Connect with us

Gubernur Andi Sudirman Dorong Kemandirian Desa di Sulsel

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mendorong sinergitas program antara Pemerintah Provinsi, hingga ditingkat Pemerintah Desa.

Hal itu disampaikan Gubernur Andi Sudirman dalam silaturahminya bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulsel di Baruga Karaeng Pattingalloang, Rujab Gubernur Sulsel, Minggu 28 Mei 2023.

“Kita mau melakukan sinergitas program Provinsi dengan Desa-Desa. Kita juga mendorong pengembangan Bumdes, Desa Wisata, dan kemandirian Desa,” ujarnya.

Dirinya berharap, kehadiran APDESI bisa mendukung program Pemerintah dalam upaya mewujudkan Sulawesi Selatan yang lebih baik.

“Kepala Desa adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Olehnya itu, diharapkan APDESI berkontribusi aktif dalam pembangunan serta sebagai pelopor dan ujung tombak pemerintahan daerah. Baik dalam memberikan edukasi dalam mengentaskan stunting, gizi buruk, dan putus sekolah,” jelasnya.

Terlebih, Pemprov Sulsel dibawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman mendorong pengembangan desa wisata. Bahkan beberapa diantaranya, disupport melalui pemberian bantuan keuangan. Salah satunya, untuk mendukung revitalisasi kawasan wisata Rammang-Rammang di Kabupaten Maros.

“Kita mendorong hadirnya Desa Wisata yang dapat dikembangkan. Dengan begitu, akan menggeliatkan perekonomian, yang muaranya akan membantu masyarakat sekitar,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel