Connect with us

Unhas dan PT. Toarco Jaya Sepakati Kerjasama Penelitian Budidaya Kopi Toraja

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Universitas Hasanuddin dan PT. Toarco Jaya sepakati kerja sama dalam bidang pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi. Kesepakatan tersebut tertuang dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Rektor Unhas (Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.,) dan Presiden Direktur PT. Toarco Jaya (Hideaki Suzuki).

Kegiatan berlangsung pukul 16.00 Wita di Lounge Lantai 8, Gedung Rektorat Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Kamis (26/5).

Pada kesempatan tersebut, Hideaki Suzuki mejelaskan sejarah singkat perkembangan PT. Toraco Jaya yang memproduksi kopi arabika bermutu tinggi dengan mengelola perkebunan sendiri seluas 530 Has di Pedamaran Bokin, Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Toarco merupakan singkatan dari “Toraja Arabica Coffe” dan resmi berdiri sejak tahun 1976 menggunakan merk dagang “Toarco Toraja Coffe”. Dalam perkembangannya perkebunan PT.Toarco Jaya menjadi pertanaman yang ramah lingkungan secara menyeluruh dan memperoleh sertifikat “Rain Forest Aliiance tahun 2008 dan sertifkat halal MUI sejak tahun 2016.

“Untuk memaksimalkan proses pengelolaan perkebunan kopi yang dimiliki, tentu diperlukan pemahaman yang lebih terkait teknik budidaya kopi oleh para petani, khususnya dalam menghadapi masalah perubahan iklim yang terjadi. Demikian diharapkan adanya kerja sama oleh para peneliti ahli dibidangnya untuk menghadapi tantangan dan strategi dalam proses budidaya dan produksinya,” jelas Hideaki Suzuki.

Hideaki Suzuki menambahkan bahwa kolaborasi bersama Unhas melalui program kerja sama ini, sangat diperluakan untuk memenuhi kebutuhan akan riset dan penelitian, guna menjawab berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses teknis budidaya kopi, sebagai upaya peningkatan kualitas mutu dari bahan dan produk yang akan dihasilkan.

Dalam sambutannya, Rektor Unhas Prof. JJ sangat mengapresiasi kerja sama yang akan dilakukan dalam bidang budidaya kopi ini. Menurutnya, perubahan iklim telah menjadi persoalan serius dan sebagai salah satu pemicu dalam mempengaruhi media tanam terhadap pertumbuhan tanaman kopi.

“kerja sama ini adalah momentum terbaik untuk kita berkontribusi dalam menjawab masalah dan tantangan yang dihadapi para petani kopi, khususnya bagi produksi “Toarco Toraja Coffe”. Unhas akan siap membentuk tim yang tergabung dari Fakultas Pertanian untuk pengembangan riiset dan teknologi,” jelas Prof. JJ.

lebih lanjut, Prof. JJ mengharapkan dalam setiap proses produksi Toarco Toraja Coffe dapat terus mempertahankan aroma yang telah menjadi ciri khas. Dalam kondisi apapun tetap menjaga kualitas produk yang dihasilkan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar dan hikmat. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi guna membahas implementasi kerja sama yang akan dilaksanakan. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel