Connect with us

Pemkot Makassar Raih PPKM Award 2023, Bukti Keberhasilan Program Makassar Recover

Published

on

Kitasulsel—Jakarta—Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemkot Makassar karena telah berhasil dalam pengendalian Covid-19.

Melalui PPKM Award 2023, Pemkot Makassar meraih piagam penghargaan terbaik III kategori pengendalian pandemi Covid-19 untuk wilayah Sulawesi.

Penghargaan itu diserahkan langsung Presiden Joko Widodo kepada Sekda Makassar M Ansar di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, 20 Maret 2023 kemarin.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Achmad Hendra Hakamuddin turut mendampingi Sekda M Ansar dalam penerimaan PPKM Award 2023.

Kata Hendra, penghargaan ini merupakan bukti bahwa inovasi atau program Makassar Recover dari Pemkot Makassar berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 di Kota Makassar.

“Penilaian pemerintah pusat melalui award ini melegitimasi bahwa apa yang telah kita lakukan selama PPKM kemarin itu, khususnya Makassar Recover dipandang baik oleh pemerintah pusat,” kata Hendra Hakamuddin, Selasa (21/03/2023).

Hendra menyampaikan ada beberapa indikator penilaian dari PPKM Award 2023, dan Pemkot Makassar keluar sebagai Terbaik III se-Sulawesi.

Penilaiannya itu, mulai dari administrasi seperti dokumentasi pemberkasan, baik itu berupa SK maupun surat edaran yang sudah dikeluarkan pemerintah kota selama pandemi Covid-19.

Termasuk inovasi atau program yang dijalankan dalam hal mengendalikan pandemi Covid-19 di daerah masing-masing. Di mana Kota Makassar mempunyai program Makassar Recover.

Dalam hal pengendalian Covid-19, melalui program ini, pemerintah kota menurunkan tiga satgas dengan tugas yang berbeda-beda. Yakni, Satgas Raika, Covid Hunter, dan Tim Detector.

“Pemberkasan itu kemudian divalidasi oleh Tim Independen, dan bentuk validasinya itu dalam bentuk wawancara dan pak wali langsung yang menjelaskan. Pada saat itu beliau lagi ada di Singapura,” tuturnya.

“Ada beberapa yang mewakili Sulawesi dan kita masuk diantaranya. Bahkan Pemkot Makassar meraih penghargaan terbaik III pengendalian Covid-19,” lanjut Hendra Hakamuddin.

Sementara di hadapan seluruh kepala daerah yang hadir, Presiden Jokowi mengenang sulitnya masa-masa penanganan pandemi Covid-19.

Kata Jokowi, bagaimana suasana awal-awal pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia begitu sangat mencekam.

“Tidak mudah, suasananya selalu awal-awal mencekam. Kejadian besok apa, bulan depan apa? Tidak bisa diprediksi. Bagaimana ekonomi kita, tidak bisa diprediksi,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah karena telah bersama-sama mengendalikan Covid-19.

Terbukti Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang dianggap berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 berdasarkan penilaian World Health Organization (WHO).

“Pada Juni 2022, Dirjen WHO Tedros Adhanom menyampaikan bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia termasuk yang terbaik,” ungkapnya.

Selama pandemi, Indonesia berhasil menekan angka penularan Covid-19, menekan angka kematian, dan juga berhasil menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Lanjut Presiden Jokowi keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras seluruh pihak. Sehingga menurutnya, semangat seperti ini tidak boleh berhenti apalagi ada banyak tantangan yang akan dihadapi ke depan.

Ia menyampaikan ada beberapa permasalahan yang saat ini dihadapi dan menjadi program nasional. Yakni penanggulangan tuberkulosis (TB), penanganan stunting, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Ini harus diteruskan jangan hanya berhenti di urusan Covid-19, karena penanganan Covid-19 betul-betul menunjukkan kekuatan besar kita sebagai sebuah bangsa,” tutup Presiden Jokowi.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.