Connect with us

25 Tahun Reformasi, Danny Pomanto: Karena Reformasi Anak Lorong Bisa Jadi Wali Kota

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR,– Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menghaturkan terima kasihnya kepada para Tokoh Reformasi yang telah memperjuangkan reformasi 98.

“Saya sampaikan kepada Pak Pius dan seluruh pejuang reformasi. Atas nama masyarakat Makassar izinkan saya ucapkan terima kasih,” kata Ramdhan Pomanto di sela-sela acara Jalan Sehat 25 Tahun Reformasi yang digelar oleh Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) dan menghadirkan Tokoh Reformasi Pius Lustrilanang di Anjungan Pantai Losari, Minggu, (28/05/2023).

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto juga mengungkapkan berkat perjuangan para reformis, dirinya dapat dipilih rakyat menjadi wali kota.

Pasalnya, dahulu anak lorong tidak bisa dipilih karena mekanismenya tidak diatur. Berbeda dengan hari ini bahwa satu suara sangatlah penting.

“Karena reformasi lah kita berkumpul seperti ini. Karena demokrasi orang biasa, anak lorong bisa jadi wali kota,” ucap Danny Pomanto.

Bukan hanya perihal kepemimpinan, wali kota dua periode ini menuturkan reformasi memberikan banyak dampak positif.

Salah satunya ialah perihal insentif kepada RT/RW yang kini lebih layak.

“Sebelum reformasi honor ta Rp75 ribu, setelah reformasi Rp1 juta. Olehnya kalau mau naik lagi maka dukung reformasi. Karena reformasi lah saya bisa mensejahterakan RT/RW,” ungkapnya disambut tepuk tangan peserta.

Makanya, dengan hasil perjuangan itu, ia mengarahkan agar setiap warga masyarakat menjaga reformasi yang sudah diperjuangkan.

Alumnus arsitektur Unhas ini juga memastikan pihaknya akan selalu tegak-lurus dengan reformasi. Apalagi, buah dari reformasi ialah menghasilkan kepemimpinan Jokowi sebelumnya juga merupakan sosok masyarakat biasa.

Pius Lustrilanang mengatakan reformasi diperjuangkan dengan darah dan air mata.

“Dahulu tidak ada namanya hak asasi, kebebasan berpendapat, kebebasan pers. Tetapi hari ini kita menikmati semua kebebasan itu,” kata Pius.

Olehnya dia mengajak agar masyarakat senantiasa merawat demokrasi yang lahir dari reformasi ini.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel