Connect with us

Nasional

Menag Tunjuk Dr. Bunyamin M. Yapid Dampingi Menteri Investasi pada Misi Strategis ke Arab Saudi

Published

on

Kitasulsel–ARABSAUDI — Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji, Umrah, dan Hubungan Luar Negeri, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, mendapat mandat langsung dari Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar untuk mendampingi Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani dalam kunjungan kerja strategis ke Arab Saudi.

Turut serta dalam rombongan adalah tim Danantara Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti dan fasilitas pendukung ibadah haji.

Kunjungan yang berlangsung pekan ini memiliki agenda utama peninjauan lokasi dan penjajakan kerja sama terkait rencana besar Pemerintah Republik Indonesia menghadirkan Perkampungan Haji Indonesia di Kota Mekkah.

Proyek ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pelayanan haji, menyediakan akomodasi, pusat layanan, serta fasilitas terpadu yang dapat digunakan jamaah Indonesia setiap musim haji dan umrah.

BACA JUGA  Tiga Kali Beruntun dalam Sepekan, JRW–Annur Kembali Antar Jamaah Umrah Program 13 Hari

Menurut sumber di Kementerian Agama, penunjukan Dr. Bunyamin bukan tanpa alasan. Sebagai sosok yang memiliki rekam jejak panjang dalam diplomasi haji dan hubungan luar negeri, ia dinilai mampu menjadi penghubung efektif antara pemerintah Indonesia, otoritas Arab Saudi, dan mitra strategis sektor swasta.

Saat dikonfirmasi usai keberangkatan, Dr. Bunyamin menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan visi pelayanan haji yang semakin baik.

“Semua untuk umat. Doakan agar semua yang menjadi niat baik dari pemerintah bisa berjalan dengan baik,” ujarnya singkat namun penuh makna.

Kementerian Investasi dan Danantara Indonesia disebut akan melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak berwenang di Mekkah dan Jeddah, termasuk meninjau beberapa titik strategis yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan. Proyek Perkampungan Haji ini bukan hanya akan menjadi pusat akomodasi, tetapi juga diharapkan menjadi “rumah kedua” bagi jamaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.

BACA JUGA  BKPRMI Kecam Larangan Hijab bagi Paskibraka, Sebut Kebijakan Tidak Hormati Konstitusi dan HAM

Inisiatif ini lahir dari meningkatnya jumlah jamaah haji Indonesia setiap tahun serta kebutuhan akan fasilitas yang memadai, aman, dan terjangkau. Dengan adanya perkampungan ini, pemerintah berharap dapat mengurangi beban biaya akomodasi, meningkatkan kenyamanan jamaah, sekaligus memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia Islam.

Kunjungan ini menjadi bukti nyata sinergi antara kementerian, sektor swasta, dan tokoh-tokoh strategis di bidang haji. Jika pembicaraan berjalan lancar, tahap perencanaan teknis diperkirakan akan dimulai dalam waktu dekat, dengan target pembangunan yang disesuaikan musim haji mendatang. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.

Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.

Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

BACA JUGA  Ribuan Umat Buddha Akan Ikuti Indonesia Tipitaka Chanting di Borubudur

“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.

Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.

“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.

BACA JUGA  Dimulai Senin, Deretan Instruksi Prabowo soal MBG: Mulai Bahan Baku hingga BUMDes

“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.

Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.

Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.

BACA JUGA  Surya Paloh Tegaskan Totalitas Dukungan Nasdem Kawal Pemerintah Prabowo

“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel