Connect with us

Danny Pomanto Harapkan Satpol PP-Satlinmas Wujudkan Wilayah Tertib untuk Keramahan Investasi

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengharapkan momentum Ulang Tahun Satpol PP ke-73 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke-61, menjadi bagian persembahan terbaik Satpol-PP dan Satlinmas bagi masyarakat Indonesia khususnya Kota Makassar.

Apalagi dalam Ultah kali ini mengangkat tema Mewujudkan Wilayah Tertib dan Ramah Investasi melalui Satpol-PP dan Satlinmas.

Olehnya, dia meminta khususnya Satpol-PP dan Satlinmas Makassar mewujudkan wilayah yang aman, tertib agar memudahkan investasi yang tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Sejauh ini, kata dia, kinerja perangkat pengamanan di Makassar makin membaik buktinya pertumbuhan ekonomi Makassar naik, dari 4,47 persen pada 2021 menjadi 5,40 persen pada 2022.

Tak hanya itu, dirinya juga berpesan agar Satpol-PP dan Satlinmas terus mengawal keamanan lingkungan masyarakat menuju Pemilu serentak 2024.

“Selamat Ultah ke-73 Satpol PP dan ke-61 Linmas. Semoga dalam momentum Ultah ini terus memberikan persembahan terbaik dan rasa aman bagi masyarakat,” ucap Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto usai menghadiri kegiatan Ulang Tahun Satpol PP ke-73 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke-61, di Lapangan Karebosi, Jumat, (3/03/2023).

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo mengatakan sesuai arahan Presiden pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda maka tahun ini merupakan momentum penguatan ekonomi dan pengendalian inflasi.

Amanat peran Satpol-PP dan Satlinmas untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, Pemda dan masyarakat untuk melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, dan tertib.

Sehingga diharapkan meningkatkan daya tarik berusaha bagi investor dan pengusaha lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.

John menuturkan dari data tercatat tingkat inflasi di Indonesia pada 2022 sebesar 5,51 persen.

Angka itu lebih rendah dari perkiraan awal yakni sebesar 6 persen. Tingkat inflasi ini lebih baik dibanding negara barat dan negara Uni Eropa.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022 cukup impresif mencapai 5,3 persen.

“Tahun ini perekonomian Indonesia optimis cukup baik. Namun, tetap waspada karena proyeksi ekonomi global tajam. Dari 2,9 persen tahun 2022, menjadi 1,7 persen pada 2023,” kata Wamen, dalam sambutannya di sela-sela acara.

“Saya berharap kepala daerah, baik gubernur, bupati/wali kota untuk melibatkan Satpol-PP dan Satlinmas dalam implementasi kebijakan investasi di daerah,” sambungnya.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, dia mengajak para Satpol-PP dan Satlinmas agar mengkonsolidasikan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah dalam rangka Pemilu 2024.

“Saya meminta kepada gubernur, bupati/wali kota untuk berkoordinasi bersama jajaran Satpol-PP dan Satlinmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebelum, saat dan setelah pemungutan suara 2024,” pesannya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Sinergi Kemenag–MUI Perkuat Penegakan Hukum Keagamaan, Menag: Demi Kedamaian Umat

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait peningkatan pemahaman norma serta implementasi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai penodaan, penyalahgunaan agama, maupun tindak pidana keagamaan.

“Sejak awal kita ingin memberikan bimbingan kepada masyarakat agar memahami batas-batas dalam kehidupan beragama, sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Menag.

Menurutnya, respons cepat pemerintah terhadap masukan dari MUI terkait implementasi KUHP menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.

Menag juga menyampaikan bahwa momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk melahirkan berbagai keputusan besar. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di bulan suci tersebut.

“Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Universitas Al-Azhar berdiri di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan Indonesia juga diproklamasikan di bulan Ramadan,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap kerja sama yang ditandatangani sebelum Idulfitri ini membawa berkah serta memperkuat kedamaian di tengah masyarakat.

Dalam implementasinya, Menag meminta pembentukan tim khusus yang akan mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut. Tim ini nantinya bertugas memberikan panduan dan rambu-rambu dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di ruang publik.

“Tugas ini tidak ringan, tetapi sangat penting demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan beragama di masyarakat,” katanya.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah pemberian kepada tokoh agama ketika mengisi kegiatan keagamaan. Menurut Menag, perlu adanya kejelasan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi, sedekah, atau bentuk lain yang sah secara hukum.

Karena itu, ke depan akan disusun pedoman atau rambu-rambu agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

Melalui sinergi antara Kementerian Agama dan MUI ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan etika dalam kehidupan beragama semakin kuat, sehingga tercipta suasana yang damai, toleran, dan saling menghormati di tengah keberagaman Indonesia.

Continue Reading

Trending