Resmikan Gedung Sekolah Tahfizhul Qur’an Darul Ulum Cendikia, Danny Pomanto: Implementasi Program Jagai Anakta’

Published

2 tahun ago

2 Juli 2023

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meresmikan gedung Sekolah Tahfizhul Qur’an Darul Ulum Cendikia Yayasan Infak Media Nusantara (YIMN) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (FKUH), di Tamangapa Raya, Antang Manggala, Minggu (2/07/2023).

Pada kesempatan itu, Danny Pomanto merasa paling berbahagia dengan diresmikannya gedung tersebut. Apalagi ini sejalan dengan dua program unggulan Pemkot Makassar. Yaitu program Jagai Anakta’ dan Pekuatan Keimanan Umat.

Jagai Anakta merupakan program unggulan Pemkot Makassar sejak periode pertama. Begitu pun dengan Perkuatan Keimanan Umat. Karena itu, kehadiran Tahfizhul Qur’an menjadi wujud dari implementasi kedua program tersebut di bidang pendidikan.

“Dua program ini semua ada di sini, karena tidak gampang mendidik anak-anak sekarang,” kata Danny Pomanto.

Ia menceritakan pengalamannya berdiskusi dengan Ratu Belgia Mathilde membahas persoalan mental health saat Brussel Urban Summit 2023 pertengahan Juni lalu.

Salah satu program pemerintah yang dipaparkan adalah Jagai Anakta. Kondisi sosial hari ini, tidak sedikit anak yang menitip orang tuanya ke Panti Jompo. Itu dikarenakan kurangnya peran orang tua dalam menjaga anak-anaknya.

“Membangun kota itu harus lewat keluarga yang utuh, dan intinya keluarga itu adalah hubungan orang tua dan anak. Makanya Jagai Anakta dan Al-Qur’an jelas memerintahkan itu,” tegasnya.

“Program Jagai Anakta ini terlihat di sini (Sekolah Tahfizhul Qur’an), Alhamdulillah. Anak-anak kita di sini luar biasa, saya terharu. Insya Allah ini menjadi amal jariyah bagi kita semua,” tambah Danny Pomanto.

Peresmian Gedung Sekolah Tahfizhul Qur’an Darul Ulum Cendikia YIMN FKUH juga dirangkaikan dengan wisuda dan penerimaan santri.

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

4 jam ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)