Connect with us

Pengukuhan FKPM Se-Kecamatan Mariso, Ini Kata Juliaman Selaku Camat Mariso Kota Makassar

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Juliaman, S.Sos., Camat Mariso hadiri dan mengukuhkan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Se-Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulsel.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula pertemuan kantor Kecamatan Mariso, Rabu (24/05/ 2023).

Diketahui, dalam giat tersebut di hadiri oleh Kapolsek Mariso/Polsek Mariso, Danramil Mariso, Camat Mariso didampingi Sekcam dan Lurah bersama jajaran, Babinkantibmas serta Pengurus FKPM Kelurahan Se-kecamatan Mariso.

Tujuan dibentuknya Forum Kemitraan Polisi Masyarakat ini adalah untuk Memilihara ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar agar terciptanya masyarakat yang aman.

Pada kesempatan itu, Camat Mariso Menyampaikan rasa apresiasi atas terselengaranya kegiatan pengukuhan serta trima kasihnya atas keikutsertaan tokoh masyarakat yang tergabung dalam
Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) pada hari ini.

Ia juga mengatakan, kedepan diharapkan nantinya mampu mencari jalan keluar dalam setiap permasalahan yang ada
di tengah-tengah masyarakat, ucap Juliaman.

Hadirnya FKPM di 9 Wilayah Kelurahan Se-Kecamatan Mariso, kedepan di harapkan untuk bisa mewujudkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.

Selain itu, “kesadaran tentang keamanan dan ketertiban masyarakat serta menekan pengaruh faktor-faktor kriminogen terhadap munculnya kejahatan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” tungkas Juliaman.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel