Kunjungi Kawasan Kumuh Bontomarannu, Fatmawati Rusdi Pantau Sebelum Dilakukan Penataan Ulang
Kitasulsel—Makassar—Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi mengunjungi kawasan kumuh yang berada di Bontomarannu, Jalan Dahlia Lorong 312, Kecamatan Mariso, Jumat (05/5/2023).
Kawasan ini akan disulap menjadi kawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) integrasi. Dimana, pusat dalam hal ini Kementerian PUPR bersama Pemerintah Kota Makassar segera menata ulang kawasan kumuh ini.
“Jadi penataan kawasan kumuh ini sudah disetujui pemerintah pusat dimana sumber anggarannya berasal dari DAK Integrasi. Ini adalah bantuan dari Kementerian PUPR, itu namanya DAK integrasi jadi satu kawasan lalu itu diidentifikasi semua apa permasalahan masyarakatnya,” ucap Fatmawati.
Selain ditata ulang, kata Fatmawati, rumah-rumah warga akan direnovasi bahkan dibangun ulang menjadi rumah ramah lingkungan.
Fasilitasnya juga akan ada utilitas dan juga pembangunan fasilitas umum, serta penataan tempat sampah.
“Jadi nanti ada bedah rumahnya ada juga yang harus bangun baru, itu dibangun baru betul-betul mulai dari perencanaan semua direvitalisasi mulai dari IPAL nya, jalan lingkungannya, drainasenya betul-betul akan diubah kawasan ini,” sebutnya.
Setelah dilakukan penataan ulang kembali, Kawasan di Bontomarannu Kecamatan Mariso diharapkan menjadi percontohan untuk kecamatan-kecamatan yang lain.
“Bontomarannu ini akan direplikasi di Kecamatan lain khususnya di daerah-daerah pinggiran. Kita berharap di tahun 2024 bukan hanya di Bontomarannu saja. Mudah-Mudahan di 2024 ini bisa diadopsi apa yang telah dilakukan di Bontomarannu ini,” harapnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail yang ikut turun memantau kawasan kumuh Bontomarannu ini menambahkan kelak jika setelah penataan nantinya kawasan kumuh ini akan menjadi tempat yang nyaman bagi warga.
“Doakan yah bapak ibu semoga segera dilakukan penataan. Ini kata pak kadis Perumahan sudah di tahap administrasinya semoga segera selesai dan lancar,” tutup Indira.
Kitasulsel–MAKASSAR Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menerima pengurus Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan ini membahas proses pembentukan struktur baru organisasi serta penguatan peran ekonomi Islam dalam pembangunan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Formatur Pengurus IAEI Mustafa Edwin Nasution melaporkan progres penyusunan kepengurusan baru, termasuk pembentukan tim formatur dan rencana pelantikan. Struktur organisasi akan diperluas dengan pembagian bidang dan komite untuk memperkuat fungsi kelembagaan.
“Struktur baru ini dirancang untuk memastikan IAEI semakin kontributif dalam pengembangan ekonomi umat, pendidikan ekonomi syariah, hingga penguatan ekosistem zakat dan wakaf nasional,” ujar Mustafa.
Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) adalah organisasi profesi yang mewadahi para ekonom dan akademisi di bidang ekonomi Islam di Indonesia. Didirikan untuk mengembangkan ilmu, riset, dan kebijakan ekonomi syariah, IAEI berperan mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional melalui pendidikan, penelitian, dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, serta industri keuangan syariah.
Ketua Formatur juga menyampaikan bahwa rapat pleno tim formatur akan digelar pada 9 November, sementara pelantikan pengurus direncanakan berlangsung pada akhir November di Jakarta. Organisasi ini kini memiliki lebih dari 7.000 anggota, terdiri dari akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan ekonomi syariah dari berbagai daerah.
Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas langkah IAEI memperkuat tata kelembagaan dan arah kerja strategisnya. Menurut Menag, ekonomi Islam tidak hanya berbicara soal instrumen keuangan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan sosial.
“Kita tidak bisa berdakwah tanpa bicara ekonomi. Ekonomi adalah bagian dari misi kemanusiaan dan keagamaan. Ketika ketimpangan terjadi, maka agama hadir untuk mengingatkan, mengoreksi, dan membimbing,” ujar Menag, Senin (03/11/2025).
Ia menyinggung tantangan sosial yang masih dihadapi Indonesia, termasuk tingginya angka kemiskinan ekstrem. Menurut Menag, penguatan peran ekonomi syariah harus menjadi solusi yang konkret bagi masyarakat.
“Nilai-nilai kebajikan Islam harus menuntun transformasi ekonomi kita. Bukan hanya tumbuh, tetapi juga adil,” lanjutnya.
Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama siap bersinergi dengan IAEI, baik dalam pengembangan riset ekonomi Islam, peningkatan literasi keuangan syariah, maupun penguatan peran zakat dan wakaf produktif.
“Kini saatnya memperkuat sinergi ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah. Kita ingin ekonomi umat tumbuh berdampingan dengan nilai moral dan spiritual,” ungkap Menag.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama strategis antara Kemenag dan IAEI, termasuk dukungan terhadap program ekonomi kerakyatan dan kegiatan akademik di sektor ekonomi syariah. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login