Connect with us

Pimpin Rakor Persiapan Rakernas APEKSI XVI, Wawali Makassar Imbau Semua OPD Fokus Tupoksi Masing-Masing

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Kesiapan Kota Makassar  sebagai tuan rumah penyelenggara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2023 terus dimatangkan.

Hal itu terlihat saat Pemerintah Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi yang didampingi oleh Sekda Kota Makassar, Muh. Anshar dan para Asisten Pemkot Makassar.

Dalam arahannya, Fatmawati meminta agar seluruh OPD mengoptimalkan tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya agar Rakernas APEKSI di Kota Makassar sukses terselenggara.

“Kegiatannya ini juli mendatang. Persiapannya harus lebih optimal lagi. 98 Kepala Daerah akan hadir, semua OPD Wajib mendampingi Kepala Daerah tersebut,” ucapnya.

Pada perhelatan nasional ini, kata Fatmawati, Kota Makassar akan menyuguhkan hal yang berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan penyelenggaraan APEKSI di kota-kota sebelumnya.

Seperti pada saat pembukaan Rakernas APEKSI XVI tanggal 19 Juli 2023 mendatang di Upperhills, tamu akan disuguhkan 10 stand yang berisi makanan pilihan khas Kota Makassar salah satunya Coto dan Pallubasa.

Suguhan makanan khas ini menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan slogan Kota Makassar yakni Makassar Kota Makan Enak kepada seluruh tamu. Karena Makassar identik dengan kulinernya yang enak dan yang paling penting tersedia 24 jam.

“Jadi nanti bentuk forum pembukaannya itu panggungnya bundar jadi kepala daerah semua mengelilingi panggung. Nah di belakang itu kami siapkan menu khas Kota Makassar. Jadi tamu semua nantinya akan menikmati hidangan itu,” ungkapnya.

Selain itu, malam harinya akan diadakan karnaval budaya di dua jembatan Toraja CPI yang dimana semua rombongan peserta APEKSI akan menampilkan budaya dari masing-masing kota asal.

Untuk kelancaran kegiatan itu, Fatmawati meminta Dishub, Satpol PP dan TNI/Polri berkoordinasi dan menurunkan personilnya untuk mengatur lalu lintas dan keamanan saat acara berlangsung.

Keesokan harinya, akan ada sepeda sehat dimana pesertanya seluruh kepala daerah akan menjajal keindahan Kota Makassar menggunakan sepeda.

Usai bersepeda, Pemkot Makassar juga menyiapkan 300 pohon Tabebuya untuk ditanam serentak oleh peserta sepeda sehat di area CPI yang merupakan rekomendasi langsung dari Dinas Pertanahan.

Tak sampai di situ, Pemkot Makassar juga menyiapkan beberapa Lorong Wisata yang akan dikunjungi 98 kepala daerah. Seperti Lorong Sidney dan Lorong Milan.

“Setelah dari Longwis, Peserta akan diajak langsung ke Rotterdam dan akan dijamu di sana dengan berbagai kulineran Makassar yang enak-enak,” bebernya.

Pada Kesempatan yang sama, Fatmawati juga mengungkapkan Rakernas APEKSI bukan hanya untuk kepala daerah saja namun kegiatan nasional ini juga akan diperuntukkan buat para ibu-ibu (istri kepala daerah) yakni Ladies Program.

Ladies Program ini nantinya dipusatkan di Mama Cafe dengan memperkenalkan langsung sejarah baju bodo dari masa ke masa.

“Tentunya juga tugasnya ibu-ibu PKK ajak kulineran. Ini sebagai ajang promosi dan pembuktian kita kepada kota-kota lain,” pungkasnya.

Ujung dari lawatan nasional ini sangat berdampak pada pendapatan pajak restoran dan lainnya. Kunjungan ke tempat wisata pasti juga akan meningkat. Efeknya sangat nyata.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.