Terima Kunjungan Tim Penilai Bappenas PPD 2023, Danny Pomanto Optimis Juara

Published

3 tahun ago

30 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengaku optimistis bisa meraih PPD (Penghargaan Pembangunan Daerah) 2023. Apalagi Kota Makassar memiliki program unggulan Lorong Wisata yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain di Indonesia.

“Lorong Wisata ini merupakan multi inovasi yang menjawab semua permasalahan di kota-kota lain, dan kita berharap inovasi Lorong Wisata ini bisa diperkenalkan ke Indonesia sebagai juara PPD tahun ini,” harap Danny Pomanto.

Danny Pomanto mencontohkan pengentasan kemiskinan dengan menyasar masyarakat yang ada di Lorong Wisata. Termasuk memberikan skill training kepada pelaku usaha yang ada di lorong.

“Semua program yang kita susun pendekatan kita adalah lorong. Skill training gratis juga, kita fokuskan di lorong. Begitupun juga dengan beasiswa berprestasi,” tutupnya.

Setidaknya ada 21 konten yang menjadi tujuan dihadirkannya Lorong Wisata di Kota Makassar. Itu dibagi dalam tiga fokus utama. Diantaranya, imunitas ekonomi yang kuat, imunitas sosial yang kuat, dan imunitas lingkungan yang kuat.

21 konten tersebut yakni food security, inflation control, circular economy, 20 UMKM digital per lorong, startup lorong, destinasi wisata makan enak, destinasi wisata sejarah dan seni.

Digital waste bank, community empowerment, public engagement, social cohesion, social mitigation, social share & care, 20 new jobs & new business opportunity.

Selanjutnya, city farming, city garden, net zero carbon city, healthy alleys, sombere and smart city, public safety, dan resilient city.

Diketahui, Tim Penilai Bappenas mulai melakukan verifikasi faktual usai Makassar dinyatakan lolos ke tahap III Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023.

Sebelum melakukan verifikasi di lapangan, Tim Penilai Bappenas terlebih dulu menyambangi Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Kamis (30/03/2023).

Mereka banyak berdiskusi terkait capaian pembangunan Kota Makassar. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, upaya pengentasan kemiskinan, hingga inovasi Lorong Wisata.

Direktur Regional 2 Bappenas, Muhammad Roudo mengatakan verifikasi lapangan ini merupakan tahap terakhir dari penilaian PPD 2023.

“Tahap III ini kita turun mengecek ke lapangan, memverifikasi. Ini untuk nilai akhir sebelum diumumkan kota-kota mana yang akan meraih PPD tahun ini,” kata Muhammad Roudo.

Dari sepuluh kota yang lolos sampai ke tahap III. Nanti ada tiga kota yang akan meraih PPD 2023 dari Bappenas.

Tiga besar itu nantinya akan diumumkan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Ia menyebutkan ada beberapa yang menjadi indikator penilaian. Diantaranya, pencapaian, pendekatan perencanaan dari bawah (button up). Pendekatan perencanaan dari atas (button down), pendekatan perencanaan teknokratik, politik, akuntabilitas, dan inovasi.

“Nilainya paling besar itu inovasi, mulai dari proses, input, output, sampai outcomenya. Termasuk bagaimana membangun komunikasi meningkatkan kualitas dokumen perencanaan,” tegasnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman menyampaikan ada beberapa titik yang akan dikunjungi Tim Penilai Bappenas.

Diantaranya, Warroom Balai Kota Makassar, Home Care di PKM Makkasau, Lorong Wisata Silves di Kecamatan Rappocini, dan Lorong Wisata Sydney di Kecamatan Panakkukang.

“Jadi di sana nanti kita akan memperlihatkan keunggulan program yang sudah berjalan di Pemkot Makassar. Termasuk apa-apa yang sudah dihasilkan di Lorong Wisata,” ungkap Helmy Budiman.

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

8 jam ago

13 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.