Diskop-Diskominfo Makassar Paparkan Inkubator UKM Dihadapan Rombongan Latpim Bali

Kitasulsel—Makassar—Rombongan peserta Pelatihan dan Kepemimpinan (Latpim) Bali melakukan visitasi di Kota Makassar. Pengumpulan data lokus dilakukan di Inkubator UKM Kota Makassar, Jalan A.P Pettarani No. 4D, Rabu (5/07/2023).
Dalam kunjungan tersebut, peserta Latpim Bali diajak untuk melihat secara langsung bagaimana inkubator UKM beroperasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.

Mereka juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan perwakilan pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Diskusi tersebut membahas berbagai isu yang berkaitan dengan pengembangan UKM, termasuk perizinan, akses ke pasar, hingga pembiayaan.

Para peserta Latpim Bali pun memiliki kesempatan untuk berbagi pandangan mereka dan mendapatkan wawasan baru mengenai upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung pertumbuhan UKM.
“Kami coba menjelaskan terkait framework pelaksanaan inkubasi seperti apa, tahapan-tahapan yang ada di inkubator, itu yang kami sampaikan kepada peserta Latpim Bali. Kami paparkan intervensi yang sudah kami lakukan untuk pertumbuhan UMKM di Kota Makassar,” ucap Khairul Umam, Manajer Inkubator UKM Kota Makassar.
Dalam kegiatan itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu membeberkan sejumlah upaya yang sudah dilakukan guna mendorong UMKM naik kelas. Di antaranya mengadakan expo yang mempertemukan antara pelaku UKM dengan perusahaan pembiayaan.
“Kami memfasilitasi pertemuan antara keduanya. Membangun kerja sama antara pelaku UKM dengan BI (Bank Indonesia), dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bagaimana agar para pelaku UKM ini bisa dibiayai,” katanya.
Pelaku UKM yang difasilitasi adalah mereka yang sudah diinkubasi dan dibuatkan legalitas hukum. Hal ini pun membuat para pelaku UKM mulai banyak berdatangan ke inkubator UKM.
“Melihat jumlah UKM mulai banyak berdatangan, Wali Kota Makassar pun mencetuskan ide memanfaatkan kontainer untuk memudahkan layanan publik, salah satunya yang menyangkut kebutuhan UKM,” jelasnya.
“Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke inkubator, cukup di kontainer yang tersebar di kelurahan. Kalau terkait pengembangan produk, baru bisa ke sini (inkubator),” imbuh Kamelia.
Di tempat yang sama, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Ismawaty Nur turut menjelaskan kolaborasi dan kontribusi Diskominfo terhadap pengembangan UKM.
Salah-satunya yakni program Business Matching atau Bizmatching. Program ini mengkolaborasikan antara Start Up Digital dengan UMKM Lorong demi maksimalnya pendampingan ke depan. Selain itu, juga mendorong UMKM agar mampu berkembang di dunia digital.
Lebih jauh, saat ini juga tengah digodok pembangunan Makassar Economic Virtual Center atau Marvec. Ismawaty menyampaikan bahwa Marvec kini tengah dalam proses konstruksi.
Berbeda dengan e-commerce pada umumnya yang mempertemukan penjual dan pembeli, Marvec justru mempertemukan langsung antara produsen dan pembeli.
“Kita membangun data center baru, kita ingin menjadi hub yang menghubungkan pembeli dengan produsen langsung. Jadi ada cut off di situ,” paparnya.
Pada kesempatan itu, Ismawaty juga memperkenalkan Makaverse, atau Makassar Metaverse. Dia memperlihatkan bagaimana Kota Makassar bisa dijelajahi menggunakan VR atau Virtual Reality. Ke depan, layanan publik di Kota Makassar diharapkan bisa dilakukan secara virtual.
“Ini adalah cikal bakal wujud layanan virtual kami. Kita sudah membayangkan bahwa beberapa tahun ke depan, seluruh layanan publik bisa dilakukan secara virtual. Inilah bayangan cita-cita kami,” tandasnya.

Kementrian Agama RI
Komisi VIII DPR RI Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemenag TA 2026

Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu dan realokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).
Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII dengan Kementerian dan Lembaga di Kompleks Parlemen Jakarta

“Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sesuai hasil penyesuaian Banggar DPR RI sebesar 88,8 Triliun”, ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Selasa (16/9/2025).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada dua program prioritas, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan.

Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kehidupan beragama, serta mendukung penguatan pendidikan agama dan keagamaan.
“Kami berkomitmen untuk berupaya memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada fungsi agama maupun pada fungsi pendidikan, serta hal lain yang menjadi masukan dan arahan Komisi VIII DPR RI yang terhormat”, tutur Menag.
Sebelumnya, pagu anggaran Kemenag yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas sebesar 88,7 Triliun yang kemudian diusulkan penambahan anggaran sebesar 0,14% dari pagu tersebut senilai 126 M menjadi total pagu anggaran 88,8 Triliun
Kenaikan pagu ini telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian disetujui dalam rapat kerja gabungan K/L di Komisi VIII DPR RI.
“Besaran kenaikan anggaran ini, merupakan anggaran fungsi agama yang diperuntukkan bagi penguatan program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama,” ucapnya.
Persetujuan ini juga meliputi realokasi anggaran pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) dari unit Eselon 1 penyelenggara Pendidikan ke Sekretariat Jenderal.
Menag menyampaikan, pergeseran antarunit kerja ini dimaksudkan untuk menyatukan pengelolaan PIP secara lebih terintegrasi, meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, serta memperkuat fungsi koordinasi dalam penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran.
“Dengan pengelolaan yang lebih terpusat di Sekretariat Jenderal, koordinasi lintas-unit dapat berlangsung lebih efektif sehingga distribusi bantuan pendidikan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu”, jelas Menag.
Turut hadir dalam rapat kerja Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, para Menteri dan Kepala Badan mitra kerja Komunikasi VIII, serta pejabat eselon I Kemenag. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics12 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
2 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login