Soal Indeks Keamanan Informasi Diskominfo SP Bali – Sulsel Sharing Knowledge

Published

3 tahun ago

21 Maret 2023

Kitasulsel—Bali-Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulsel dan Provinsi Bali sharing atau berbagi informasi mengenai pengamanan informasi digital. Bukan hanya itu, Bali juga membeberkan sejumlah keberhasilannya dalam mewujudkan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang tergolong tinggi.

Sharing knowledge ini dikemas dalam bentuk benchmarking Diskominfo SP Sulsel ke Diskominfo SP Bali.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ir Imade Sudarsana menerima langsung rombongan pejabat dan staf Dinas Kominfo SP Sulsel yang dipimpin langsung Kadis Kominfo SP Sulsel Sukarniaty Kondolele, belum lama ini di Denpasar Bali.

“Selamat datang di Bali. Kami di Bali ada
Smart Island Bali menjadi bagian program Pemprov Bali dalam meningkatkan akselerasi transformasi digital. Termasuk pengamanan informasi ,” uja Imade.

Sementara itu Plt Kadis Kominfo SP Sulsel Sukarniaty Kondolele menyampaikan bahwa, Diskominfo Sulsel mengharapkan sharing informasi tentang Indeks Kemanan Informasi atau KAMI. Karena, Bali adalah salah satu provinsi dengan tingkat Indeks KAMI yang tergolong tinggi. Indek KAMI Bali mencapai 500-an, Sulsel masih terus berjuang meraih angka tersebut.

“Untuk itu, dalam kesempatan ini akan menjadi sharing knowledge antara Pemprov Bali dan Sulsel dalam mewujudkan pengamanan informasi yang lebih kuat. Termasuk meningkatkan Indeks KAMI di Sulsel,” ujar Sukarniaty.

Sukarniaty juga menyampaikan terima kasihnya kepada jajaran Pemprov Bali dan seuruh pejabat dan staf Diskominfo SP Bali yang meluangkan waktu untuk menerima serta sharing knowledge dengan Diskominfo Sulsel.

Diskominfo Sulsel mendapat masukan bahwa untuk meningkatkan INdeks KAMI, maka seluruh instrumen pengamanan harus memiliki unsur, termasuk tata kelolanya, termasuk Disaster Recovery Center (DRC), serta program monitoring dengan meningkatkan mitigasi terhadap kerentanan pengamanan informasi digital.

Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Kabid Persandian Diskominfo SP Sulsel Sultan Rakib, Kabid Statistik M Fitra, dan lain sebagainya. Selain itu, sejumlah Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota ikut hadir, antara lain Kepala Dinas Kominfo Tana Toraja, Oktovianus Berthy Mangontan, Kadis Kominfo Selayar
Drs. Ahmad yani dan lainnya.

Acara sharing sassion tersebut berlangsung sekitar dua jam. Setelah selesai, Pemprov Bali dan Pemprov Sulsel tukar cendra mata berupa plakat masing-masing Pemrintah daerah. (*)

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

1 hari ago

16 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.