Connect with us

Muslimin Bando dan Johra MB Sumbang Rp200 Juta plus 100 Zak Semen untuk MIS Rogo

Published

on

KitaSulsel, Enrekang — Bupati Enrekang Muslimin Bando dan Ketua TP-PKK Kabupaten Enrekang Hj. Johra MB turut membantu pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Dusun Rogo.

Muslimin Bando menyumbang Rp200 juta, sementara Hj. Johra menyiapkan 100 zak semen untuk sekolah setingkat SD ini.

“Madrasah ini sangat berarti bagi masyarakat desa, karena dibangun dari hasil swadaya. Kami akan ikut menyumbang untuk membantu kelanjutan pembangunannya,” kata Hj. Johra, saat ditemui media, Kamis 23 Februari 2023.

Selain dari MB dan Hj. Johra, 2 anggota DPRD Enrekang juga turut menyumbang. Legislator Dapil 3 masing-masing Rahmat Saleh dan Hendri menyumbang 1 tongkang sirtu dan 1 tongkang pasir.

“Kita semua berharap dengan bantuan ini, MIS Rogo bisa terus meningkatkan kualitas belajar mengajarnya,” ungkap Johra.

Kepastian sumbangan ini diungkapkan disela acara Syukuran dan Pesta Panen yang digelar masyarakat dusun Rogo.

Selain membantu pembangunan MIS Rogo, Muslimin Bando juga menyerahkan bantuan 33 cultivator, kepada petani di dusun ini.

Acara itu dihadiri Sekda Dr. H Baba, SE.MM, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Pertanian, Kadis Kominfo, para anggota DPRD dari Dapil 3, Camat Baraka, Ketua TP-PKK dan para kades se-Kecamatan Curio. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.

Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.

Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.

Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.

“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.

“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.

Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.

Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.

“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel