Camat Wajo Hadiri Rakor Bersama Dengan Ketua Pj RW/RT Kel. Mampu Ini Yang Dibahas
Kitasulsel-Makassar–Camat Wajo, Hj. Hamna Faisal didampingi Lurah Mampu, Liana Sari menghadiri kegiatan silaturahmi yang digelar oleh Ketua Pj RW/RT dan LPM Kelurahan Mampu Kecamatan Wajo. Bertempat di kediaman Ketua Pj RW 04, Dra. Husna, lorong wisata (Longwis) Jincheng, Senin (08/05/2023).
Pelaksanaan silaturahmi ini dirangkaikan dengan rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka persiapan event pekan panutan pajak bumi, bangunan pedesaan dan perkotaan Bapenda Kota, Mei 2022, Multilateral Naval Exercise (MNE) Komodo Juni 2023 dan Rakernas Apeksi Juli 2023.
Saat membuka Rakor, Ketua LPM Kelurahan Mampu, Ir. H. Haerudin Hafid mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan para Ketua Pj RW/RT dan warga sudah melakukan persiapan guna mendukung pelaksanaan kegiatan pekan panutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Bapenda Kota Makassar, Multilateral Naval Exercise (MNE) Komodo 2023 dan Rakernas Apeksi 2023.
Tiga event ini rencana akan melakukan kegiatan dan kunjungan di Longwis Jincheng jalan Kodingareng. Makanya dilaksanakan rakor guna mendengar masukan dari Camat, Lurah dan Ketua Pj RW/RT, kata H. Haeruddin
Sementara itu di depan Pj RT-RW dan pengurus LPM Mampu, Camat Wajo, Hj Hamna Faisal menyampaikan, saya cermati hal-hal yang positif di Kelurahan Mampu, mulai dari tim work yang bagus. Lurah, LPM, Ketua Pj RW/RT serta warga semua bahu-membahu saat dibutuhkan bila ada event yang akan diselenggarakan, ujarnya.
Sementara di Kelurahan lain yang ada di Kecamatan Wajo, saya harapkan juga memiliki tim work yang baik. Bila perlu Lurah yang lain melakukan studi tiru di Kelurahan Mampu, sebab di Kelurahan Mampu saya cermati memenuhi indikator diantaranya kebersihan lingkungan yang terjaga, ungkapnya.
Lanjut dikatakan Hj. Hamna Faisal, dalam waktu dekat beberapa event yang akan digelar di Longwis Jincheng. Diantaranya, pekan panutan pajak bumi bangunan dan pedesaan dan perkotaan, Rakernas Apeksi 2023 serta Multilateral Naval Exercise (MNE) Komodo 2023, event ini latihan perang Angkatan laut 49 negara di Makassar.
Diagendakan tamu mancanegara akan berkunjung ke Longwis Jincheng karena posisinya dekat dari Pelabuhan Sukarno-Hatta, pungkasnya.
Di ketahui, usai pelaksanaan rapat koordinasi, dilanjutkan dengan acara makan kapurung Camat Wajo bersama Lurah Mampu, pengurus LPM, Ketua Pj RW/RT serta warga di Longwis Jincheng jalan Kodingareng.
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) baru saja melakukan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah untuk periode Agustus 2024 sebesar Rp160,8 miliar untuk 24 kabupaten/kota. Dengan demikian, sisa utang DBH Pemprov Sulsel ke daerah tersisa empat bulan, yakni periode September-Desember 2024.
“Sudah saya tanda tangan SPM-nya. Ya…, mungkin mungkin satu-dua hari ini masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kabupaten/kota,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Reza Faisal Saleh, Senin (30/6).
Reza menyebut, pembayaran utang DBH Pemprov Sulsel 2024 ke kabupaten/kota ini dilakukan secara bertahap. Ia berkomitmen akan menyelesaikan utang tersebut.
Disampaikan pula bahwa nominal pembayaran DBH dalam sebulan itu bervariasi sesuai persentase.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman memastikan pembayaran itu akan diselesaikan secepatnya. Menurutnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memastikan menyelesaikan utang tersebut. Hanya saja, Pemprov Sulsel akan melakukan pembayaran secara bertahap.
“Kalau fiskal kita sudah membaik pasti kewajiban Pemprov itu akan diselesaikan. Pak Gubernur sudah menunjukkan komitmennya. Sudah menganggarkan untuk membayar yang tersisa itu tapi secara bertahap. Kan APBD kita kan melakukan efisiensi,” kata Jufri di Kantor Gubernur, kemarin.
“Jadi kabupaten/kota dibayar secara bertahap. Tolong, kabupaten/kota itu pasti memahami,” lanjutnya.
Jufri menambahkan, penundaan pembayaran DBH ke kabupaten/kota menjadi pelajaran ke depan dan berjanji tidak akan mengulanginya.
“Kita harus belajar dari kondisi ini. Ke depannya kita melakukan mitigasi sehingga hal seperti ini tidak terulang. Pak Gubernur berkomitmen menyelesaikan itu di masa pemerintahannya,” tandasnya.
Lebih jauh Jufri menyatakan, peraturan baru saat ini, DBH masuk langsung ke rekening kabupaten/kota, tidak lagi melalui Pemprov Sulsel. Sehingga Pemprov tidak lagi menggunakan dana itu jika ada yang mendesak.
“Dulu begitu (DBH pusat ke Pemprov). Sekarang langsung ke kabupaten/kota. Jadi opsen pajak PKB dan MBLB dibayarkan langsung ke rekening kabupaten/kota. Dulu kan masih bergabung masuk di provinsi. Jadi kadang-kadang digunakan untuk hal yang lebih mendesak,” tutupnya. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login