Pemprov Harap Atlet Pencak Silat Sulsel Raih Juara

Kitasulsel–Makassar–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) berharap atlet pencak silat asal Sulsel bisa meraih juara di Kejuaraan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara (Sulselbartara) Pencak Silat Piala KASAD.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Andi Darmawan Bintang, menilai, ajang pencak silat ini merupakan momentum untuk mencari para jawara dan bibit baru di tiga provinsi ini.

“Ini merupakan satu kegiatan untuk mencari bibit, jadi kita mendukung penuh, kita juga berterimakasih kepada Pak KASAD, Pak Panglima yang turut membantu di lapangan untuk berjalannya acara-acara ini,” ungkap Andi Darmawan Bintang, usia pembukaan acara tersebut, Jumat, 19 Mei 2023.
Event diikuti 350 peserta dari 26 perguruan di tiga provinsi Sulseltengbar. Diharapkan bisa meraih prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional kedepannya.

“Intinya diharapkan bisa menjadi bagian dari Sulawesi Selatan dan bisa meraih juara dari tingkat nasional hingga dunia,” harap Andi Darmawan Bintang.
Sementara, Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Totok Imam Santoso, berharap lewat kejuaraan pencak silat tersebut bisa dilestarikan. Pasalnya, pencak silat tersebut merupakan warisan nenek moyang asli Indonesia.
“Acara ini yang pertama kebetulan saya juga dilahirkan dari pencak silat sampai tahun 85, saya sudah selesai. Saya ingin pencak silat ini kita lestarikan karena ini adalah warisan nenek moyang kita,” beber Totok Imam Santoso dalam sambutannya.
Untuk itu, dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk TNI, Polri, kabupaten kota se-Sulsel, Sulbar, Sutra dan Forkopimda dari tiga provinsi agar sama-sama bangun generasi pencak silat.
“Mari kita sama-sama bangun kembali dan budayakan kepada seluruh generasi kita semua dan nanti akan menjadi pencak silat di TNI AD. Mari kita sama-sama kompak, solid dan salah satunya dengan mengadakan kegiatan ini,” imbuhnya.
Dirinya juga berpesan agar menghilangkan konotasi pencak silat itu identik dengan keributan dan lainnya. Didalam turnamen tersebut, akan berlangsung sportivitas, adil dan kompak.
“Silahkan gunakan momen ini menjadi momen semua dan kebersamaan diantara kita semua. Hilangkan konotasi setiap pencak silat ribut. Hilangkan itu, laksanakan pertandingan dengan baik dan penuh sportivitas,” tutupnya.
Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel, Pejabat Utama Kodam XIV Hasanuddin, yang mewakili Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso yaitu Wakapolda Sulsel Brigjen Pol CH Patoppoi beserta PJU Polda Sulsel, Ketua Persatuan Pencak Silat Sulsel, Pejabat Pemprov Sulsel dan para atlet. (*)

Kabupaten Sidrap
Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).
Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.
Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.
Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.
“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.
Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)
-
Politics9 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login