Gubernur Andi Sudirman Canangkan Gerakan Siswa Andalan Menanam 1 Juta Pohon

Published

2 tahun ago

6 Mei 2023

Kitasulsel—Bone—Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mencanangkam Gerakan Siswa Andalan Menanam 1 Juta Pohon di Sulawesi Selatan Tahun 2023 di Kawasan Hutan Bulu Tanah, Kabupaten Bone, 5 Mei 2023 dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Sulsel dan Dinas Pendidikan Sulsel dalam Rangka Hari Pendidikan Nasional.

Andi Sudirman menanam pohon jenis eboni (kayu hitam), ikut melakukan penanaman Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Makassar, Kepala Balai Nasional Bantimurung-Bulusaraung, Kepala Perangkat Daerah Sulsel, Kadis Kehutanan Sulsel, Kepala Kesatuan Pengelolaan Lingkungan Dinas Kehutan Sulsel dan siswa se-kabupaten Bone. Serta turut serta berkegiatan polisi hutan, penyuluh perhutanan sosial dan guru.

“Ini satu juta kita tanam, kita minta siswa tanam pohon,” kata Andi Sudirman.

Gubernur menyebutkan, tujuan dari pencanangan gerakan ini, untuk mengajak seluruh masyarakat, mahasiswa dan siswa serta seluruh stakeholder peduli lingkungan serta sadar akan pentingnya penghijauan.

“Merupakan salah satu bentuk mitigasi kebencanaan di Sulsel dan mengembalikan fungsi-fungsi hutan. Ini juga bagus untuk pengaturan sistem cuaca, curah hujan dan daya serap air serta mengurangi potensi bencana,” sebut Andi Sudirman.

Kepala Dinas Kehutanan Sulsel, Andi Bakti Haruni dari 1 juta pohon, terdapat 300 ribu pohon disiapkan secara mandiri oleh Dinas Pendidikan dari siswa-siswi Andalan.

Gerakan ini diikuti oleh 530 sekolah SMA/SMK dengan jumlah siswa hampir 300 ribu siswa, masing-masing menanam 3-4 pohon. Adapun sejak kepemimpinan Andi Sudirman sebagai Gubernur sebanyak 5 juta pohon telah ditanam, termasuk 2,5 pohon magrove.

“Semua menyambut antusias kegiatan ini Pak Gub. Bagusnya ini dilanjutkan menjadi kalender tahunan kita,” ucapanya.

Gubernur mengajak siswa untuk menanam pohon kayu dan pohon produktif. Salah satu siswa menyampaikan apresiasi atas pelibatan mereka dalam upaya pelestarian lingkungan, siswa UPT SMAN 8 Bone, Surya Hikmah.

“Saya bersyukur dilibatkan untuk mendukung program Pak Gubernur agar siswa memperdulikan lingkungannya. Baik untuk hari ini dan ke depannya,” sebutnya.

Di tempat gubernur ini juga menyerahkan bibit pinus, eboni (kayu hitam) dan kopi arabika.

Sedangkan program lainnya terkait pelestarian lingkungan, juga terdapat program dari Darma Wanita untuk penanaman pohon durian.(*)

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Bayar DBH Rp160,8 Miliar ke 24 Kabupaten/Kota

Published

1 jam ago

1 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) baru saja melakukan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah untuk periode Agustus 2024 sebesar Rp160,8 miliar untuk 24 kabupaten/kota. Dengan demikian, sisa utang DBH Pemprov Sulsel ke daerah tersisa empat bulan, yakni periode September-Desember 2024.

“Sudah saya tanda tangan SPM-nya. Ya…, mungkin mungkin satu-dua hari ini masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kabupaten/kota,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Reza Faisal Saleh, Senin (30/6).

Reza menyebut, pembayaran utang DBH Pemprov Sulsel 2024 ke kabupaten/kota ini dilakukan secara bertahap. Ia berkomitmen akan menyelesaikan utang tersebut.

Disampaikan pula bahwa nominal pembayaran DBH dalam sebulan itu bervariasi sesuai persentase.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman memastikan pembayaran itu akan diselesaikan secepatnya. Menurutnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memastikan menyelesaikan utang tersebut. Hanya saja, Pemprov Sulsel akan melakukan pembayaran secara bertahap.

“Kalau fiskal kita sudah membaik pasti kewajiban Pemprov itu akan diselesaikan. Pak Gubernur sudah menunjukkan komitmennya. Sudah menganggarkan untuk membayar yang tersisa itu tapi secara bertahap. Kan APBD kita kan melakukan efisiensi,” kata Jufri di Kantor Gubernur, kemarin.

“Jadi kabupaten/kota dibayar secara bertahap. Tolong, kabupaten/kota itu pasti memahami,” lanjutnya.

Jufri menambahkan, penundaan pembayaran DBH ke kabupaten/kota menjadi pelajaran ke depan dan berjanji tidak akan mengulanginya.

“Kita harus belajar dari kondisi ini. Ke depannya kita melakukan mitigasi sehingga hal seperti ini tidak terulang. Pak Gubernur berkomitmen menyelesaikan itu di masa pemerintahannya,” tandasnya.

Lebih jauh Jufri menyatakan, peraturan baru saat ini, DBH masuk langsung ke rekening kabupaten/kota, tidak lagi melalui Pemprov Sulsel. Sehingga Pemprov tidak lagi menggunakan dana itu jika ada yang mendesak.

“Dulu begitu (DBH pusat ke Pemprov). Sekarang langsung ke kabupaten/kota. Jadi opsen pajak PKB dan MBLB dibayarkan langsung ke rekening kabupaten/kota. Dulu kan masih bergabung masuk di provinsi. Jadi kadang-kadang digunakan untuk hal yang lebih mendesak,” tutupnya. (*)