Connect with us

Wali Kota Danny Pomanto Paparkan 100 Persen Kesiapan Jadi Tuan Rumah OTDA 2023

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memastikan Pemkot Makassar sudah siap 100 persen untuk menjadi tuan Rumah Hari Otonomi Daerah (OTDA) yang ke-27 di Makassar.

Event yang berlangsung pada 29 April mendatang itu mengusung tema ‘Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul’ yang merupakan diskursus Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto secara langsung.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto dalam paparannya mengatakan persiapan terhadap event akbar bagi setiap daerah ini telah rampung.

Dirinya bahkan menegaskan bahwa Makassar sudah siap dalam pagelarannya.

“Makassar siap menyambut kedatangan para kepala daerah. Kepercayaan sebagai tuan rumah peringatan hari otonomi daerah menjadi kehormatan bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar,” ucap Danny Pomanto.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar Aswin Kartapati Harun mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI mengundang secara khusus Pemkot Makassar untuk mempresentasikan kesiapan menjadi tuan rumah OTDA.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pun secara langsung mempresentasikan kesiapannya di hadapan Sesditjen Otda, Para Direktur dan jajaran Ditjen Otda Kemendagri serta diikuti seluruh OPD Pemkot Makassar secara daring, di Kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa, (21/03/2023), kemarin.

Aswin menuturkan ada empat poin penting yang disampaikan Wali Kota Makassar terhadap event ini.

Pertama, rangkaian OTDA akan dimulai dengan diselenggarakannya seminar nasional yang rencananya dilaksanakan secara indoor pada pekan pertama April.

Seminar dihadiri seluruh undangan se-Indonesia dan ditentukan oleh Kemendagri RI. Pembicaranya dari Dirjen, Sekjen, dan perwakilan gubernur, wali kota dan bupati, tokoh dan pakar pemerintahan.

Kedua, upacara bersama pada hari puncaknya yakni, 29 April. Upacara digelar di Anjungan Pantai Losari, yang dihadiri seluruh gubernur, wali kota dan bupati dan Mendagri sebagai inspektur upacaranya.

“Jadi sekira 38 gubernur, 93 wali kota dan 415 bupati dengan total 546 kepala daerah hadir di Makassar,” kata Aswin, Rabu, (22/03/2023).

Setelah upacara, agenda ketiga, ialah kunjungan lorong wisata (longwis). Para menteri dan kepala daerah akan berkunjung ke longwis.

Keempat ialah Pameran Inovasi atau Malam Apresiasi Kinerja Pemda yang mana para kepala daerah; masing-masing tiga gubernur, 10 wali kota dan 10 bupati akan mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat.

“Tempat dan layoutnya disiapkan dan difasilitasi oleh Pemkot Makassar kepada 23 daerah yang masuk 10 besar. Selanjutnya mereka membuat both-nya sesuai keinginan daerah masing-masing dan memamerkan inovasi-inovasinya,” jelasnya.

Agenda keempat itu akan dilaksanakan di Four Points pada 29 April.

Dari empat point ini, lanjut dia, Pemkot Makassar sudah siap 100 persen.

Apalagi sejauh ini Makassar sudah terbiasa melaksanakan event-event kelas nasional hingga internasional.

Di samping itu, pihaknya mengharapkan semua kepala OPD, dari lurah, camat hingga perangkat daerah lainnya agar mendukung OTDA 2023, ini.

“Mulai dari menjaga keamanan dan kebersihan wilayah, keindahan kota, ketertiban lalu lintas dan tentunya seluruh ASN dan masyarakat Kota Makassar memberikan pelayanan sombere kepada seluruh tamu sehingga membuat mereka nyaman berada di Makassar,” harapnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.