Connect with us

Komisi C DPRD Kota Makassar Desak Pelindo Tuntaskan Pembebasan Lahan MNP

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Pembangunan Makassar New Port (MNP) masih menyisakan sejumlah kendala bagi warga terdampak akibat adanya proses pembangunan tol layang atau fly Over.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi C DPRD Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memediasi kendala yang dihadapi warga terdampak dan sejumlah pihak terkait.

Menghadirkan Pihak PT. Wika selaku pengembang, Pelindo IV Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, serta Camat dan Lurah setempat, RDP ini digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Makassar, Jumat (24/02/2023).

Pembangunan MNP gelar diskusi publik, bentuk sinergitas DPRD Makassar dengan media, Danny Paparkan dua Ranperda pada Rapat Paripurna DPRD Makassar.

Menurut pengakuan warga yang disampaikan oleh H. Yusuf, belum mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan yang disepakati dengan pihak pengembang dan Pelindo.

Sementara, dirinya mengaku sudah menyepakati mulai dari harga dan luasan lahan yang akan dibebaskan hingga saat ini.

“Selain itu, kami merasa adanya “miss data” yang dimiliki sejumlah pihak terkait pembebasan lahan ini pak. Ada yang berkurang dan ada yang bertambah dari kesepakatan. Juga sejumlah warga kami belum mendapatkan pembayaran yang kami sepakati”, ujarnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Sangkala Saddiko (F-PAN) juga menegaskan sejumlah permasalahan yang terjadi akibat adanya pembangunan, mulai dari dampak banjir, kerusakan bangunan, dan sebagainya.

“Kami sering mendapatkan keluhan dari masyarakat dan setelah kami berkunjung itu memang besar dampak yang dirasakan warga. Untuk itu kami memperjuangkan apapun suara dari rakyat sehingga kami lakukan mediasi hari ini,” tegasnya.

Mendukung penyataan beliau, Anggota Komisi C DPRD Makassar Fasruddin Rusli mendesak pihak pelindo untuk menyelesaikan secepatnya pembayaran yang telah disepakati. Sebab warga mengaku telah memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan.

“Kami minta dengan hormat agar pelindo secepatnya menuntaskan masalah pembebasan lahan demi kelancaran pembangunan, sebab sering kita mendapatkan juga adanya keluhan warga mengenai kemacetan lalu lintas akibat pembangunan,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Project Manager PT. Wika, Didir mengaku telah memenuhi tahapan pelaksanaan pembangunan.

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemprov Sulsel

Ratusan Petani, Kades dan Relawan Andalan Hati Diskusi Rembuk Tani Andalan Hati Di Barru

Published

on

KITASULSEL—BARRU – Forum Rembuk Tani Andalan Hati berlangsung penuh semangat persatuan dan sukses digelar yang dipusatkan di Desa Jangan-Jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, Kamis (24/4/2025).

Mengangkat tema “Optimalisasi Potensi Lahan Menuju Swasembada dan Ketahanan Pangan,” forum ini menjadi momentum dalam mendukung percepatan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan nasional.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPH-Bun) Provinsi Sulsel, Abdul Gafar yang hadir mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari dan Wakil Bupati Andi Abustan, Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin, seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Barru hingga Relawan Andalan Hati se-Kabupaten Barru.

Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka antara pemerintah, petani, dan relawan untuk menyusun langkah nyata dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian, mulai dari kelangkaan pupuk, serangan hama, hingga keterbatasan akses lahan dan pasar.

Ketua Forum Rembuk Tani sekaligus Koordinator Relawan Andalan Hati, Muhammad Yusuf Ali mengungkapkan rembuk tani ini adalah ikhtiar kolektif agar petani tidak lagi merasa sendiri menghadapi tantangan di lapangan.

“Selama ini banyak kendala mulai dari hama, pupuk yang terus berkurang, hingga akses usaha tani. Forum ini hadir sebagai ruang untuk menyatukan semua elemen agar petani lebih berdaya saing,” ungkap Yusuf Ali yang akrab disapa Ucu.

Menurutnya, Kecamatan Pujananting, khususnya Desa Jangan-Jangan, memiliki potensi pertanian dan lahan yang sangat besar untuk dikembangkan.

Karena itu, kata Ucu, keterlibatan petani, relawan, pemerintah dan dunia usaha dalam forum ini sangat penting agar tidak ada lagi hasil pertanian yang terhambat proses produksinya.

“Disini juga kami sudah hadirkan para pengusaha dalam forum ini agar petani bisa terhubung langsung dengan pasar. Kalau petani budidaya, harus jelas arahnya, harus jelas hasilnya,” tegasnya.

Plt Kadis TPH-Bun Sulsel, Abdul Gafar dalam sambutannya menekankan pentingnya percepatan swasembada pangan melalui kebijakan yang terarah dan menyeluruh.

Ia menambahkan, Kabupaten Barru memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, hortikultura, dan perkebunan. Oleh karena itu, dibutuhkan akselerasi dan sinergi kuat antara petani dan pemerintah agar semua program berjalan beriringan.

Sementara itu, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari yang membuka secara resmi kegiatan tersebut mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas pelaksanaan Rembuk Tani Andalan Hati di wilayahnya.

“Harapannya kami ingin agar ruang seperti ini terus ada. Ini penting sebagai forum para petani untuk menyampaikan apa yang sebenarnya mereka butuhkan dari pemerintah, terutama dari pemerintah provinsi,” ujarnya.

Andi Ina juga menegaskan bahwa Kabupaten Barru siap mengambil bagian dalam mendukung target swasembada pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo.

“Target swasembada pangan 3 juta ton bukan mustahil jika semua daerah ikut bergerak. Kami ingin Barru ikut berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita besar ini,” pungkasnya.

Diakhir acara, para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Barru melakukan Deklarasi pembentukan Koperasi Merah Putih dalam mewujudkan swasembada pangan nasional dan mendukung terbentuknya 70 ribu Koperasi Merah Putih se-Indonesia.

Sebagai informasi, Forum Rembuk Tani Andalan Hati sebelumnya telah digelar di Kabupaten Maros dan dijadwalkan akan berlanjut di sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan hingga bulan Juni 2025 mendatang.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel