Connect with us

Pemkot dan Direktorat Kearsipan Daerah I Jajaki Implementasi Aplikasi Srikandi di Makassar

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR,- Pemkot Makassar bersama Direktorat Kearsipan Daerah I Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menjajaki implementasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dan Tertib Arsip di Lingkungan Kota Makassar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyambut baik upaya implementasi sistem aplikasi terbaru kearsipan ini.

Dia menuturkan, ini langkah maju dalam sistem kearsipan, apalagi saat ini sudah masuk dalam era digitalisasi.

Berkaitan dengan arsip dan kesejarahan ini, Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto, berkomitmen untuk membangun pengalaman bersejarah, seperti membangun Kapal Pinisi di kawasan CPI.

Kapal Pinisi, ujar dia, bagian dari perahu tradisional suku Bugis-Makassar. Jadi dirinya tidak hanya ingin memperkenalkan Kapal Pinisi ke mata dunia, tetapi juga menunjukkan bagaimana proses pembuatannya.

“Ini agar ada edukasi ke masyarakat khususnya pelajar di Kota Makassar, termasuk wisatawan bisa belajar bagaimana proses pembuatan Kapal Pinisi. Jadi saya mau pendidikan anak-anak, jadi anak-anak SD lihat terus mulai dari awal sampai akhir,” ungkapnya.

Danny Pomanto bahkan bercerita panjang lebar mengenai sejarah diaspora orang-orang Bugis-Makassar.

Itulah salah satu komitmen Danny Pomanto dalam hal kesejarahan.

Sementara itu, Direktur Kearsipan Daerah I Rudi Anton mengatakan, dalam audiensinya dengan Wali Kota Makassar, banyak hal yang dibicarakan.

Berkaitan dengan kearsipan, jelas Rudi, mereka mencoba mengerucutkan beberapa hal penting untuk menyelamatkan arsip-aset Kota Makassar.

Kedua, Pemkot dan Direktorat membangun dan menyamakan pemikiran tentang arsip keluarga di Kota Makassar agar bisa dibackup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar.

Ketiga, karena sudah ada transformasi digital maka ada persiapan-persiapan yang dilakukan.

Sebagai contoh, arsip tekstual sejak Makassar berdiri itu harus segera dijelaskan statusnya, misalnya yang bernilai sejarah harus segera diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dari situ, banyak pembicaraan yang berkembang mengenai sejarah Makassar secara utuh.

“Dan Pak Wali saya pikir paham betul sejarah Makassar yang dikaitkan dengan dunia internasional. Meskipun begitu, apa yang dibicarakan tentu perlu dibuktikan dengan arsip juga. Intinya kita berusaha menertibkan arsip yang sudah tercipta sebelum beralih ke transformasi digital,” kata Rudi usai audiensi dengan Danny Pomanto di Kediaman Wali Kota Makassar, Jl Amirullah, Rabu, (10/05/2023).

Di satu sisi, lanjut dia, timnya juga mendukung agar sistem berbasis elektronik mulai sejalan dengan total dan utuh di Makassar.

“Dengan adanya Srikandi hampir tidak ada penciptaan arsip berkas. Semua komunikasi, transkrip, dan korespondensi antara satuan kerja mulai dari tingkat kota hingga kelurahan, misalnya sudah berkorespondensi melalui aplikasi itu,” paparnya.

Kelebihan sistem ini akan membuat aksesibilitas yang mudah, dan mempermudah masyarakat berurusan dengan Pemda. Pasalnya, tidak perlu datang lagi ke kantor tetapi pengurusannya sudah by aplikasi Srikandi.

Begitu pula dengan akses terhadap pengetahuan untuk siswa maupun mahasiswa, terutama publik.

Plt Kadis Kominfo Makassar Ismawaty Nur mengungkapkan, perihal implementasi Srikandi itu, hingga kini, Diskominfo Makassar aktif membimbing penggunaan aplikasi Srikandi yang berkolaborasi dengan Dinas Kearsipan.

Termasuk, pihaknya sudah menerapkan di dinas-dinas untuk melihat apa saja kendala sehingga dapat meminimalisir masalah yang ada.

“Harapannya bulan depan sudah launching/efektif di seluruh SKPD. Dan ini sambil terus kami pantau,” harapnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

Legislator Makassar Rezki Tegaskan Pendataan Ulang Bantuan PKH di Reses Ballaparang

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Anggota DPRD Kota Makassar, Rezki mengawali reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 di Jalan Pelita IV RT 4 RW 4, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, pada Kamis (19/6/2025).

Melalui reses, Politisi Partai Demokrat itu bertemu dengan konstituennya di Ballaparang untuk mendengarkan aspirasi mereka secara rutin melalui reses.

Turut hadir Lurah Ballaparang, Edy, Babinkamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat dalam kegiatan reses ini.

Rezki menerima banyak keluhan warga. Namun paling banyak adalah masalah bantuan PKH yang disebut tidak tepat sasaran, sebab banyak warga yang memenuhi kriteria penerima program tersebut namun tidak mendapatkan bantuan.

Salah satu warga, Indah menyebut masih ada beberapa warga yang sudah selayaknya mendapatkan bantuan PKH mengingat tingkat ekonomi mereka rendah.

“Disini ibu masih ada warga yang kalau bekerja itu gajinya masih di bawah standar sedangkan mereka tidak mendapatkan bantuan PKH,” ujarnya.

Belum lagi, kata dia, bantuan PKH sudah disampaikan kepada pemerintah dan DPRD sejak 10 tahun lalu. Sayangnya hingga sekarang, bantuan PKH belum merata kepada masyarakat kelas bawah.

“Sudah 10 tahun ini saya sampaikan ini. Saya tidak bisa untuk diri sendiri tapi ini menyangkut kepentingan bersama warga,” tambah Indah.

Menanggapi keluhan warga, Rezki mengaku bantuan PKH sering menjadi aspirasi setiap kali dia reses. Dia tidak menampik ada penyalahgunaan wewenang sehingga program tersebut hanya didapat oleh warga tertentu.

“Ini yang sering terjadi, ada yang mau masukkan keluarganya ke bantuan PKH padahal dia ada mobilnya, ada rumahnya. Kan itu tidak boleh,” ujarnya.

Dia menyesalkan kasus tersebut. Terlebih, kejadian ini terus berulang terjadi sampai sekarang. “Sejak saya sebagai anggota dewan, ternyata banyak bantuan PKH yang tidak merata padahal banyak warga yang lebih butuh itu,” ujar Rezki.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Makassar ini menegaskan, RT dan RW selaku penanggung jawab langsung kepada warga untuk bisa mendata ulang. Dia tidak mau ada warga tidak masuk dalam kriteria justru mendapat bantuan PKH.

“Saya minta kepada RT dan RW untuk data ulang ini warganya yang mana berhak dapat. Jangan lagi ada yang kaya justru dapat,” tegasnya.

Dia juga mengaku bakal menindaklanjuti keluhan ini kepada Dinas Sosial selaku leading sektor bantuan PKH. Sehingga, pendataan ulang bisa dipercepat dan rerpa sasaran.

“Kita harus cepat. Dengan begitu, warga yang lagi susah bisa terbantu. Jadi tenang maki, ini saya akan kawal baik-baik,” tutup Rezki.

Lurah Ballaparang, Edy mengapresiasi kedatangan Rezki untuk menyerap aspirasi warganya. Apalagi, bantuan PKH memang jadi masalah utama saat ini.

“Saya sampaikan bu dewan memang di sini yang dikeluhkan itu bantuan PKH dan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Kami harap ibu dewan bisa bantu akomodir keluhan mereka bu,” ujarnya.

“Kami pun di kelurahan siap menindaklanjuti bantuan PKH untuk di data ulang. Kalau ada warga yang memang butuh bantuan PKH silahkan tanya ke kami,” tutup Edy. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel