Bima Arya Sebut APEKSI di Makassar Bakal Berbeda dari Sebelumnya

Published

2 tahun ago

29 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Bima Arya menyampaikan jika pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI tahun 2023 akan membahas berbagai isu strategis terkait pemerintah kota.

Dia menyatakan, Rakernas yang akan berlangsung pada 12 hingga 14 Juli 2023 mendatang di Makassar menjadi Rakernas yang berbeda dari yang sebelumnya.

Pasalnya, Rakernas nanti adalah Rakernas terakhir yang dilaksanakan oleh pengurus APEKSI saat ini. Ditambah lagi, hampir seluruh wali kota akan memasuki masa akhir jabatannya.

“Dan ini juga diselenggarakan di masa tahun politik. Jadi kami tadi sampaikan bahwa Rakernas ini akan strategis karena kami akan melakukan pembahasan isu strategis yang akan kami minta untuk diartikulasikan oleh calon pemimpin kita nanti,” ucap Bima Arya.

Bahkan rencananya, lanjut Bima, pihaknya juga akan mengundang calon presiden, jika memang sudah ditetapkan, untuk hadir dan mendengar visi misi mereka.

“Sekaligus kita titipkan beberapa isu krusial seperti evaluasi otonomi daerah, evaluasi reformasi birokrasi, meritokrasi dan renumerasi, dan isu-isu lainnya,” sambungnya.

Lebih jauh, APEKSI Tahun 2023 yang mengusung tema Kota Kita Maju, Indonesia Kita Kuat juga akan menghadirkan pameran Indonesia City Expo atau ICE hingga pawai budaya APEKSI yang rencana bakal dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Pak Jokowi akan berjalan menyusuri Expo seperti beliau menyusuri penjuru Nusantara, dan akan ada acara tradisi yaitu pawai budaya APEKSI yang jadi daya tarik utama nanti,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto yang bertindak selaku tuan rumah Rakernas APEKSI 2023 mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar akan memanfaatkan momen yang baik ini untuk memperkenalkan Kota Makassar.

“Sekaligus mengambil momen sejarah. Saya mengusulkan ada deklarasi agar aspirasi daerah lewat kota-kota sebab kota sangat strategis dan banyak akumulasi persoalan di daerah itu larinya ke kota,” sebut Danny Pomanto, sapaan akrabnya.

“Seperti pengangguran, urbanisasi, kepadatan, itu jadi bagian persoalan di kota sehingga saya kira momen ini sangat baik sekali untuk semua. Semoga acara ini menjadi acara terbaik yang dimiliki APEKSI,” tutupnya.

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

2 jam ago

18 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)