Connect with us

Pemkot Makassar

Perumda Parkir Makassar Raya Perketat Pengawasan Parkir Selama Makassar Half Marathon 2026

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Jajaran Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya memastikan pengawasan dan pengelolaan parkir pada pelaksanaan Makassar Half Marathon (MHM) 2026 akan diperketat guna mencegah praktik parkir liar dan pungutan tarif di luar ketentuan resmi.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pelaksanaan event olahraga tahunan berskala nasional yang akan dipusatkan di kawasan ikonik Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, pada 30–31 Mei 2026.

Perumda Parkir Makassar Raya menyiapkan skema pengamanan dan penataan parkir secara maksimal dengan menurunkan sekitar 50 juru parkir resmi yang dibantu langsung oleh jajaran direksi, pengawas lapangan, serta personel internal perusahaan.

Puluhan petugas tersebut akan disiagakan di 12 kantong parkir resmi yang tersebar di sejumlah titik strategis di sekitar venue utama Makassar Half Marathon guna mengantisipasi lonjakan kendaraan peserta, official, maupun masyarakat yang diperkirakan memadati kawasan pesisir Kota Makassar selama dua hari pelaksanaan kegiatan.

Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya, Adi Rasyid Ali, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan jauh hari sebelum event berlangsung, termasuk memetakan seluruh titik kantong parkir resmi di sekitar kawasan Anjungan Pantai Losari.

“Kami Perumda Parkir Makassar akan memperketat pengawasan di lapangan pada titik kantong parkir yang sudah kami tetapkan dan tugas jukir berjaga-jaga,” ujar Adi Rasyid Ali, Jumat (29/5/2026), usai memantau titik parkir di sekitar Anjungan Losari.

Menurutnya, pengawasan yang diperketat dilakukan untuk memastikan pelaksanaan event olahraga berskala nasional tersebut dapat berlangsung tertib, aman, nyaman, dan bebas dari praktik parkir liar maupun pungutan liar (pungli) yang dapat merugikan peserta dan masyarakat.

Adi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar melalui Perumda Parkir ingin menghadirkan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta dan pengunjung yang datang ke Kota Daeng selama pelaksanaan Makassar Half Marathon 2026.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Perkuat Peran Imam, Gelar Coaching Clinic untuk Standarisasi Ibadah

Dengan pengaturan parkir yang maksimal, event tersebut diharapkan tidak hanya sukses sebagai ajang olahraga nasional, tetapi juga memberikan pengalaman yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Terkait jukir resmi pada kegiatan MHM ini, memang berada di bawah koordinasi tim internal, jukir dan pihak keamanan. Tetapi jauh-jauh hari kami sudah mengatur kantong-kantong parkir yang ada berkaitan dengan Makassar Half Marathon ini,” tambahnya.

Adapun titik kantong parkir resmi yang telah disiapkan Perumda Parkir Makassar Raya meliputi kawasan Tugu MNEK, taman Patung Gajah, Jalan Lamaddukelleng, Jalan Datu Museng, Jalan Maipa, Jalan Metro Tanjung Bunga, area Posko Dishub, Jalan Arief Rate, Jalan Haji Bau, Jalan Rajawali, area samping Masjid Terapung, hingga kawasan utara Losari sekitar Jalan Benteng Somba Opu.

Adi Rasyid Ali menegaskan pihaknya tidak ingin persoalan parkir yang sempat terjadi pada event-event sebelumnya kembali terulang dalam pelaksanaan Makassar Half Marathon tahun ini.

“Persoalannya jumlah kendaraan dan peserta membludak. Karena itu sekarang kita atur dengan maksimal,” tegasnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Makassar tersebut juga mengungkapkan bahwa seluruh jajaran direksi mulai dari Direktur Operasional (Dirops), Direktur Umum (Dirum), hingga Direktur Keuangan (Dirkeu) telah menggelar rapat khusus untuk memastikan kesiapan personel dan pengaturan parkir selama event berlangsung.

“Kami sudah rapat satu hari penuh. Kita akan menurunkan full team pegawai Perumda Parkir untuk menata perparkiran yang ada di sekitar lokasi kegiatan,” katanya.

Selain memastikan tersedianya titik parkir resmi, Perumda Parkir Makassar Raya juga menegaskan bahwa sepanjang jalur start hingga finish lomba harus steril dari kendaraan yang parkir di badan maupun bahu jalan.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar dan Ketua TP PKK Laporkan SPT Tahunan, Ajak Warga Taat Pajak Sebelum 31 Maret

“Minimal dari titik start sampai finish tidak boleh ada lagi kendaraan, khususnya mobil, yang parkir di bahu jalan di sekitar area kegiatan,” ujarnya.

Terkait tarif parkir, Perumda Parkir Makassar Raya memastikan tarif yang diberlakukan bersifat flat atau tetap selama event berlangsung, tanpa adanya tarif progresif maupun pungutan tambahan lainnya.

“Tarifnya parkir khusus. Rp3.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Tidak ada lagi tarif Rp10.000 atau pungutan di luar ketentuan itu,” tegas Adi.

Ia juga meminta masyarakat untuk aktif mengawasi praktik parkir di lapangan dengan selalu meminta karcis resmi kepada petugas parkir.

Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting untuk membantu menekan praktik pungli maupun keberadaan juru parkir liar selama event berlangsung.

Selain itu, Perumda Parkir Makassar Raya juga telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), termasuk personel Brimob, guna melakukan pengamanan serta penindakan terhadap oknum jukir liar yang mencoba memanfaatkan momentum event.

“Kita juga akan menurunkan tim TRC bersama Kepolisian. Kalau ada yang macam-macam, kita langsung suruh tangkap dan amankan,” katanya.

Pihaknya memastikan seluruh petugas resmi telah dibekali karcis parkir resmi baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.

“Bagi pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat, ambil karcisnya, minta karcisnya,” tegas Adi.

Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan atau aduan terkait parkir liar dan pungutan di luar ketentuan, Perumda Parkir Makassar Raya juga membuka layanan pengaduan melalui nomor Humas 081142668899.

Masyarakat diminta tidak ragu melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran di lapangan.

“Kalau ada yang meminta tarif di luar ketentuan, foto, videokan, lalu laporkan. Kami akan tindak tegas. Perumda Parkir sekarang berbeda, kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutup Adi Rasyid Ali.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Dorong Keamanan Pangan Demi Sukseskan Program MBG

Sementara itu, Direktur Operasional (Dirops) Perumda Parkir Makassar Raya, Andi Ryan Adrianto, mengatakan pihaknya telah memetakan sejumlah kantong parkir dan menurunkan personel khusus untuk melakukan pengamanan serta pengawasan langsung selama kegiatan berlangsung.

“Ada kurang lebih 12 titik kantong parkir yang kami siapkan. Persiapan dan pengaturan kami lakukan sebagai bentuk dukungan dan support event MHM ini,” ujar Ryan saat memberikan keterangan kepada media.

Menurut Ryan, seluruh titik kantong parkir akan dijaga langsung oleh personel internal Perumda Parkir melalui sistem soft force sesuai instruksi Direktur Utama.

“Perumda Parkir menurunkan seluruh personel yang memiliki potensi untuk menjaga area parkir, kami yakin kerja tim ini bisa menghadirkan layanan terbaik untuk masyarakat,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh petugas resmi yang bertugas di lapangan akan menggunakan atribut lengkap berupa rompi atau seragam Perumda Parkir serta ID card resmi untuk memudahkan masyarakat mengenali petugas resmi.

Dalam pelaksanaan pengamanan parkir MHM 2026, Perumda Parkir tidak melibatkan juru parkir biasa, melainkan seluruh pengelolaan dilakukan langsung oleh pegawai internal perusahaan.

Ryan menyebutkan, sedikitnya hampir 50 personel akan disebar di berbagai titik kantong parkir selama pelaksanaan event berlangsung.

Menurutnya, seluruh personel yang ditugaskan bahkan telah lebih dulu melakukan survei lapangan serta sosialisasi kepada para jukir agar tidak melakukan aktivitas parkir liar selama kegiatan berlangsung.

Ia kembali memastikan bahwa jalur start hingga finish lomba akan benar-benar steril dari kendaraan parkir, terutama mobil yang menggunakan bahu jalan.

“Dari titik start sampai finish tidak boleh ada lagi kendaraan, khususnya mobil, yang parkir di bahu jalan,” tegasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi UNIFA, Dukung Pelaksanaan KKN Berdampak 2026

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi dari Universitas Fajar (UNIFA) terkait rencana pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berdampak Tahun 2026 yang mengusung konsep pemberdayaan, inovasi, dan keberlanjutan.

Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Makassar, Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar, Jumat (29/5/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui program pengabdian mahasiswa.

Dalam kesempatan itu, pihak Universitas Fajar memaparkan rencana pelaksanaan KKN Berdampak 2026 yang akan melibatkan sebanyak 75 mahasiswa dan dilaksanakan di sejumlah wilayah di Kota Makassar.

Program tersebut dirancang untuk mendukung berbagai program sosial kemasyarakatan Pemerintah Kota Makassar dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam kegiatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan inovasi berbasis kebutuhan warga.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen Universitas Fajar dalam menghadirkan program pengabdian masyarakat yang dinilai sejalan dengan arah pembangunan Kota Makassar.

Menurutnya, keberadaan mahasiswa melalui program KKN memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengedukasi masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas daerah.

BACA JUGA  HUT ke 417 Kota Makassar, Pjs Wali Kota Paparkan Capaian Kinerja Pemkot Makassar

“Pemerintah Kota Makassar tentu mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Kehadiran mahasiswa melalui program KKN diharapkan dapat membantu mengedukasi masyarakat sekaligus mendukung berbagai program prioritas yang telah berjalan di Kota Makassar,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam membangun sumber daya manusia yang lebih aktif, inovatif, dan peduli terhadap persoalan sosial di lingkungan masyarakat.

Selain itu, Aliyah juga memberikan sejumlah masukan terkait pola penempatan mahasiswa peserta KKN agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia menyarankan agar para peserta KKN dibagi dan ditempatkan di tiga kecamatan berbeda sehingga jangkauan program pengabdian dapat lebih luas dan koordinasi lapangan menjadi lebih optimal.

“Kalau dibagi sekitar 25 mahasiswa di setiap kecamatan, tentu pelaksanaan program akan lebih maksimal dan koordinasinya juga lebih mudah,” katanya.

Menurut Aliyah, pembagian wilayah tersebut juga akan membantu mahasiswa memahami karakteristik sosial masyarakat di masing-masing kecamatan sekaligus memperluas dampak program yang dijalankan.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Arwin Azis Pantau Gladi Bersih HUT Kota Makassar ke-417: Insyaallah Persembahkan yang Terbaik

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, Haidil Adha, menjelaskan bahwa mahasiswa peserta KKN nantinya diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung berbagai program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Beberapa program yang dapat didukung mahasiswa antara lain urban farming, pengembangan creative hub, penanganan sampah, edukasi lingkungan, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi.

“Adik-adik mahasiswa diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi dan ikut berkontribusi dalam mendukung program prioritas pemerintah di wilayah,” ungkap Haidil Adha.

Ia menilai keterlibatan mahasiswa dalam program-program sosial dan pemberdayaan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi pengembangan kapasitas mahasiswa itu sendiri.

Dengan turun langsung ke lapangan, mahasiswa diharapkan mampu memahami persoalan masyarakat secara nyata sekaligus menghadirkan solusi kreatif yang aplikatif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim, juga menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan KKN Berdampak 2026 tersebut.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar siap melakukan koordinasi lintas sektor guna memastikan kegiatan mahasiswa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi pengabdian.

BACA JUGA  Hari Pertama Bertugas, Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis Pimpin Apel Perdana

“Kami siap mendukung dan melakukan koordinasi agar pelaksanaan KKN berjalan baik di lapangan,” ujarnya.

Turut mendampingi Wakil Wali Kota Makassar dalam audiensi tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Fathur Rahim, Kepala BRIDA Kota Makassar Haidil Adha, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman yang diwakili Kepala Seksi Sarana Bidang PAUD, Arwinah.

Sementara dari pihak Universitas Fajar hadir Deputi Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama, Ismail Marzuki, Deputi Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Muhammad Bisyri, Ketua IPPM Wahyu, serta staf pusat karier, Mirawati.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan perguruan tinggi dalam menciptakan program pengabdian masyarakat yang lebih inovatif, solutif, dan berdampak nyata bagi pembangunan kota.

Melalui program KKN Berdampak 2026, mahasiswa tidak hanya menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan sosial yang aktif membantu pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan sekitar.

Continue Reading

Trending