Terima Kunjungan Tim Penilai Bappenas PPD 2023, Danny Pomanto Optimis Juara

Published

1 tahun ago

30 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengaku optimistis bisa meraih PPD (Penghargaan Pembangunan Daerah) 2023. Apalagi Kota Makassar memiliki program unggulan Lorong Wisata yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain di Indonesia.

“Lorong Wisata ini merupakan multi inovasi yang menjawab semua permasalahan di kota-kota lain, dan kita berharap inovasi Lorong Wisata ini bisa diperkenalkan ke Indonesia sebagai juara PPD tahun ini,” harap Danny Pomanto.

Danny Pomanto mencontohkan pengentasan kemiskinan dengan menyasar masyarakat yang ada di Lorong Wisata. Termasuk memberikan skill training kepada pelaku usaha yang ada di lorong.

“Semua program yang kita susun pendekatan kita adalah lorong. Skill training gratis juga, kita fokuskan di lorong. Begitupun juga dengan beasiswa berprestasi,” tutupnya.

Setidaknya ada 21 konten yang menjadi tujuan dihadirkannya Lorong Wisata di Kota Makassar. Itu dibagi dalam tiga fokus utama. Diantaranya, imunitas ekonomi yang kuat, imunitas sosial yang kuat, dan imunitas lingkungan yang kuat.

21 konten tersebut yakni food security, inflation control, circular economy, 20 UMKM digital per lorong, startup lorong, destinasi wisata makan enak, destinasi wisata sejarah dan seni.

Digital waste bank, community empowerment, public engagement, social cohesion, social mitigation, social share & care, 20 new jobs & new business opportunity.

Selanjutnya, city farming, city garden, net zero carbon city, healthy alleys, sombere and smart city, public safety, dan resilient city.

Diketahui, Tim Penilai Bappenas mulai melakukan verifikasi faktual usai Makassar dinyatakan lolos ke tahap III Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023.

Sebelum melakukan verifikasi di lapangan, Tim Penilai Bappenas terlebih dulu menyambangi Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Kamis (30/03/2023).

Mereka banyak berdiskusi terkait capaian pembangunan Kota Makassar. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, upaya pengentasan kemiskinan, hingga inovasi Lorong Wisata.

Direktur Regional 2 Bappenas, Muhammad Roudo mengatakan verifikasi lapangan ini merupakan tahap terakhir dari penilaian PPD 2023.

“Tahap III ini kita turun mengecek ke lapangan, memverifikasi. Ini untuk nilai akhir sebelum diumumkan kota-kota mana yang akan meraih PPD tahun ini,” kata Muhammad Roudo.

Dari sepuluh kota yang lolos sampai ke tahap III. Nanti ada tiga kota yang akan meraih PPD 2023 dari Bappenas.

Tiga besar itu nantinya akan diumumkan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Ia menyebutkan ada beberapa yang menjadi indikator penilaian. Diantaranya, pencapaian, pendekatan perencanaan dari bawah (button up). Pendekatan perencanaan dari atas (button down), pendekatan perencanaan teknokratik, politik, akuntabilitas, dan inovasi.

“Nilainya paling besar itu inovasi, mulai dari proses, input, output, sampai outcomenya. Termasuk bagaimana membangun komunikasi meningkatkan kualitas dokumen perencanaan,” tegasnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman menyampaikan ada beberapa titik yang akan dikunjungi Tim Penilai Bappenas.

Diantaranya, Warroom Balai Kota Makassar, Home Care di PKM Makkasau, Lorong Wisata Silves di Kecamatan Rappocini, dan Lorong Wisata Sydney di Kecamatan Panakkukang.

“Jadi di sana nanti kita akan memperlihatkan keunggulan program yang sudah berjalan di Pemkot Makassar. Termasuk apa-apa yang sudah dihasilkan di Lorong Wisata,” ungkap Helmy Budiman.

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

10 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)