Pemberitahuan kepada Warga: Memanfaatkan Jaringan Perpipaan Air Limbah Sistem Terpusat adalah Kewajiban

Published

2 tahun ago

26 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan menjaga kebersihan lingkungan, Pemerintah Kota Makassar mengumumkan bahwa setiap individu yang bermukim atau melakukan usaha di wilayah yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Daerah Air Limbah Domestik Nomor 1 Tahun 2016 Kota Makassar.

Pemberitahuan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, Zuhaelsi Zubir, melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah (PAL) Dinas PU Makassar, Hamka Darwis.Jumat 26/05/2023.

Wilayah-wilayah yang dimaksud dalam pemberitahuan ini mencakup Kecamatan Mamajang, Mariso, Tamalate, dan Ujung Pandang. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat dan mengurangi dampak negatif limbah, Pemerintah Kota Makassar mengharapkan partisipasi aktif dari semua penduduk dan pengusaha di wilayah ini.

Pemasangan sambungan rumah ke jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat memiliki beberapa manfaat penting. Pertama, hal ini akan membantu mencegah pencemaran lingkungan dan penyakit yang disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak terkelola dengan baik. Dengan memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada, limbah dapat diarahkan secara efisien ke tempat pemrosesan yang sesuai.

Kedua, penggunaan jaringan perpipaan akan mengurangi risiko pencemaran air tanah dan sungai di sekitar wilayah tersebut. Pembuangan limbah secara langsung ke lingkungan alami dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem air, termasuk mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan serta mengurangi kualitas air yang tersedia bagi masyarakat.

Kepala UPT PAL Dinas PU Makassar, Hamka Darwis, menjelaskan bahwa pemasangan sambungan rumah ke jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat merupakan langkah penting dalam menciptakan Makassar yang lebih bersih dan sehat. Ia menekankan pentingnya kesadaran dan keterlibatan semua warga dan pengusaha dalam mematuhi peraturan ini demi kebaikan bersama.

Pemerintah Kota Makassar telah menyediakan bantuan dan fasilitas bagi warga yang membutuhkan dalam pemasangan sambungan rumah ke jaringan perpipaan.

Bagi mereka yang ingin memanfaatkan jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, diharapkan untuk segera menghubungi Dinas PU Makassar atau mengunjungi kantor UPT PAL terdekat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan yang diperlukan.

Dengan melaksanakan kewajiban ini, diharapkan bahwa kualitas sanitasi dan lingkungan di wilayah-wilayah tersebut akan mengalami perbaikan signifikan.

Dengan semua warga dan pengusaha memanfaatkan jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, potensi penyebaran penyakit akan berkurang dan kebersihan lingkungan akan terjaga dengan lebih baik.

Selain itu, langkah ini juga akan memberikan dampak positif dalam menjaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Pemerintah Kota Makassar berharap agar pemberitahuan ini diterima dengan baik oleh semua pihak dan dijalankan secara bertanggung jawab demi terciptanya Makassar yang lebih sehat dan lestari.(*)

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

2 jam ago

30 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)