Gubernur Andi Sudirman Sulaiman Pimpin High Level Meeting Untuk pengendalian inflasi di Sulsel di tahun 2023

Kitasulsel—Makassar—Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman membuka dan memberikan arahan pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 di Hotel Claro Makassar, 4 April 2023. Upaya ini sebagai bentuk pengendalian inflasi di Sulsel di tahun 2023.
Andi Sudirman mengawali dengan menyampaikan arahan Presiden saat berkunjung di Sulsel baru-baru ini. Agar melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas beras sehingga hasil produksi dapat melebihi target. Senantiasa memantau dan menjaga ketersedian pasokan di seluruh kabupaten kota utamanya jelang Lebaran. Serta meningkatkan pasokan minyak goreng (Minyakita) di Sulsel.

Untuk beras misalnya, secara produksi aman, hanya saja serapan yang masih rendah ke Gudang Bulog. Terjadi masalah produksi di provinsi lain yang kemudian datang ke Sulsel untuk membeli beras. Sehingga cadangan beras tetap harus dijaga.
“Poinnya, bagaimana startegi Bulog dalam menyerap produksi padi itu bisa lebih bersaing. Sehingga stok yang ada bisa memenuhi cadangan yang kita inginkan,” kata Andi Sudirman.

Inflasi gabungan 5 kota/kabupaten IHK di Sulsel pada Maret 2023 tercatat 5,86 persen secara yoy dan mengalami inflasi secara bulanan sebesar 0,75 persen. Terutama didorong oleh komoditas (yoy) bensin, beras, angkutan udara. Sedangkan bulanan (mtm) termasuk cabai rawit dan ikan layang. Ini dinilai sebagai tren yang berlaku pada saat memasuki Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Ramadan dan Idul Fitri.
Untuk beras tingkat konsumen mengalami peningkatan. Namun, secara rata-rata harga beras Sulsel lebih rendah dibandingkan rerata harga Nasional dan Sulampua. Produksi beras Sulsel berlebihan dan distribusikan serta berperan menyediakan beras ke daerah lain. Termasuk komoditas pangan lain seperti cabai dan ikan. Hargai cabai (rawit) milsalnya di Sulsel Rp40 ribu/kg sedangkan di Jawa Rp90 ribu/kg.
“Untuk pengendalian inflasi sendiri harganya relatif stabil dengan kondisi sekarang di Bulan Puasa,” sebutnya.
Adapun Program Unggulan 2023 yang dilakukan Pemprov Sulsel untuk Pengendalian Inflasi diantaranya; Program Mandiri Benih, Program Urban Farming, peningkatan stok minyak goreng, bersama penggilingan melaksanakan stabilitas harga beras, pemanfaatan platform digital distribusi komoditas pangan, perluas kerjasama antar daerah menjaga supply komoditas, pelaksanaan pasar murah, sidak pasar serta perluasan program SIPEPPA melalui kerjasama Bulog dengan toko ritel.
“Kita ada program unggulan 2023 untuk pengendalian inflasi. Itu ada di hulu, antara dan hilir,” ucap Andi Sudirman Sulaiman.
“Juga melanjutkan gerakan pekarangan pangan Lestari dan penanaman pangan
secara mandiri. Termasuk kepada ASN dan non-ASN yang ada di Provinsi,” imbuhnya.
Terdapat 6 (enam) poin arahan Gubernur diantarnya, (1) Terkait Stabilisasi Harga Beras, DKPn, Bulog dan Satgas Pangan agar segera melakukan pertemuan bersama pelaku usaha penggilingan padi di sentra Beras se-Sulsel untuk melaksanakan kesepakatan harga beli sesuai ketentuan BAPANAS, mendukung ketersediaan pasokan beras. (2) Meningkat produksi ikan sekaligus menjadi nilai tukar nelayan. Kecukupan pasokan antar waktu dan antar wilayah harus dijaga, salah satu melalui fasilitas mobile cold storage. (3) DKPn dan Dinas Perdagangan segera melaksanakan Pasar Murah bersama OPD di tingkat Kabupaten/Kota secara massif dan terjadwal. DKPn, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Biro Ekbang segera berkoordinasi untuk implementasi Fasilitasi Distribusi/subsidi ongkos angkut bahan pangan melalui penggunaan BTT pengendalian inflasi. (4). TPIDKab Kota bersama TPID Provinsi Sulsel agar segera menyusun neraca pangan tingkat Kab/Kota. (5) Melaksanakan KAD intra provinsi Sulawesi Selatan antara daerah sentra dengan daerah yang membutuhkan (Kota IHK). Terakhir (6), Satgas Pangan, BI dan OPD agar secara rutin memantau ketersediaan pasokan dan kondisi harga di seluruh 24 Kabupaten/Kota.
Hadir Forkopimda Sulsel diantarnya Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Totok Imam Santoso; Pangkoopsud II
Marsda TNI Andi Kustoro; Wakil Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulsel Hermanto; Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulsel, Causa Iman Karana; anggota TPID Prov. Sulsel; kepala OPD Pemprov Sulsel; Bupati/wali kota dan sekda se-Sulsel.
Serta sebagai nara sumber Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Maino Dwi Hartono, STP, MP; Direktur Logistik Ditjen PDSPKP Kementerian Kelautan Perikanan, Bapak Berni S.(*)

Pemkot Makassar
Wali Kota Munafri dan Mensos Saifullah Tinjau Kawasan Untia, Siap Jadi Pusat Sekolah

KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mendampingi Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf meninjau langsung salah satu lahan di Salodong, Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kamis (8/5/2025).
Kawasan Salodong dipilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Kunjungan tersebut merupakan langkah awal dalam rangka persiapan pemanfaatan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut.

Rumah Nayla merupakan bagian dari Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif baru pemerintah untuk menjangkau anak-anak dari kelompok masyarakat miskin ekstrem.
Tahap awal, program ini akan dijalankan di 53 titik awal dan ditargetkan berkembang menjadi 200 titik tambahan.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dalam kunjungannya mengatakan lokasi ini akan digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Makassar.
Namun, masih ada beberapa titik lokasi lainnya.
“Mulai beberapa titik, salah satunya nanti di Makassar untuk Sekolah Rakyat itu kalau sekolah ini berada di Makassar, maka yang boleh sekolah di sini adalah warga Makassar,” jelas Mensos Saifullah.
Lebih lanjut, proses perekrutan calon siswa untuk Sekolah Rakyat akan diprioritaskan kepada warga Kota Makassar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Hal ini dikarenakan sekolah dengan konsep asrama atau boarding school itu bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan.
“Harapan pak Presiden nanti setiap kabupaten/kota itu minimal memiliki satu Sekolah Rakyat yang bisa menampung 1.000 siswa SD, SMP dan SMA. Siapa yang bisa sekolah di situ? Mereka yang berada di desil satu desil itu miskin ekstrem dan miskin,” tuturnya.
Ia melanjutkan, program ini akan menyasar keluarga utama yang anak-anaknya putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi.
Mekanismenya dilakukan melalui proses identifikasi oleh tim gabungan pusat dan daerah.
Setelah proses itu rampung, penetapan dilakukan melalui penandatanganan oleh kepala daerah bersama Dinas Sosial.
Menteri Sosial Saifullah menyampaikan bahwa seiring dengan program tersebut, Satgas Sekolah Rakyat yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga akan melakukan rekrutmen kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik.
“Di dalam tim rekrutmen itu tentu ada dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu dibantu pendamping, pendamping kita yang ada di sini atau sentra-sentra yang kita miliki di beberapa kota atau di beberapa wilayah,” sebutnya.
“Kemudian dibantu oleh instrumennya bupati/wali kota lewat Dinsos. Lalu ada juga BPS ini yang memiliki data. Jadi, BPS kabupaten/kota juga ikut terlibat,” tambah Mensos Saifullah.
Sementara, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Katanya, pemerintah kota siap mendukung dan menyukseskan program Sekolah Rakyat di Makassar.
Kata wali kota yang akrab disapa Appi itu menyebutkan bahwa hadirnya Sekolah Rakyat memberikan ruang kepada semua anak dari berbagai latar belakang sosial untuk menikmati pendidikan yang setara.
“Kita membangun sebuah sekolah bersama. Bagaimana melihat kondisi masyarakat dengan keadaan sosial yang beragam ini. Pemerintah bisa memberikan penghidupan yang lebih baik,” jelas Appi.
Ia pun menilai pemerintah saat ini sangat peduli terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat. Salah satunya menghadirkan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Melalui Departemen Sosial, Pemkot Makassar akan support semaksimal yang bisa kami lakukan untuk bagaimana kita bisa mengintervensi anak-anak yang kehidupannya kurang baik ini. Sehingga kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik,” tuturnya
Sekolah Rakyat yang menjadi program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto nantinya menampung siswa dari keluarga kurang mampu.
Dalam memberikan dukungannya, maka hari ini Pemkot Makassar menyiapkan lahan untuk membangun rumah layak huni yang akan dibangun oleh Kemensos.
Fasilitas ini diharapkan menjadi wadah anak-anak yang kurang mampu kurang mampu agar dapat hidup setara dengan masyarakat pada umumnya.
“Kita berharap apa yang menjadi penegasan Pak Mensos dan Pak Presiden Prabowo Subianto, ini hal yang sangat baik yang harus tersupport dan harus sampai ke semua daerah dengan baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses pembangunan ini juga menjadi bentuk pemberdayaan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Karena itu, pemerintah kota akan terus memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.
“Kami berterima kasih atas atensi yang sangat baik untuk bisa bersama-sama membangun Kota Makassar khususnya dan bisa mengurangi angka kemiskinan di kota ini,” tutup Appi.
-
Politics7 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
10 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
12 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login