Connect with us

UNESCO Tetapkan Status Maros Pangkep UNESCO Global Geopark, Gubernur : Alhamdulillah

Published

on

Kitasulsel—Paris—UNESCO telah menetapkan Geopark Maros Pangkep resmi menjadi Pangkep UNESCO Global Geopark. Hal ini berdasarkan keputusan yang diambil pada Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di kota Paris, Prancis, 24 Mei 2023.

“Alhamdulillah, Maros Pangkep UNESCO Global Geopark secara resmi ditetapkan oleh UNESCO pada sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216, di Kota Paris,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Geopark Maros-Pangkep masuk jaringan Global Geoparks Network bersama 17 Geopark lainnya di dunia. Sehingga tahun ini 195 taman bumi dunia UNESCO di 48 negara dunia. Menjadi global geopark ke-8 di Indonesia. Lainnya, yang masuk tahun ini Ijen UNESCO Global Geopark, Merangin Jambi UNESCO Global Geopark dan Raja Ampat UNESCO Global Geopark. Sehingga telah terdapat 10.

Andi Sudirman mengatakan pencapaian ini atas kerja keras dan kolaborasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep dan seluruh stakeholder yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep.

“Mari bersama menjaga sekaligus sebagai daya tarik tersendiri bagi kepariwataan di Sulawesi Selatan,” sebutnya.

Bagi Pemprov Sulsel ini adalah pencapaian luar biasa dari Pemerintah Maros dan Pangkep dan Badan Pengelola Geopark. Sebab hasil dari bentuk kolaborasi yang telah digaungkan jadi prioritas pemerintah sejak diinisiasi tahun 2015, 2018 menjadi nasional Geopark dan akhirnya di 2023 menjadi Geopark dunia.

Penunjukan UNESCO Global Geopark adalah pengakuan prestisius yang diberikan pada tempat atau wilayah luar biasa untuk situs geologis dan lanskap internasional dan kepentingan khusus. Situs-situs ini, bersama dengan situs warisan ekologi, budaya, dan arkeologi yang penting, dikelola dengan cermat melalui pendekatan komprehensif yang mencakup konservasi, pendidikan, penelitian, dan pariwisata yang bertanggung jawab.

“ni juga akan menjadi perlindungan kawasan sebagai warisan dunia di mana kawasan ini memiliki kekhasan istimewa dari sisi geo diversitynya kemudian dari sisi bio diversity atau flora dan faunanya serta kekayaan cultural atau budayanya,” jelasn General Manager  Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep, Dedy Irfan Bachri.

Melalui konsep geopark, pemangku kepentingan didorong untuk bekerja sama, mendorong promosi dan praktik konservasi geoheritage, pendidikan geosains, kesadaran lingkungan, pelestarian warisan budaya, dan pembangunan berkelanjutan di dalam geopark.

“Ini tentunya menjadi kebanggaan buat Sulsel karena ini menjadi perhatian dunia dimana kawasan ini menjadi lebih dipromosikan secara internasional,” ucapnya.

“Paling penting dengan status ini, masyarakat bisa menerima manfaat sebesar-besarnya dari meningkatkan kunjungan, nilai ekonomi, serta perputarannya di kawasan ini,” imbuhnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel