Connect with us

Pentas Seni UPT SPF SMP Negeri 16 di Hadiri dan Dibuka Langsung Kadisdik Makassar, Ini Yang Disampaikan

Published

on

Kitasulsel—Makassar—UPT SPF SMP Negeri 16 yang dipimpin oleh Sukaeni, S.Pdi., M.Pd., sebagai kepala sekolah menggelar Pentas Seni (Pensi). Kegiatan ini dihadiri dan di buka langsung oleh H. Muhyiddin, SE., MM., selaku Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar.

Selain Kadisdik, turut hadir Lurah, Orang tua siswa(i), Ketua IKA SMPN 16, siswa(i) dan stakeholder. Pentas Seni ini bagian dari Implementasi dari program 18 Revolusi Pendidikan, Selasa (21/03/2023).

Untuk diketahui bersama, Pentas seni atau disingkat Pensi adalah sebutan untuk acara yang terdiri dari beberapa seni pertunjukan yang umumnya diselenggarakan oleh sekolah – sekolah. Pensi ini diadakan sebagai sarana pengembangan bakat, minat dan daya cipta siswa sekolah di atas panggung.

Dalam sambutannya, Muhyiddin menyampaikan agar kita bersama sama mensukseskan program Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto dan Hj. Fatmawati Rusdi, SE.

Selaku Kadis Pendidikan kami telah menyampaikan kepada seluruh sekolah terkhusus di bawah naungan Kota Makassar agar menggelar Pentas Seni. Ini merupakan panggung kreasi bagi anak – anak kita dan masuk dalam kegiatan ekstrakulikuler.

1 anak 1 bakat, jadi yang tampil ini merupakan anak – anak yang berbakat. Apalagi kami Dinas Pendidikan harus mengimplementasikan 18 Revolusi pendidikan.

Saat ini kami bekerja sama dengan berbagai even. Contoh dalam dekat ini akan ada Hari Otonomi Daerah, tentunya kami akan melibatkan semua sekolah. Termasuk kemarin waktu F8 siswa(i) ikut dalam pentas tersebut, ungkapnya.

Dalam pemaparannya Muhyiddin mengatakan, ada beberapa program prioritas yang telah dilakukan. Sejauh ini ada 218 anak yang kita kembalikan untuk bersekolah melalui program Wali Kota Makassar ‘Semua Anak Harus Sekolah’.

Di pendidikan inilah merupakan program prioritas dan program andalan Wali Kota Makassar. Ini dibantu oleh beberapa Komunitas yang peduli pendidikan, salah satunya Forum Kemanusiaan Kota Makassar (FKKM) yang diketuai dr. Udhin Malik Saputra, imbuhnya.

“Muhyiddin juga meminta kepada siswa(i) agar tidak boleh memakai kendaraan sendiri ke sekolah. Ini Agar menghindari hal – hal yang tidak di inginkan. Jika ada seperti itu, siap siapki di tilang oleh polisi. Karena Dinas Pendidikan telah bekerjasama dengan semua unsur termasuk kepolisian.”

“Selain itu, saat ini kami juga fokus untuk pendidikan karakter, pendidikan akhlak dan baca tulis,” ungkapnya.

Muhyiddin juga menegaskan, saat penerimaan siswa(i) nantinya agar seluruh kepala sekolah benar – benar menerima sesuai proses. Jika ada kebijakan berikan kesempatan.

Lanjutnya, “kepada kepala sekolah agar tidak menerima perantara dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), jika bukan anaknya atau orangtuanya langsung berfikirki dulu. Artinya, jika ada Anakta mau sekolah silahkan datang ke sekolah langsung tanpa perantara pasti kami terima. Kami Dinas Pendidikan Kota Makasar masih mempunyai kuota seribu lebih untuk anak dapat bersekolah,” tegasnya.

Selaku Kadis Pendidikan Muhyiddin menambahkan, “terkait mengenai Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) saat ini bergelombang, beda dengan tahun lalu, kasian semua teman – teman karena lama menunggu, namun ini dari Pusat bukan maunya kami, jadi kita semua harus tau,” tutupnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.