Sekda Sidrap Buka Rembuk Stunting Dihadiri Kepala BKKBN Sulsel

Published

3 tahun ago

28 Februari 2023

Kitasulsel,Sidrap — Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap, H. Basra membuka Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Sidrap, Selasa (28/2/2023), di Aula Kompleks SKPD Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu.

Acara dihadiri Kepala Pewakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ritamariani, dan Tenaga Ahli TGUPP Bidang Kesehatan Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Veni Hadju.

Turut hadir, Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Sidrap, Jufri Hande, Kabid Dalduk dan KB selaku ketua panitia, Syahrul Mubarak, serta Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Sidrap, Nasrah Anitasari Rasyid.

Dalam kesempatan itu, Sekda Sidrap, H. Basra, perwakilan Ketua TP PKK dan serta pimpinan OPD melakukan penandatanganan komitmen bersama sebagai tanda pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Sidrap.

Syahrul Mubarak dalam laporannya menjelaskan, rembuk stunting adalah Aksi 3 kabupaten/kota dalam menindaklanjuti hasil Aksi 1 (analisis situasi) dan Aksi 2 (hasil rencana kegiatan).

“Rembuk Stunting merupakan suatu langka penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan perencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab lahanan dengan sektor lembaga non pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.

Adapun tujuannya antara lain, menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting kab/kota terintegrasi, dan mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi.

“Juga membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurman stunting secara terintegrasi di Kabupaten Sidrap,” tutur Syahrul.

Sekda Sidrap, Basra mengatakan, Pemerintah RI telah menjadikan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Targetnya prevalensi stunting turun dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 14 persen di tahun 2024.

“Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyusun strategi nasional percepatan pencegahan stunting yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak mulai dari tingkat pusat, daerah hingga tingkat desa dalam melakukan penurunan stunting,” papar Basra.

Lebih jauh diungkapkannya, di Kabupaten Sidrap pada tahun 2023 telah ditetapkan 20 desa lokus stunting sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 333/IV/2022 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Tahun 2023.

“Dan pada tahun 2024 telah ditetapkan 15 desa/kelurahan yang akan menjadi lokasi fokus percepatan penurunan stunting yang akan diintervensi secara secara terintegrasi oleh semua stakeholder terkait,” lontar Basra.

Ia juga mengatakan, upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dilakukan secara konvergen di tingkat kabupaten sampai ke desa dan kelurahan.

“Intervensi gizi spesifik menyasar penyebab langsung stunting yang meliputi kurangnya asupan makanan gizi serta penyakit infeksi,” terangnya.

Sementara Andi Ritamariani mengutarakan, tren angka prevalensi stunting menurut Survei Status Gizi Indonesia SSGI tahun 2021 sebesar 25,4%, sementara hasil SSGI tahun 2022 mencapai 27,3% terjadi kenaikan 1,9%, angka tersebut masih cukup tinggi yang dipersyaratkan oleh WHO di bawah 20%.

Ia lalu menyatakan, pemetaan analisis situasi penting dilakukan untuk merumuskan kriteria penentuan desa/kelurahan lokasi prioritas intervensi stunting yang tentunya sejalan dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.

“Salah satu poin dalam kriteria tersebut adalah dengan memperhatikan 4 aspek penting, jumlah indikator cakupan intervensi sensitif dan spesifik sebanyak 29 indikator layanan, jumlah kasus stunting, prevalensi stunting, dan jumlah keluarga berisiko stunting,” urainya.

Andi Ritamariani berharap, dengan komitmen kuat pemda, dapat merumuskan program dan kegiatan yang lebih terukur dengan melihat cakupan indikator layanan, dalam rangka percepatan penurunan stunting.

“Memastikan komitmen lintas sektor dalam menuangkan program/kegiatan OPD ke dalam dokumen perencanaan daerah,” pungkasnya.

Dalam kegiatan ini, Tenaga Ahli TGUPP Bidang Kesehatan Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Veni Hadju membawakan materi dengan tema “Dengan Rembuk Stunting, Kita Tingkatkan Konvergensi Lintas Sektor Untuk Percepatan Stunting”.(win)

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Pemkab Luwu Timur Sediakan Rumah Singgah Gratis di Makassar, Ringankan Beban Warga Berobat

Published

3 jam ago

16 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Di bawah kepemimpinan Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam bersama Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Salah satu terobosan yang kini dirasakan langsung manfaatnya adalah penyediaan fasilitas “Rumah Singgah” bagi warga Luwu Timur yang menjalani pengobatan rujukan di Kota Makassar.

Rumah singgah tersebut berlokasi di kawasan Tamalanrea Indah, tepatnya di Jalan Jalur Lingkar Barat, tidak jauh dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kehadiran fasilitas ini menjadi solusi bagi warga yang sebelumnya kesulitan mencari tempat tinggal selama mendampingi keluarga yang menjalani perawatan medis.

Fasilitas yang disediakan pun tergolong lengkap, mulai dari tempat tidur, kamar mandi, hingga perlengkapan memasak. Warga hanya perlu membawa kebutuhan pribadi tanpa harus memikirkan biaya tambahan.

Salah satu penerima manfaat, Jumati, warga Kecamatan Wasuponda, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut. Ia datang ke Makassar untuk mendampingi bapak mertuanya yang dirujuk dari RS Primaya Sorowako ke RS Wahidin.

“Awalnya kami bingung karena tidak punya tempat tinggal. Tapi kami mendapat kabar bahwa Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati menyiapkan rumah singgah untuk warga Luwu Timur,” ungkapnya, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, pelayanan di rumah singgah sangat baik dengan fasilitas lengkap seperti kamar mandi, kulkas, pemanas nasi dan air, tempat tidur, televisi, hingga lemari pakaian, semuanya dapat digunakan secara gratis.

Hal serupa disampaikan Matriel Sanco’o (66), warga Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, yang telah dua minggu tinggal di rumah singgah untuk mendampingi anaknya menjalani operasi.

“Saya sebelumnya dari RS Wotu dan dirujuk ke Makassar. Selama di sini, saya tinggal di rumah singgah dengan fasilitas lengkap dan semuanya gratis. Kami sangat bersyukur atas bantuan ini,” ujarnya.

Ia juga mengaku sempat bertemu langsung dengan Bupati Luwu Timur dan menyampaikan kondisi anaknya yang telah beberapa kali menjalani operasi.

“Alhamdulillah, dari berobat di RS Wotu sampai di RS Unhas ini, semua gratis. Kami sangat berterima kasih dan mendoakan Bapak Bupati serta Ibu Wakil Bupati selalu sehat,” tambahnya.

Sementara itu, Josua, yang turut mendampingi proses pengobatan adiknya, mengaku merasa aman dan terbantu selama tinggal di rumah singgah.

“Selama kurang lebih dua minggu di Makassar, kami difasilitasi rumah singgah secara gratis tanpa biaya sedikit pun. Fasilitasnya lengkap, mulai dari alat memasak, AC, hingga kamar mandi. Harapan kami program ini terus berlanjut,” tuturnya.

Plt. Direktur RSUD I Lagaligo, dr. Irfan, menjelaskan bahwa layanan rumah singgah tersebut telah mulai beroperasi sejak 1 April 2026. Saat ini tersedia tiga kamar hunian yang dapat dimanfaatkan oleh warga.

“Untuk sementara kami menyediakan tiga kamar, dan ke depan akan ditambah sesuai kebutuhan pasien,” jelasnya, Rabu (15/4/2026).

Ia menambahkan, syarat utama untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut adalah pasien merupakan rujukan dari Luwu Timur. Selama ketersediaan kamar masih ada, warga dapat tinggal tanpa batas waktu selama pasien masih menjalani perawatan.

Program rumah singgah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan akses pengobatan yang layak tanpa terbebani persoalan tempat tinggal.