DPPPA Makassar Ajak Orang Tua Siswa dan Guru Bahas Standarisasi Sekolah Ramah Anak

Published

2 tahun ago

25 Mei 2023

Kitasulsel—MAKASSAR, — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) melalui bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak menggelar kegiatan dengan tema standarisasi sekolah ramah anak di Lorong Wisata.

Kegiatan ini menghadirkan 45 orang guru dan orang tua siswa serta satu narasumber dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, DR. Syarifuddin, di Aula Pesantren Gombara, Rabu (24/5/2023).

“Kita mensosialisasikan bagaimana standarisasi sekolah yang ramah buat anak-anak agar kualitas hidup anak juga bisa menjadi lebih baik,” ucap Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Katanya, ini salah satu langkah agar para orang tua dan guru paham akan standarisasi sekolah dan menyediakan layanan yang bermutu buat anak didiknya. Dan merupakan salah satu konsen di bidang pemenuhan hak anak di Kota Makassar.

Sementara, Narasumber dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, DR. Syarifuddin memaparkan terkait kualitas hidup anak memiliki tiga domain utama yang dinilai yaitu domain fisis, psikis, dan sosial.

“Inilah mengapa disekolah kita harus menciptakan suasana yang kondusif,” sebutnya.

Dia juga menjelaskan ciri-ciri standarisasi sekolah ramah anak seperti tiap anak bisa mendapat haknya tanpa perlakukan diskriminasi. Tiap anak bebas mengeluarkan pendapat, ide, gagasan, dan penemuan di berbagai bidang.

“Metode pembelajarannya harus dibuat senyaman dan sebaik mungkin demi mendukung karakter siswa.Lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman.

Adanya transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi serta penegakan hukum yang jelas,” jelasnya.

Selain itu, katanya, pentingnya kerja sama antara tenaga kependidikan dengan murid dan orang tua. Sekolah harus bisa membuat program kerja yang sifatnya mendukung pengembangan karakter siswa ke arah yang lebih baik.

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

4 jam ago

30 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)