Soal Indeks Keamanan Informasi Diskominfo SP Bali – Sulsel Sharing Knowledge

Published

2 tahun ago

21 Maret 2023

Kitasulsel—Bali-Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulsel dan Provinsi Bali sharing atau berbagi informasi mengenai pengamanan informasi digital. Bukan hanya itu, Bali juga membeberkan sejumlah keberhasilannya dalam mewujudkan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang tergolong tinggi.

Sharing knowledge ini dikemas dalam bentuk benchmarking Diskominfo SP Sulsel ke Diskominfo SP Bali.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ir Imade Sudarsana menerima langsung rombongan pejabat dan staf Dinas Kominfo SP Sulsel yang dipimpin langsung Kadis Kominfo SP Sulsel Sukarniaty Kondolele, belum lama ini di Denpasar Bali.

“Selamat datang di Bali. Kami di Bali ada
Smart Island Bali menjadi bagian program Pemprov Bali dalam meningkatkan akselerasi transformasi digital. Termasuk pengamanan informasi ,” uja Imade.

Sementara itu Plt Kadis Kominfo SP Sulsel Sukarniaty Kondolele menyampaikan bahwa, Diskominfo Sulsel mengharapkan sharing informasi tentang Indeks Kemanan Informasi atau KAMI. Karena, Bali adalah salah satu provinsi dengan tingkat Indeks KAMI yang tergolong tinggi. Indek KAMI Bali mencapai 500-an, Sulsel masih terus berjuang meraih angka tersebut.

“Untuk itu, dalam kesempatan ini akan menjadi sharing knowledge antara Pemprov Bali dan Sulsel dalam mewujudkan pengamanan informasi yang lebih kuat. Termasuk meningkatkan Indeks KAMI di Sulsel,” ujar Sukarniaty.

Sukarniaty juga menyampaikan terima kasihnya kepada jajaran Pemprov Bali dan seuruh pejabat dan staf Diskominfo SP Bali yang meluangkan waktu untuk menerima serta sharing knowledge dengan Diskominfo Sulsel.

Diskominfo Sulsel mendapat masukan bahwa untuk meningkatkan INdeks KAMI, maka seluruh instrumen pengamanan harus memiliki unsur, termasuk tata kelolanya, termasuk Disaster Recovery Center (DRC), serta program monitoring dengan meningkatkan mitigasi terhadap kerentanan pengamanan informasi digital.

Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Kabid Persandian Diskominfo SP Sulsel Sultan Rakib, Kabid Statistik M Fitra, dan lain sebagainya. Selain itu, sejumlah Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota ikut hadir, antara lain Kepala Dinas Kominfo Tana Toraja, Oktovianus Berthy Mangontan, Kadis Kominfo Selayar
Drs. Ahmad yani dan lainnya.

Acara sharing sassion tersebut berlangsung sekitar dua jam. Setelah selesai, Pemprov Bali dan Pemprov Sulsel tukar cendra mata berupa plakat masing-masing Pemrintah daerah. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

9 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)