Connect with us

Wakili Kasat Pol PP Makassar Kasi OPS Hadiri Rakor Regional Workshop to Develop City Health Pro Files and Healthy City Plan

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Kepala Seksi Operasional Satpol PP Makassar Firman Ibrahim, S.STP., M.Si., Mewakil PLT Kasatpol PP Ikhsan NS, S.Sos., M.M., Hadiri rakor tindak lanjut hasil Regional Workshop to Develop City Health Pro Files and Healthy City Plan bersama Tim WHO,

Asisten Administrasi Umum (Asisten 3)H. Muhammad Mario Said, S.IP., M.Si., Mewakili Sekda Makassar Ir. M Ansar, M.Si., Bersama DR. Fransisca Perwakilan WHO, dan Prof. Nur Bahri Nur Perwakilan LO, memimpin Jalannya rakor.

Selain itu, turut hadir pada kegiatan rakor tersebut diantaranya : PLT Kadis Kominfo Makassar, Ismawaty Nur, S.T., M.Sc., PLT Kadis Sosial Armin Paera, A.P., M.Si., Kadis PUPR Zuhaelsi Zubir, S.T., M.T., Kadis Pora Andi Patiware, S.STP., M.M., Kadis Kesehatan dr. Nursaidah Sirajuddin, Kadis Naker Nielma Palamba. S.H., M.AP., serta Stakeholder terkait lainnya.

Untuk di ketahui, Bappeda selaku Penanggung Jawab pada rakor yang digelar di Ruang Sipakalebbi Kantor Balaikota Makassar, Rabu (24/05/2023).

Pada sambutan Asisten 3 menyampaikan permohonan maaf Sekretaris Daerah Kota Makassar karena tidak sempat hadir dalam rapat koordinasi di karenakan ada acara yang lain.

Lanjutnya adapun tujuan dari rapat koordinasi ini ialah untuk bersama sama stakeholder yang ada untuk mendukung program kota sehat dimana Kota Makassar dan Kabupaten Wajo mewakili Indonesia dalam ajang lomba kota sehat di Wilayah Asia Tenggara

Senada dengan Asisten 3, Prof. Nur Bahri Nur Mengharapkan partisipasi aktif seluruh stakeholder yang ada untuk melengkapi data secara valid dan komprehensif dengan mengisi form yang telah disediakan.

DR. Fransisca mengatakan Kota Makassar patut berbangga karena terpilih sebagai Kota Sehat untuk mengikuti ajang perlombaan Kota Sehat se-Asia Tenggara diantara sekian kota yang di Indonesia.

Iya juga Memberikan kesempatan kepada seluruh instansi terkait untuk melengkapi data yang ada sampai di pertemuan berikutnya di bulan Juli tahun ini.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel