Connect with us

Ribuan Santri Mendoakan Prof Nasaruddin Umar Menjadi Cawapres,H Bunyamin Yapid LC MH: Beliau Pilihan Tepat Bukan Pilihan Nekat

Published

on

Kitasulsel—Wajo—Nama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar yang juga merupakan Ketua Umum Assadya belakangan berkibar kencang.Ulama kelahiran Bone ini digadang-gadang jadi kandidat cawapres Paling potensial dari kalangan nahdatul ulama.

Masuknya nama Prof Nasaruddin Umar dalam bursa cawapres mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat termasuk ribuan santri dan orang tua santri pondok pesantren Asadiyah sengkang.

Hal tersebut nampak saat Prof Nasaruddin Umar menghadiri penamatan santri As’adiyah serta pengukuhan ketua yayasan As’adiyah yang baru H Bunyamin Yapid LC MH.

Sosok ulama yang karismatik dan bisa diterima semua kalangan ada di diri gurutta Prof Nasaruddin,jika saat ini nama beliau disebut masuk dalam bursa cawapres itu bukanlah suatu  hal yang hadir dengan tiba tiba,ini adalah kehendak alam untuk kemajemukan di republik ini,jelas seorang perwakilan orang tua santri yang di aminkan oleh ribuan orang tua santri lainnya.

Hal senada di sampaikan oleh wakil Bupati Wajo H Amran SE,dalam sambutannya saat penamatan santri As’adiyah mengatakan bahwa suatu kebanggaan yang luar bisa bagi kita semua jika  Prof Nasaruddin Umar menjadi wakil Presiden RI.

“Saya pikir kita semua sepakat jika Allah meridhoi gurutta Prof Nasaruddin jadi wapres maka ini adalah kebanggan yang luar biasa bagi kita semua khususnya keluarga  besar  As’adiyah,secara pribadi diluar kapasitas sebagai wakil bupati saya sangat mendukung hal ini jelas Wabup Amran.

Sementara itu Ketua Yayasan As’adiya yang baru saja dikukuhkan H Bunyamin Yapid LC MH kepada media ini mengatakan bahwa representasi dari ulama serta tokoh agama di Indonesia ada pada diri Prof Nasaruddin Umar.

“Diluar dari esensi politik,saya pribadi ingin mengatakan bahwa Prof Nasaruddin Umar adalah representasi dari tokoh agama dan ulama yang ada saat ini,beliau bisa diterima di semua kalangan termasuk diluar umat muslim,ceramah dan kajian beliau menyejukkan dan itu menjadi tontonan saudara saudara kita yang non muslim,ini adalah gambaran kecil bahwa sosok beliau bisa menyejukkan dan membawa simpatik positif dari semua kalangan,bicara soal cawapres menurut saya pribadi beliau adalah pilihan tepat bukan pilihan nekat,jelas pemilik PT Annur Maarif ini.

Nama Prof Nasaruddin Umar santer di kaitkan dengan beberapa figur capres pada pilpres 2024 mendatang ,diluar dari nama nama tokoh politik dan ketua partai di bursa cawapres,Prof Nasaruddin Umar merupakan nama yang paling banyak diperbincangkan sepekan terakhir pasca salah satu capres memuji kepastian dan kredibilitasnya di sebuah event besar.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel