Connect with us

ALDERA-YARI Gelar Jalan Sehat 25 Tahun Reformasi, Bakal Dihadiri Puluhan Ribu Masyarakat

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR— Masyarakat Kota Makassar sangat antusias ingin mengikuti jalan sehat 25 Tahun Reformasi “Terima Kasih Reformasi” yang digagas oleh Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) dan Yayasan Anak Rakyat Indonesia (YARI) pada Minggu 28 Mei mendatang di Anjungan City of Makassar, Pantai Losari.

Sekretaris Panitia, Attock Suharto mengatakan H-4 pelaksanaan jalan sehat, sudah 50 ribu kupon tersalurkan kemasyarakat. Mereka datang secara langsung mendaftarkan di Sekretariat Panitia di Ruko Kompleks Ramayana Jalan AP Petarani Makassar,”kata Attock Suharto, Rabu, 24/5/2023.

“Masyarakat merespon kehadiran jalan sehat 25 tahun reformasi yang bertemakan terima kasih reformasi. Hal ini terlihat dari animo masyarakat yang datang secara langsung,”kata Attock Suharto.

Lanjut Attock, antusiasme masyarakat Kota Makassar diluar dari perkiraan, awalnya pihaknya hanya menyiapkan sebanyak 40.000 kupon, mengingat lokasinya bukan di lapangan terbuka, namun seiring dibukanya pendaftaran pada 15 Mei lalu, masyarakat begitu senang dengan kehadiran kegiatan tersebut.

“Untuk itu kami harus menambah hingga 25.000 lagi untuk memenuhi permintaan masyarakat. Olehnya itu, bagi yang masih belum mendaftarkan agar segera mendatangi sekretariat panitia selagi pendaftaran masih dibuka,”Lanjut Attock Suharto.

Dosen UIN Palu itu menambahkan dalam kegiatan ini juga didukung penuh oleh sejumlah kalangan aktivis dan BEM se Makassar. Olehnya itu, kalangan aktivis kampus dan organisasi kemahasiswa juga turut terlibat dalam kegiatan ini.

“Yang hadir langsung dalam jalan sehat ini aktivis 98 Bapak Pius Lustrilanang (Korban Penculikan 98 yang kini menjabat selaku Anggota BPK RI), dia salah satu tokoh pejuang reformasi,”tambah Attock.

Attock juga menjelaskan jika dalam kegiatan ini akan dilakukan penyampaian terima kasih 25 tahun reformasi oleh sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan, salah satunya Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, Bupati Gowa Adnan Purichta Ihsan, Bupati Maros Chaidir Syam, dan Bupati Bantaeng Ilham Azikin dan sejumlah Kepala Daerah lainnya.

Diketahui jalan sehat 25 tahun reformasi ini bertaburan hadiah, Hadiah utamanya berupa mobil, motor, umroh dan ratusan hadian menarik lainnya. “untuk keseluruhan ada 250 kami siapkan,”tutup Attock Suharto yang juga aktivis 98.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel