BRIDA Makassar Sabet Penghargaan Optimal 2025 dari BRIN

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Munafri Arifuddin alias Appi kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Makassar berhasil meraih Penghargaan Apresiasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025 untuk kategori Peran BRIDA dalam Optimalisasi Potensi dan/atau Penyelesaian Permasalahan Daerah.

Penghargaan bergengsi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen BRIDA Makassar dalam menghadirkan riset yang berdampak, inovasi tepat guna, serta rekomendasi kebijakan berbasis data yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah.

Penghargaan ini diterima langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, pada kegiatan Apresiasi BRIDA optimal 2025 yang digelar Senin, 27 Oktober 2025, di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Thamrin, Jakarta.

BRIN melakukan evaluasi berbasis kinerja terhadap BRIDA dan BAPPERIDA seluruh Indonesia dengan menitikberatkan pada dua indikator utama, yaitu. Perumusan kajian kebijakan yang dimanfaatkan, dan peran BRIDA dalam optimalisasi potensi serta penyelesaian permasalahan daerah.

BACA JUGA  Fokus Turunkan Angka Stunting, Pj Sekda Kota Makassar Tekankan Pentingnya Kolaborasi Multisektoral

Hasil evaluasi nasional tersebut menetapkan 39 BRIDA di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sebagai penerima apresiasi tahun ini.

Salah satunya adalah Kota Makassar, yang berhasil menjadi wakil dari Provinsi Sulawesi Selatan dalam daftar penerima penghargaan bergengsi tingkat nasional tersebut.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap pemanfaatan kajian riset dalam mendukung pembangunan daerah berbasis data dan solusi.

“Hari ini saya berada di kantor BRIN dalam rangka menerima penghargaan kepada BRIDA Kota Makassar. BRIDA selama ini telah memberikan berbagai kajian riset yang berkontribusi terhadap perkembangan Kota Makassar,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, bahwa penghargaan tersebut diberikan karena Makassar dinilai berhasil memanfaatkan hasil kajian kebijakan yang disusun BRIDA dalam merumuskan arah pembangunan kota.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Minta Pengembang Sediakan Lahan Rumah Ibadah

Lanjut dia, penghargaan ini menjadi apresiasi karena Pemerintah Kota Makassar masuk dalam indikator kajian kebijakan yang dimanfaatkan.

“Artinya, hasil riset yang disusun BRIDA benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” tambahnya.

Mantan Bos PSM itu juga menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat peran riset dan inovasi dalam pembangunan ke depan.

“Kita berharap ke depan BRIDA akan semakin produktif menghadirkan kajian yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Makassar dan seluruh masyarakat,” tutupnya.

Diketahui, daerah penerima penghargaan untuk Indikator Kajian Kebijakan Berbasis Bukti meliputi empat provinsi, lima kabupaten, dan tiga kota, yakni Kota Makassar, Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Barat, Kabupaten Badung, Klungkung, Minahasa Utara, Pacitan, Tuban, Semarang, dan Surakarta.

Sedangkan, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN Yopi mengatakan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan apresiasi kepada 39 Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA/BAPERIDA).

BACA JUGA  Hari Terakhir Sebelum Cuti Pilkada, Danny Pomanto Tinjau 21 Unit Ambulance: Wujud Komitmen Pertahankan Makassar Kota

Dimana, yang dinilai berhasil mengintegrasikan riset dan inovasi dalam pembangunan berbasis bukti ilmiah di Indonesia. Riset dan inovasi daerah merupakan fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“BRIN ingin memastikan bahwa kebijakan pembangunan di daerah didasarkan pada bukti ilmiah, data, dan hasil kajian, yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Yopi dalam kegiatan Apresiasi BRIDA/BAPERIDA Optima 2025 dan Forum Komunikasi Riset dan Inovasi Daerah di Jakarta.

Yopi menyebut apresiasi ini bukan sekadar penghargaan, tetapi wujud pengakuan atas peran penting BRIDA dan BAPPERIDA sebagai ujung tombak inovasi daerah.

Lanjut dia, apresiasi ini menjadi refleksi bahwa banyak daerah telah bergerak maju. Mereka tidak sekadar membangun berdasarkan intuisi, tetapi berdasarkan data dan riset.

“BRIN menginginkan BRIDA menjadi pusat pengetahuan di daerah yang mendorong kebijakan inovatif dan berkelanjutan,” tukasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Luncurkan Pete-pete Laut Gratis, Warga Kepulauan Sangkarrang Kini Nikmati Akses Transportasi Antar Pulau

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Masyarakat kepulauan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini mulai merasakan hadirnya layanan transportasi laut gratis yang selama ini menjadi harapan warga. Pemerintah Kota Makassar secara resmi melakukan soft launching program Pete-pete Laut melalui pengoperasian kapal KM Banawa Nusantara 27 di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Jumat (12/6/2026).

Peluncuran layanan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan akses transportasi yang lebih mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Program yang menjadi salah satu janji politik pasangan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham itu kini mulai direalisasikan dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga pulau-pulau terluar Kota Makassar.

“Hari ini kita melakukan peluncuran awal sebuah program yang menjadi solusi bagi kondisi masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ujar Munafri saat meresmikan pengoperasian kapal di Dermaga Pulau Barrang Lompo.

Solusi Keterbatasan Transportasi Kepulauan

Selama bertahun-tahun, persoalan transportasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat kepulauan. Mobilitas pelajar, guru, tenaga kesehatan, nelayan, hingga masyarakat umum sering kali terkendala keterbatasan armada dan tingginya biaya perjalanan antar pulau.

Melalui program Pete-pete Laut, Pemerintah Kota Makassar berupaya menghadirkan solusi konkret dengan menyediakan layanan transportasi laut gratis yang beroperasi secara terjadwal.

Kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo pada pukul 07.00 WITA, kemudian melayani rute menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, hingga kawasan pulau terluar sebelum kembali ke Barrang Lompo.

Munafri menegaskan bahwa layanan tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun dari masyarakat.

“Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah,” tegasnya.

“Karena itu setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya. Tidak ada tarif yang ditentukan. Semuanya gratis untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” tambah wali kota yang akrab disapa Appi.

BACA JUGA  Fokus Turunkan Angka Stunting, Pj Sekda Kota Makassar Tekankan Pentingnya Kolaborasi Multisektoral

Menurutnya, kehadiran Pete-pete Laut merupakan tonggak penting dalam memperkuat konektivitas antara wilayah daratan Makassar dengan gugusan pulau yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi.

Dorong Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Warga

Munafri menjelaskan, layanan transportasi laut gratis tidak hanya bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik.

Selama ini banyak pelajar yang harus menempuh perjalanan laut untuk bersekolah, guru yang bertugas di pulau-pulau terpencil, hingga tenaga kesehatan yang harus menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan.

Dengan hadirnya layanan transportasi yang terjadwal dan gratis, berbagai aktivitas tersebut diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

“Selama ini alur transportasi menjadi faktor yang membatasi gerak pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di wilayah kepulauan,” jelasnya.

Program Pete-pete Laut juga diharapkan mampu membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan, terutama nelayan dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada konektivitas antar pulau maupun ke Kota Makassar.

Pemerintah Siapkan Penambahan Armada

Meski baru diawali dengan satu armada, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan rencana pengembangan layanan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah kepulauan.

Munafri mengakui bahwa satu kapal belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan transportasi masyarakat.

Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi kebutuhan operasional dan pembiayaan untuk membuka peluang penambahan armada pada masa mendatang.

“Satu kapal tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Kita akan menghitung seluruh kebutuhan biaya dan operasional agar progres penambahan armada dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan ke depan layanan ini dapat diperkuat dengan penambahan dua hingga tiga armada tambahan agar frekuensi perjalanan semakin meningkat.

Keselamatan Penumpang Jadi Prioritas

Selain memastikan akses transportasi tersedia, Pemerintah Kota Makassar juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keselamatan pelayaran.

BACA JUGA  Revisi Perwali Sudah Final, Pemkot Makassar Segera Terapkan Program Iuran Gratis Sampah

Munafri meminta seluruh standar keamanan dan keselamatan kapal dipenuhi secara maksimal, mengingat kapal tersebut dapat mengangkut sekitar 30 penumpang dalam satu perjalanan.

“Saya minta agar memperhatikan seluruh aspek pelayanan transportasi. Yang paling penting adalah aspek keamanannya. Kapal ini harus dilengkapi sarana keselamatan yang lengkap dan memadai serta tidak boleh overload,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan agar setiap penumpang mendapatkan satu jaket pelampung atau life jacket serta memastikan perangkat komunikasi kapal berfungsi dengan baik selama pelayaran.

“Setiap penumpang harus memiliki satu life jacket. Sarana telekomunikasi kapal juga harus maksimal agar dapat berkomunikasi dengan pos-pos terdekat selama perjalanan,” pesannya.

Dishub Pastikan Awak Kapal Bersertifikat

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa armada yang digunakan merupakan kapal Banawa Nusantara yang selama ini telah dimiliki dan dioperasikan oleh Dishub Makassar.

Menurut Rheza, seluruh awak kapal telah memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi keselamatan maritim.

“Awak kapal kami terdiri dari lima orang, yaitu kapten, juru mudi, dan tiga anak buah kapal,” katanya.

Seluruh awak kapal telah mengantongi sertifikat Basic Safety Training (BST), Advanced Fire Fighting (AFF), serta Security Awareness Training yang menjadi syarat wajib bagi pelaut.

Ia juga menjelaskan bahwa program Pete-pete Laut tidak menggunakan anggaran baru, melainkan memanfaatkan anggaran operasional kapal yang telah tersedia sebelumnya.

“Program ini lahir dari niat baik dan kepedulian Bapak Wali Kota untuk menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan. Alhamdulillah, dengan memanfaatkan anggaran operasional yang sudah ada, program ini bisa diwujudkan,” ujarnya.

Untuk mendukung operasional kapal selama setahun, Dishub telah mengalokasikan anggaran bahan bakar serta pemeliharaan kapal. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa operator kapal atau gaji awak kapal sebesar Rp246 juta per tahun.

Tantangan Infrastruktur Dermaga

Di balik hadirnya layanan transportasi laut gratis tersebut, Pemerintah Kota Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan infrastruktur di pulau-pulau tujuan.

BACA JUGA  Hoax! Hati-hati Akun WhatsApp Catut Nama Pjs Wali Kota Makassar Arwin Azis Beredar, Modus Pinjam Uang

Rheza mengungkapkan bahwa beberapa pulau yang masuk dalam rute pelayanan masih memiliki keterbatasan dermaga dan kedalaman perairan sehingga kapal belum dapat bersandar secara langsung.

Salah satu contohnya berada di Pulau Bone Tambu yang memiliki kedalaman perairan sekitar satu meter di area dermaga. Kondisi tersebut membuat kapal harus menggunakan perahu penghubung atau tender boat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

“Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kami berharap ke depan dapat dibangun dermaga yang lebih representatif di pulau-pulau tujuan agar kapal yang lebih besar dapat bersandar dengan aman dan nyaman,” jelasnya.

Simbol Pemerataan Pembangunan Kepulauan

Kehadiran Pete-pete Laut tidak hanya menjadi layanan transportasi baru, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar memperoleh hak yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

“Saya ingin memastikan dengan hadirnya Pete-pete Laut, akses masyarakat menjadi lebih mudah. Di sisi lain, pemerintah juga bisa lebih dekat melihat dan menjangkau pulau-pulau yang kita miliki,” tutur Munafri.

“Pulau-pulau di sini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah Kota Makassar dan harus kita jaga bersama-sama,” lanjutnya.

Pada kegiatan soft launching tersebut turut hadir Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Dengan mulai beroperasinya Pete-pete Laut, warga Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini tidak lagi sekadar mendengar rencana pembangunan. Mereka telah merasakan langsung hadirnya layanan publik yang dirancang untuk mendekatkan akses, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau terluar Kota Makassar.

Continue Reading

Trending