Bunda PAUD Kota Makassar dan 32 Kepsek Belajar Inklusi dan Disabilitas di Singapura
Kitasulsel—MAKASSAR,- Bunda PAUD Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, bersama dengan 32 Kepala Sekolah (Kepsek), mengunjungi SG Enable, sebuah lembaga fokus untuk disabilitas dan inklusi di Singapura, Sabtu (27/05/2023).
Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana menciptakan peluang yang setara bagi penyandang disabilitas dalam hidup, belajar, bekerja, dan bermain dalam masyarakat yang inklusif.
Dalam kunjungan mereka ke SG Enable, Bunda PAUD Kota Makassar dan rombongan Kepsek mengamati dengan antusias fasilitas yang dimiliki oleh lembaga tersebut.
Mereka sangat mengapresiasi upaya SG Enable dalam menciptakan peluang dan memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk memastikan pemberdayaan yang berkelanjutan.
Indira Yusuf Ismail, Bunda PAUD Kota Makassar, menyatakan kekagumannya terhadap kepedulian dan kepemimpinan bijaksana yang ditunjukkan oleh SG Enable.
Ia mengungkapkan kegembiraannya bahwa setelah penyandang disabilitas tersebut mendapatkan pelatihan yang cukup, mereka akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan melalui kemitraan yang telah terjalin.
“Hal ini menjadi langkah yang luar biasa dalam mewujudkan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas,” katanya.
Indira mengatakan, dengan kunjungan ini, diharapkan bahwa Kota Makassar dan Indonesia secara keseluruhan dapat mengambil inspirasi dari pengalaman Singapura dalam menciptakan ruang-ruang yang inklusif dan memberikan peluang yang setara bagi penyandang disabilitas.
Melalui kepemimpinan yang bijaksana, inovasi sosial yang berkelanjutan, dan kemitraan yang berdampak, diharapkan masyarakat Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua warganya.
Sebagai sumber daya dan dukungan untuk inklusi disabilitas, kunjungan ini memberikan pelajaran berharga bagi Bunda PAUD Kota Makassar, Kepsek, dan semua pihak yang terlibat.
Melalui penerapan langkah-langkah yang sesuai, diharapkan warga Makassar dan seluruh Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan mampu memanfaatkan potensi setiap individu tanpa memandang keterbatasan fisik atau mental yang mereka miliki.
Dengan kunjungan ke SG Enable, Bunda PAUD Kota Makassar dan 32 Kepsek belajar tentang inklusi dan disabilitas di Singapura. Mereka terkesan dengan upaya SG Enable dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk hidup, belajar, bekerja, dan bermain dalam masyarakat inklusif.
“Kunjungan ini diharapkan dapat menginspirasi pembangunan ruang inklusif di Kota Makassar dan seluruh Indonesia, ” jelasnya.
Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).
Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.
Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.
“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.
Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.
Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.
“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.
Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login