Wawali Makassar Pimpin Rakor Perkembangan Lorong Wisata Makassar

Published

1 tahun ago

2 Mei 2023

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Lorong Wisata menjadi salah satu program prioritas kepemimpinan Danny-Fatma.

Selain menjadi salah satu upaya menekan inflasi. Lorong Wisata juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian rakyat.

Karenanya, Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menekankan agar sinergitas camat dan lurah lebih ditingkatkan lagi. Mengingat, program Lorong Wisata sudah memasuki tahun ke 2.

“Ini sudah masuk tahun ke dua kerjasama camat dan lurah harus lebih ditingkatkan. Karena kita target 1.000 lorong per tahun,” ujarnya di sela-sela memimpin rapat kordinasi terkait Lorong Wisata, di Lantai 11 Balaikota, Selasa (02/5/2023).

Untuk tahun ke 2 ini, kata Fatmawati, Lorong Wisata harus lebih baik. Seperti, UMKMnya harus lebih diaktifkan lagi, budidaya tanaman polybagnya harus lebih banyak dan produktif.

Selain itu, budidaya Kelompok Wanita Tani (KWT) harus lebih dimassifkan juga. Hal itu dilakukan agar Lorong Wisata memiliki daya tarik untuk dikunjungi.

“Kita berharap wisatawan yang berkunjung ke Longwis bisa mengadopsi apa yang diterapkan di Longwis tersebut. UMKMnya lebih aktif lagi buat ciri khas agar perputaran ekonomi lancar juga,” harapnya.

Sementara, Kepala Dinas Ketahangan Pangan, Mahyuddin mengungkapkan jika jumlah Lorong Wisata di Kota Makassar hingga April 2023 sudah mencapai 1.710 lorong.

“Sesuai RPJMD targetnya 1.000 lorong per tahun. Tahun ini insyaAllah capai target,” ungkapnya.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Mahyuddin untuk mencapai target yakni dengan memberikan bantuan berupa pupuk, polybag serta bibit tanaman ke setiap KWT di kelurahan.

“Syaratnya di Lorong Wisata itu harus membentuk dulu KWT dan aktip baru kita bisa memberi bantuan. Agar urban farming yang akan dibuat bisa terlaksana,” sebutnya.

Mahyuddin juga berharap adanya intervensi camat dan lurah untuk membantu mencapai target 2.000 lorong wisata untuk tahun 2023.

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

20 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)