Fatmawati Rusdi Sebut E-Government dan Smart City Cara Berantas Praktik Korupsi di Makassar
Kitasulsel-Jakarta—Penerapan sistem E-Government dan Smart City merupakan salah satu upaya untuk memberantas praktik korupsi di Kota Makassar.
Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi saat mengikuti forum diskusi anggota City Leader Community di Menara Kompas, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).

Mengangkat tema “Good Governance dan Pembelajaran Upaya Anti Korupsi” diskusi menghadirkan nara sumber Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD.

Dihadapan para City Leader, Fatmawati Rusdi menjelaskan prinsip-prinsip Good Governance, upaya anti-korupsi, serta penerapan e-government dan smart city di Kota Makassar sebagai contoh nyata dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya anti-korupsi.
Hal ini dikarenakan memiliki kesesuaian dengan misi Pemerintah Kota Makassar yakni Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.
Cara kerja E-Government, kata Fatma dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan publik secara online sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan data.
“Nah, Smart City sendiri ini gabungan teknologi dan data khususnya pada pelayanan publik. Transparansi dikedepankan. Masyarakat juga jadi tahu kerja-kerja kita sehingga bisa memberikan masukan sekaligus mengawasi kami,” ucapnya.
Kota Makassar sendiri telah mengadopsi E-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan penyampaian layanan publik dan mengurangi praktik korupsi di dalam pemerintahan.
Beberapa contoh inisiatif E-Government yang diterapkan di Kota Makassar, yakni sistem pengaduan masyarakat online lewat SP4N Lapor, Sipabaji (belanja barang jasa pemerintah secara online) dan sistem informasi keuangan online.
“Jadi informasi keuangan kami bisa dipantau warga untuk memantau pengeluaran keuangan pemerintah secara transparan dan akhirnya warga bisa melaporkan tindakan korupsi atau penyelewengan anggaran,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Fatmawati menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terus membaik begitupula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2022 mengalami peningkatan 0,46 persen menjadi 83,12 persen.
“Kepemimpinan saya bersama Pak Wali Kota Makassar tahun 2021 awal kami menyusun banyak strategi. Hasil kerja kami bisa dilihat dari IPM yang meningkat di angka 83,12 persen pada tahun 2022. Di atas rata-rata nasional,” paparnya.
Angka tersebut mendapat apresiasi luar biasa dari para peserta afternoon coffee termasuk dari Ketua Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI), Bima Arya.
Sejalan dengan misi Pemkot Makassar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD menekankan pemimpin kota agar mengedepankan transparansi.
Hal itu bertujuan agar para pemimpin kota jauh dari indikasi korupsi dan menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar.
“Kerja melayani masyarakat dan buat pemerintahan yang bersih serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat,” imbaunya.
Sebagai penutup diskusi, Mahfud membagikan tips upaya untuk menangani korupsi di Indonesia.
Pertama, sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi, Ke dua pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Ke tiga digitalisasi pemerintahan.
Kementrian Agama RI
Menag Buka Indonesia Ekonomi Syariah Forum dan Expo 2025 di NTB
Kitasulsel–MATARAM Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Indonesia Ekonomi Syariah (IES) Forum dan Expo 2025 di Islamic Center Hubbul Wathan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/10/2025). Kegiatan ini menjadi ajang kolaborasi nasional untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Menag menjelaskan alasan pemilihan NTB sebagai lokasi pelaksanaan IES Forum dan Expo tahun ini. “Provinsi NTB adalah daerah yang paling berani mengedepankan ekonomi dan perbankan syariah. Bank Pembangunan Daerah NTB bahkan menjadi salah satu yang tercepat bertransformasi menjadi bank syariah penuh. Karena itu, sangat relevan bila starting point IES kita mulai dari NTB,” ujar Menag.

Menag menegaskan, penguatan ekonomi syariah tidak dimaksudkan untuk melakukan “syariahtisasi” terhadap regulasi negara, melainkan memperluas peluang ekonomi dan investasi halal yang memiliki potensi besar di tingkat global.
“Kita tetap negara Pancasila. Namun ada prospek besar yang harus kita garap bersama. Inggris, misalnya, menjadi negara yang sangat serius mengembangkan ekonomi syariah, bahkan banyak pakar ekonomi Islam modern belajar ke sana,” jelasnya.

Menag juga mencontohkan sejumlah negara non-muslim yang kini aktif mengembangkan produk halal karena potensi pasar global yang sangat besar.
“Thailand dan Jepang berlomba-lomba mengembangkan industri halal. Dulu di Jepang sulit mencari makanan halal, sekarang restoran halal sudah ada di mana-mana. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa pun berkompetisi menciptakan produk halal karena sadar umat Islam, dengan populasi 1,3 miliar jiwa, adalah pasar ekonomi yang luar biasa besar,” papar Menag.
Menurutnya, Indonesia layak optimistis karena memiliki kombinasi antara stabilitas politik, ekonomi, dan kemajemukan masyarakat yang moderat.
“Ada negara yang gagal, tak sanggup membayar pegawainya dan mengalami krisis berat. Namun Indonesia justru menunjukkan hal sebaliknya: kebijakan yang berpihak kepada rakyat, seperti program makan bergizi gratis bagi siswa dan pemberdayaan nelayan. Ini capaian yang luar biasa,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa Indonesia Ekonomi Syariah (IES) merupakan gerakan untuk menghidupkan kembali potensi dana umat — zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, hingga fidyah — yang selama ini belum dikelola secara optimal.
“Kami menyebutnya raksasa besar yang sedang tidur. Potensi dana umat kita sangat besar, dan bila dikelola secara profesional akan menjadi kekuatan ekonomi baru. Masjid di masa Rasulullah SAW bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat ekonomi dan pemberdayaan umat. NTB akan menjadi percontohan awal atau pilot project untuk mengembangkan konsep ini,” terang Menag.
Wagub NTB: Sinergi Pemerintah dan Masyarakat untuk Ekonomi Berkah
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia Ekonomi Syariah Forum dan Expo 2025 merupakan forum strategis yang mempertemukan pelaku ekonomi syariah, akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan dari seluruh Indonesia.
“IES bukan sekadar acara, tapi momentum untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta menjadi inspirasi dalam pengembangan ekonomi syariah yang inklusif, inovatif, dan penuh keberkahan. Keberhasilan ekonomi bukan hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi dari keberkahan dan manfaat sosial yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Wagub juga menegaskan komitmen NTB untuk menjadi pusat ekonomi syariah di kawasan Indonesia timur melalui berbagai program konkret.
“Kami terus memberdayakan ekonomi pesantren dan santripreneur agar menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Kami juga mendorong pengembangan produk halal, UMKM berdaya saing global, inovasi keuangan syariah, serta optimalisasi zakat, infak, dan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Kolaborasi Lintas Lembaga dan Dukungan Internasional
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan perwakilan internasional, antara lain Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Sinta M. Iqbal, Kepala Kanwil Kemenag NTB H. Zamroni Aziz, serta Pj. Sekda NTB Lalu Muhammad Faizol.
Hadir pula Duta Besar Suriah H.E. Mr. Abdulmonem Annaan, Duta Besar Azerbaijan H.E. Mr. Rsmli Rzayev, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Direktur Utama Istiqlal Fund Ahsanul Haq.
Selain itu, tampak Forum Kepala Kanwil Kemenag se-Indonesia, Rektor UIN Mataram Prof. Dr. Masnun Thahir, serta sejumlah pejabat Forkopimda Provinsi NTB.
Kehadiran para duta besar dan pemangku kebijakan lintas sektor tersebut menunjukkan kuatnya dukungan internasional dan nasional terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. IES Forum dan Expo 2025 diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun sistem ekonomi umat yang adil, transparan, dan berdaya saing global, dimulai dari tanah “Seribu Masjid” — Nusa Tenggara Barat. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap








You must be logged in to post a comment Login