Connect with us

Silaturahmi di Longwis, Diskominfo Makassar Serahkan Bantuan Paket Sembako ke Warga

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menyalurkan puluhan paket sembako kepada masyarakat di Lorong Wisata Viborg Denmark, Jalan Gunung Tinggi Mae, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Selasa (28/03/2023).

Penyerahan sembako itu turut disaksikan oleh Lurah Sawerigading, Feisal Habriono, yang didahului oleh ceramah agama oleh Ustad Herman.

Plt Kepala Diskominfo Makassar, Ismawaty Nur mengatakan, ada 40 paket sembako yang diserahkan ke warga. Penyerahan bantuan sembako ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan silaturahmi Pemerintah Kota Makassar bersama masyarakat pada bulan Ramadan Tahun 2023 M/1444 H.

“Pembagian sembako ini dilakukan menindaklanjuti arahan pimpinan, karena ada instruksi juga dari Presiden bahwa pejabat tidak boleh gelar buka puasa bersama. Makanya diganti dengan silaturahmi berbagi sembako,” ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto telah menekankan agar para pejabat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak menggelar kegiatan buka puasa bersama.

Agenda itu ditiadakan menindaklanjuti Edaran Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang dikeluarkan 21 Maret 2023.

“Supaya tidak bias, maka buka puasa ini kita batalkan dan diganti dengan silaturahmi di lorong wisata. Kita tidak buka puasa di situ,” ungkapnya.

Setiap pekannya, OPD akan membagi-bagikan sembako kepada masyarakat di lorong wisata selama bulan Ramadan ini. “Kita tadinya mau buka puasa bersama di lorong-lorong tapi karena ada arahan dari Presiden untuk tidak melakukan buka puasa, kita ubah menjadi silaturahmi,” jelasnya.

inas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menyalurkan puluhan paket sembako kepada masyarakat di Lorong Wisata Viborg Denmark, Jalan Gunung Tinggi Mae, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Selasa (28/03/2023).

Penyerahan sembako itu turut disaksikan oleh Lurah Sawerigading, Feisal Habriono, yang didahului oleh ceramah agama oleh Ustad Herman.

Plt Kepala Diskominfo Makassar, Ismawaty Nur mengatakan, ada 40 paket sembako yang diserahkan ke warga. Penyerahan bantuan sembako ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan silaturahmi Pemerintah Kota Makassar bersama masyarakat pada bulan Ramadan Tahun 2023 M/1444 H.

“Pembagian sembako ini dilakukan menindaklanjuti arahan pimpinan, karena ada instruksi juga dari Presiden bahwa pejabat tidak boleh gelar buka puasa bersama. Makanya diganti dengan silaturahmi berbagi sembako,” ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto telah menekankan agar para pejabat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak menggelar kegiatan buka puasa bersama.

Agenda itu ditiadakan menindaklanjuti Edaran Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang dikeluarkan 21 Maret 2023.

“Supaya tidak bias, maka buka puasa ini kita batalkan dan diganti dengan silaturahmi di lorong wisata. Kita tidak buka puasa di situ,” ungkapnya.

Setiap pekannya, OPD akan membagi-bagikan sembako kepada masyarakat di lorong wisata selama bulan Ramadan ini. “Kita tadinya mau buka puasa bersama di lorong-lorong tapi karena ada arahan dari Presiden untuk tidak melakukan buka puasa, kita ubah menjadi silaturahmi,” jelasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

on

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel