Setelah Pantau Pelepasan Kloter 1 Embarkasi Makassar,Panja Haji Komisi VIII DPR RI Sri Wulan Sutomo Terima HMJ-UIN Alauddin

Published

2 tahun ago

24 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—-Sebanyak 388 Jemaah Calon Haji (JCH) kloter 1 Embarkasi Makassar diberangkatkan ke Arab Saudi, Rabu (24/5/2023) dini hari.

Mereka telah berada di Asrama Haji Sudiang Makassar, Selasa (23/5) pagi kemarin.

Kloter pertama JCH Embarkasi Makassar ini keseluruhannya berasal dari Makassar dan didampingi 5 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

Pelepasan Kloter 1 Embarkasi Makassar Ini dihadiri langsung oleh Panja Haji Komisi VIII DPR RI Dari Partai Nasdem Sri Wulan Sutomo.

Kehadiran Legislator DPR RI Dapil Jawa tengah ini sebagai bentuk pemantauan terhadap pelaksanaan haji diseluruh Indonesia yang merupakan salah satu tugas dari komisi VIII DPR RI.

Hadirnya Legislator perempuan yang dikenal vokal terhadap urusan keumatan khususnya umrah dan haji ini membuka ruang diskusi bagi mahasiswa UIN Alaudin fakultas dakwa jurusan manageman Haji dan Umrah untuk berdialog langsung dengan legislator yang akrab di sapa Ibu wulan ini.

Dialog Mahasiswa UIN Alaudin dengan anggota komisi VIII DPR RI berlangsung santai dan penuh dengan kekeluargaan.

Dalam diskusi ini perwakilan mahasiswa mahasiswi UIN Alaudin Fakultas Dakwa jurusan Haji dan umrah menyampaikan beberapa poin kepada komisi VIII DPR RI untuk kiranya bisa di sampaikan ke pemerintah pusat.

Poin utama yang menjadi bahasan dari mahasiswa yakni mahasiswa mengusulkan agar dilibatkan untuk membantu para calon jamaah haji sembari juga praktek dalam setiap pelaksanaan ibadah haji.

Sementara itu Sri Wulan Sutomo dihadapan mahasiswa menyambut baik aspirasi dari perwakilan mahasiswa UIN fakultas dakwa jurusan haji dan umrah ini.

”Usulan adik adik semua sangat bagus dan akan kami diskusikan dengan teman teman komisi VIII lainnya,jelas ibu Wulan.

Sementara itu Pimpinan KBIH Annur Maarif H Bunyamin Yapid LC,MH yang mendampingi Langsung anggota komisi VIII DPR RI selama di makassar ini mengatakan bahwa apa yang menjadi aspirasi dari mahasiswa UIN Alaudin Fakultas Dakwa jurusan Haji dan umrah ini merupakan sesuatu yang beberapa tahun kedepan akan di butuhkan dalam proses penyelenggaraan haji.

“Ini sebuah langka maju dan sistem yang akan berjalan di tahun tahun berikutnya,Bagaimana pun adek2 mahasiswa ini adalah masa depan stekholder yg akan mengurus haji di masa yg akan datang, Daftar tunggu calon jamaah haji kita sekarang sampai 45 tahun, artinya beban pemerintah utk urusan haji sudah sampai 45 thn kedepan, na siapa yg akan mengurusnya lagi, tentu generasi yg ada sekarang,tutup Bunyamin Yapid.

Diketahui bahwa Embarkasi Makassar melayani pemberangkatan haji dari 8 provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara Papua Papua Barat dan Gorontalo.

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

6 jam ago

30 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)