Connect with us

Wali Kota Danny Pomanto Paparkan 100 Persen Kesiapan Jadi Tuan Rumah OTDA 2023

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memastikan Pemkot Makassar sudah siap 100 persen untuk menjadi tuan Rumah Hari Otonomi Daerah (OTDA) yang ke-27 di Makassar.

Event yang berlangsung pada 29 April mendatang itu mengusung tema ‘Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul’ yang merupakan diskursus Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto secara langsung.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto dalam paparannya mengatakan persiapan terhadap event akbar bagi setiap daerah ini telah rampung.

Dirinya bahkan menegaskan bahwa Makassar sudah siap dalam pagelarannya.

“Makassar siap menyambut kedatangan para kepala daerah. Kepercayaan sebagai tuan rumah peringatan hari otonomi daerah menjadi kehormatan bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar,” ucap Danny Pomanto.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar Aswin Kartapati Harun mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI mengundang secara khusus Pemkot Makassar untuk mempresentasikan kesiapan menjadi tuan rumah OTDA.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pun secara langsung mempresentasikan kesiapannya di hadapan Sesditjen Otda, Para Direktur dan jajaran Ditjen Otda Kemendagri serta diikuti seluruh OPD Pemkot Makassar secara daring, di Kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa, (21/03/2023), kemarin.

Aswin menuturkan ada empat poin penting yang disampaikan Wali Kota Makassar terhadap event ini.

Pertama, rangkaian OTDA akan dimulai dengan diselenggarakannya seminar nasional yang rencananya dilaksanakan secara indoor pada pekan pertama April.

Seminar dihadiri seluruh undangan se-Indonesia dan ditentukan oleh Kemendagri RI. Pembicaranya dari Dirjen, Sekjen, dan perwakilan gubernur, wali kota dan bupati, tokoh dan pakar pemerintahan.

Kedua, upacara bersama pada hari puncaknya yakni, 29 April. Upacara digelar di Anjungan Pantai Losari, yang dihadiri seluruh gubernur, wali kota dan bupati dan Mendagri sebagai inspektur upacaranya.

“Jadi sekira 38 gubernur, 93 wali kota dan 415 bupati dengan total 546 kepala daerah hadir di Makassar,” kata Aswin, Rabu, (22/03/2023).

Setelah upacara, agenda ketiga, ialah kunjungan lorong wisata (longwis). Para menteri dan kepala daerah akan berkunjung ke longwis.

Keempat ialah Pameran Inovasi atau Malam Apresiasi Kinerja Pemda yang mana para kepala daerah; masing-masing tiga gubernur, 10 wali kota dan 10 bupati akan mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat.

“Tempat dan layoutnya disiapkan dan difasilitasi oleh Pemkot Makassar kepada 23 daerah yang masuk 10 besar. Selanjutnya mereka membuat both-nya sesuai keinginan daerah masing-masing dan memamerkan inovasi-inovasinya,” jelasnya.

Agenda keempat itu akan dilaksanakan di Four Points pada 29 April.

Dari empat point ini, lanjut dia, Pemkot Makassar sudah siap 100 persen.

Apalagi sejauh ini Makassar sudah terbiasa melaksanakan event-event kelas nasional hingga internasional.

Di samping itu, pihaknya mengharapkan semua kepala OPD, dari lurah, camat hingga perangkat daerah lainnya agar mendukung OTDA 2023, ini.

“Mulai dari menjaga keamanan dan kebersihan wilayah, keindahan kota, ketertiban lalu lintas dan tentunya seluruh ASN dan masyarakat Kota Makassar memberikan pelayanan sombere kepada seluruh tamu sehingga membuat mereka nyaman berada di Makassar,” harapnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

on

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel