Wawali Makassar Minta OPD Fokus Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Published

3 tahun ago

30 Mei 2023

Kitasulsel—MAKASSAR,— Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi membuka secara resmi rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar.

Pembukaan rakor ini sekaligus menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Makassar dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balaikota Makassar, Selasa, (30/05/2023) dihadiri oleh OPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan serta camat dan lurah.

Fatmawati dalam sambutannya mengatakan kemiskinan di Kota Makassar menjadi salah satu masalah yang harus segera diselesaikan.

Karenanya, Fatmawati meminta semua OPD terkait agar duduk bersama mencari jalan dan solusi untuk bertindak menghapus kemiskinan yang ada di Kota Makassar.

Langkah awal yang ditawarkan Fatmawati Rusdi yakni pengupdaten ulang data masyarakat kurang mampu. Seperti masyarakat penerima PKH, KIS dan bantuan lainnya.

“Data itu harus real dan terus diupdate, verifikasi ulang. Saya tidak mau data-data tersebut ada intervensi dari lurah atau camat dan RT/RW. Tapi memang masyarakat yang benar-benar butuh,” ucapnya.

Data ini juga, Kata Fatmawati bisa dijadikan acuan untuk stakeholder lainnya ketika mau memberi bantuan sosial dari pemerintah kemudian mendapatkan intervensi agar mereka bisa naik kelas dari status miskin ekstrem menjadi lebih sejahtera.

Fatmawati Rusdi mengungkapkan Pemkot Makassar memang konsen untuk mengentaskan kemiskinan lewat program-programnya. Seperti, Massikola atau Makassar Siap Sekolah yang mengharuskan semua anak harus sekolah.

Lalu, ada juga program melalui DP3A Makassar yakni pendataan anak lorong yang berprestasi namun kurang mampu.

“Kita juga terus menggaungkan ini Lorong Wisata agar membuat masyarakat di dalam Lorong bisa lebih mandiri dan membangkitkan ekonomi masyarakat dalam Lorong. Itu semua program kami yang sudah berjalan,” sebutnya.

Fatmawati pun berharap lewat rakor ini bisa menghasilkan banyak ide dan solusi yang bisa dilakukan secepat mungkin agar langkah untuk menghapus kemiskinan di Kota Makassar bisa terealisasi dengan cepat.

“Kita butuh kerjasama dengan semua pihak. Koordinasi dan sinergitas serta tujuan yang sama harus tetap dikedepankan,” pungkasnya.

Provinsi Sulawesi Selatan

32 Peserta Ikuti Wawancara Pansel Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemkab Barru 2025

Published

14 jam ago

20 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–BARRU – Sebanyak 32 peserta mengikuti tahapan wawancara Panitia Seleksi (Pansel) Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten Barru, Jumat (19/12/2025). Wawancara tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, selaku Ketua Pansel.

Tahapan wawancara ini merupakan bagian penting dari rangkaian Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama Tahun 2025 yang resmi dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Seleksi ini dilaksanakan sebagai komitmen Pemkab Barru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada sistem merit.

Pembukaan seleksi terbuka tersebut bertujuan untuk memastikan proses pengisian jabatan strategis eselon II berlangsung secara terbuka, objektif, kompetitif, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sekda Sulsel Jufri Rahman menjelaskan bahwa wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam kompetensi manajerial, teknis, serta integritas para peserta, termasuk kesesuaian visi dan komitmen mereka dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Barru.

“Ini adalah pelaksanaan wawancara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten Barru. Dari tahapan ini, Panitia Seleksi akan melakukan penilaian secara menyeluruh dan memberikan rekomendasi kepada Bupati Barru selaku Pejabat Pembina Kepegawaian,” ujar Jufri Rahman.

Ia menegaskan, seluruh proses seleksi dilakukan secara profesional dan independen guna mendapatkan pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kapasitas, kapabilitas, serta integritas yang mumpuni untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di lingkungan Pemkab Barru.

Untuk diketahui, pada Seleksi Terbuka JPT Pratama Tahun 2025 ini, Pemkab Barru membuka 12 formasi jabatan, yakni Asisten Administrasi Umum, Sekretaris DPRD, Kepala BKPSDM, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUTRPKP, Kepala Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas PMPTSP, serta Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Jufri Rahman berharap, melalui proses seleksi yang ketat dan berbasis merit ini, Panitia Seleksi dapat memberikan rekomendasi terbaik kepada Bupati Barru dalam rangka mengisi kekosongan jabatan eselon II dengan figur-figur yang profesional, berintegritas, dan memiliki komitmen kuat terhadap pelayanan publik.

“Harapannya, hasil penilaian pansel ini dapat menjadi dasar yang objektif bagi Bupati Barru dalam menentukan pejabat yang tepat, sehingga mampu memperkuat kinerja birokrasi dan mendukung percepatan pembangunan daerah,” pungkasnya.

Seleksi terbuka JPT Pratama ini sekaligus menjadi wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Barru dalam menerapkan prinsip good governance serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan daerah.