45 Ribu KPM di Makassar Terima Bantuan Pangan Beras, Danny Pomanto: Percepat Masyarakat Capai Reseliensi
Kitasulsel–Makassar-– Bantuan Pangan Beras dari Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional periode Maret 2023 mulai didistribusikan kepada 45 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Pendistribusian tersebut ditandai dengan Pelepasan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Bantuan Pangan 2023 oleh Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto bersama Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar Muhammad Imron Rosidi, di Lorong Wisata Canberra, Jalan AP Pettarani V, Kamis (11/05/2023).
Wali Kota Danny Pomanto mengatakan penyaluran cadangan beras pemerintah merupakan komitmen pemerintah terkhusus pemerintah pusat bagi seluruh masyarakat perihal pemenuhan kebutuhan pokok.
Menurutnya, bantuan pangan beras dari pemerintah pusat akan semakin mempercepat masyarakat untuk mencapai resiliensi atau berdaya tahan yang sudah dibangun pemerintah kota melalui Program Lorong Wisata.
“Ini kebijakan pemerintah pusat yang luar biasa walaupun pemerintah kota berusaha membuat masyarakat resiliensi di mana ada ketahanan pangan di lorong-lorong. Tapi dengan bantuan ini akan membuat semakin cepat masyarakat untuk mencapai resiliensi, terutama dalam menghadapi kemungkinan kemarau panjang,” ungkap Danny Pomanto.
Kebijakan ini jelas kata Danny Pomanto memberi tanda bahwa semangat pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan pokok terutama menjaga stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi sejalan dengan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat atau public engagement yang sudah dibangun di lorong-lorong.
Danny Pomanto menyebutkan sudah ada 1.700 lebih lorong wisata yang sudah dibentuk Pemkot Makassar dari target 2.000 lorong wisata tahun ini.
Sehingga dua program pemerintah pusat dan kota bertemu sebagai bagian dari perkuatan masyarakat dalam membangun reseliensi sosial, ekonomi, dalam rangka menghadapi segala kemungkinan ke depan.
Sebab ada semangat masyarakat membangun dirinya untuk kemandirian pangan dan kemandirian ekonomi di sel-sel kecil dari kota ini yaitu melalui lorong.
“Jadi reseliensi masyarakat akan terbangun dengan penyaluran cadangan beras pemerintah ini dan reseliensi sosial juga akan terbangun dengan kekompakan penyaluran bibit-bibit oleh Pemkot,” ujarnya.
Sementara, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar Muhammad Imron Rosidi mengatakan khusus untuk Makassar ada 45 ribu KPM yang menerima bantuan beras dari pemerintah pusat.
“Untuk KPM Makassar agak relatif besar sekitar 45 ribu KPM atau 450 ton beras. Mudah-mudahan tujuh hari kedepan bisa selesai,” tuturnya.
Bantuan Pangan Beras dari Pemerintah Pusat ini akan diberikan selama tiga bulan ke 45 ribu KPM di Makassar. Periode Maret, April, dan Mei.
“Sekarang ini yang kita lepas baru Maret, setelah ini kita lanjut April dan Mei. Masing-masing KPM dapat 10 kilogram beras setiap bulan,” ucapnya.
Kata Muhammad Imron, bantuan ini menggunakan beras medium lokal dari Sulsel
“Mudah-mudahan secara kualitas beras yang terbaik. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar dengan baik” tutupnya.
Diketahui, 450 ton beras ini akan didistribusikan ke 153 kelurahan di Kota Makassar untuk selanjutnya disalurkan ke 45 ribu KPM.
Sumber : Humas Kominfo Makassar
Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.
Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.
“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.
Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.
Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.
Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.
“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.
Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.
Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.
Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.
Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)
Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025
Pemprov Sulsel Mulai Manfaatkan Tools AI dalam Digitalisasi Pemerintahan
Menuju Kesetaraan Regulasi Penyiaran Berbasis Internet dan Konvensional
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
3 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
7 bulan ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
6 bulan agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
4 bulan agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoKonsolidasi ReSoPA di Sultra melahirkan Komitmen Memenangkan Anies Di Sultra Yang Semakin Kuat
You must be logged in to post a comment Login