Connect with us

Buka Gebyar UMKM Ramadan 2023, Indira Minta Perkuat Branding Makassar Kota Makan Enak

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail membuka secara resmi Gebyar UMKM Ramadan 2023 yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, di Anjungan Toraja-Mandar Pantai Losari, Kamis (30/03/2023).

Event tersebut digelar selama bulan Ramadan, mulai 30 Maret hingga 18 April 2023 mendatang. Berbagi rangkaian acara menarik bakal dilaksanakan seperti Food Festival, IG Story Contest, Live Gambus, Mini Games, Live Accoustic, dan Live Cooking.

Indira berharap, gelaran ini menjadi momentum bangkitnya UMKM. Pasalnya, UMKM cukup berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Makassar.

“Ini jadi salah satu upaya Pemkot untuk membangkitkan UMKM. Kita mau UMKM bangkit bukan hanya skala lokal, tapi juga ke nasional hingga internasional,” ungkap Indira.

Sebanyak 50 UMKM yang didominasi sektor kuliner dan fashion turut ambil bagian dalam gelaran ini. Indira meminta momen ini dijadikan kampanye untuk menggaungkan branding Makassar Kota Makan Enak lebih luas lagi.

Apalagi, tahun ini banyak event bergengsi yang memilih MAKASSAR sebagai tuan rumah, sehingga pelaku UMKM diharapkan turut meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan untuk meningkatkan daya tarik dan nilai jual.

“Ini sangat membanggakan. Kita harap UMKM jadi tuan rumah di kota kita sendiri sehingga tentu kita harus hasilkan produk berkualitas kalau mau produk diminati orang lain,” jelasnya.

“Pemerintah kota berusaha membantu UMKM jadi UMKM juga harus semangat menghasilkan karya, baik kuliner atau produk lain yang bisa diandalkan,” imbuh Indira.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Muh. Rheza menyampaikan jika melalui kegiatan ini diharapkan bisa menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan mendorong peningkatan kualitas daya saing produk.

“Kami harapkan agar semua pelaku UMKM khususnya yang menjadi binaan kami bisa tumbuh lebih baik dari sebelumnya,” ucap Rheza.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

on

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel