Connect with us

Sukses di Enrekang, PKK dan PDGI Kini Gelar Operasi Celah Bibir dan Lelangit Gratis di Palopo

Published

on

Kitasulsel-Palopo-Tim Penggerak PKK Sulsel bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Palopo menggelar Bakti Sosial Operasi Celah Bibir dan Lelangit di Kota Palopo, Sabtu, 18 Februari 2023. Sebelumnya, kegiatan serupa dilakukan di Kabupaten Enrekang.

Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel yang diwakili Wakil Ketua Pokja IV Erna Komalaningrum, mengatakan, bakti sosial ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh PKK Sulsel bekerjasama dengan PDGI. Baksos ini merupakan kegiatan rutin atau kegiatan tahunan dari Pokja IV yang dilaksanakan di 24 kabupaten/kota.

“Ini kegiatan yang keempat dilakukan,” kata Erna.

Ia menjelaskan jika sebelumnya telah dilakukan operasi celah bibir (sumbing) ini di RS Sayang Rakyat. Kemudian di Kabupaten Enrekang, Bantaeng, dan saat ini di Kota Palopo.

“Kemungkinan besar setelah ini kami lanjutkan di Kabupaten Takalar untuk operasi celah bibir (sumbing),” ujarnya.

Seperti diketahui, kata Erna, operasi celah bibir dan lelangit adalah salah satu cacat penyakit bawaan terhadap anak. Dan untuk Indonesia sendiri, berdasarkan data yang didapat ada sekitar 700 hingga seribu orang anak yang lahir, ada satu orang anak bibir sumbing jika. Di Asia, datanya 2,1 persen dari seribu angka kelahiran. Dan ini adalah angka tertinggi untuk bibir sumbing.

“Karena, seperti diketahui jika seorang anak terpapar bibir sumbing ini juga akan mengakibatkan terjadinya resiko stunting. Karena, dengan bibir sumbing mereka tidak bisa menyusui, lambat mendapatkan asupan makanan, dan ujung-ujungnya stunting,” terangnya.

Untuk itu, kegiatan ini merupakan sekaligus kegiatan untuk menurunkan angka stunting di Sulsel. Khususnya untuk melakukan operasi celah bibir dan lelangit baik anak-anak yang terpapar bibir sumbing dan tidak menutup kemungkinan juga dilakukan untuk orang dewasa.

“Salah satu komitmen  kami (Tim Penggerak PKK Sulsel) adalah turut berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat Provinsi Sulsel,” ungkapnya.

Selain itu, pesan dari Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Naoemi Octarina, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan berkesinambungan secara countinue dari tahun ke tahun.

Ketua PDGI Cabang Kota Palopo, drg Andi Murniati MKes FHIHFAA, mengatakan,  dirinya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut yang dipusatkan di Kota Palopo.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu Seminar Hands On, dan operasi celah bibir dan lelangit.

Menurutnya, ini adalah sebagai bentuk darma bakti PDGI Cabang Palopo untuk masyarakat di Tanah Luwu, karena PDGI Cabang Palopo ini bagian dari pemerintahan, yang terdiri dari dua kabupaten dan satu kota.

“Alhamdulillah kegiatan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kota Palopo dan se-Luwu Raya,” ucapnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga merupakan ajang mempromosikan Rumah Sakit Palemmai Tandi dan sekaligus mendukung program pemerintah daerah. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

Pansus DPRD Makassar Bahas Penataan Arsip Daerah

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Kearsipan DPRD Kota Makassar menggelar rapat pembahasan Naskah Akademik Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan di ruang Banggar DPRD Makassar, Selasa (17/6/2025).

Wakil Ketua Pansus Ranperda Kearsipan, Rachmat Taqwa Qurais, menyampaikan pentingnya kehadiran depo arsip yang layak dan representatif di Kota Makassar.

Selama ini, kata politisi PPP tersebut, pengelolaan arsip di Makassar belum tertata dengan baik karena sering berpindah-pindah lokasi tanpa tempat penyimpanan khusus seperti di daerah lain.

“Makassar butuh depo arsip permanen seperti di Yogyakarta atau Surabaya yang sudah modern dalam pengelolaan arsipnya. Di sini arsip masih berpindah-pindah, bahkan kadang tidak jelas ditempatkan di mana. Kita dorong agar Ranperda ini segera dibahas tuntas, disahkan, dan dilaksanakan,” tegasnya.

Ia mengingatkan pentingnya komitmen semua pihak agar aturan ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen di lemari, tapi benar-benar diimplementasikan di lapangan.

“Jangan sampai ini hanya jadi lembaran aturan yang disimpan begitu saja tanpa realisasi. Kita semua harus kawal bersama,” tambah Rahmat.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Zulkaraen dari Fraksi Mulia, meminta pihak terkait untuk menginventarisasi aset milik Pemerintah Kota Makassar yang bisa difungsikan sebagai kantor dinas kearsipan.

“Kami ingin tahu estimasi anggaran jika harus membangun kantor baru. Atau mungkin ada aset pemerintah kota yang tidak terpakai dan bisa dialihfungsikan menjadi kantor arsip yang layak.

Ini mirip kasus 16 kantor lurah yang belum permanen kemarin, Alhamdulillah sekarang sudah dianggarkan untuk 2025,” ungkap Tri.

Ia juga mengusulkan agar kantor kearsipan nantinya bisa dirancang menjadi tempat edukasi dan wisata sejarah seperti di Yogyakarta.

“Di Jogja, kantor arsipnya sudah menjadi destinasi edukasi, ada tiket masuk untuk sekolah dan pengunjung umum. Kita harap Makassar juga punya seperti itu agar fungsi arsip tidak hanya sebagai tempat penyimpanan dokumen, tapi juga pusat informasi sejarah kota,” ujarnya.

Tri berharap usulan ini bisa masuk dalam prioritas anggaran pokok 2026, meski di perubahan anggaran tahun berjalan kemungkinan sulit karena nilai investasinya cukup besar.

“Kita bisa mulai dari perencanaan, eksekusinya di anggaran pokok 2026,” pungkasnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel