Pelatihan Guru Mengaji Bersanad, Fatmawati Rusdi Titipkan Program Jagai Anak ta’

Published

2 tahun ago

7 Juli 2023

Kitasulsel—Makassar—Pemkot Makassar melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) gelar pelatihan guru mengaji bersanad bagi 2.100 guru mengaji guna meningkatkan kualitas guru.

Pelatihan ini digelar di Hotel Aston, Kamis (6/07/2023), dan akan digelar dalam 7 angkatan selama bulan Juli.

Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi membuka secara resmi pelatihan yang menghadirkan Syaamil Qur’an Bandung, Febrianto Zubair Mooduto.

Dalam kesempatan tersebut, di hadapan seluruh guru mengaji, Fatmawati Rusdi titipkan program Jagai Anak ta’.

“Benteng utama di tengah krisis multidimensi saat ini adalah keluarga dan pendidikan agama, melalui pelatihan ini selain meningkatkan kualitas guru juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah, untuk wujudkan visi misi kita terkait perkuatan keimanan umat, dan juga program Jagai Anak Ta’,” tuturnya.

Menurut Fatmawati, kapasitas guru mengaji harus terus ditingkatkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, demikian pula dengan memperhatikan insentif mereka.

Hal senada diungkapkan Kabag Kesra, Muhammad Syarif, sebagai upaya mengupgrade ilmu guru mengaji.

“Rangkaian kegiatan mulai dari pengajian materi semisal pemenggalan huruf, sekaligus mengupgrade ilmu mereka, jika ada yang terlupa, diingatkan kembali,” tuturnya.

Selain itu, sejalan dengan program pemerintah untuk kembali mengadakan 10.000 Mushaf Al Quran, nantinya mereka akan dilibatkan dalam penyaluran 10.000 Mushaf sekaligus mengajarkan cara membaca dan menulis Al Quran, termasuk kepada anak-anak.

Muh Syarif pun menambahkan bahwa kedekatan antara guru dan murid, saat mengaji secara face to face, memberi ruang bagi guru untuk menjalankan program Jagai Anak ta’ karena dengan memberikan pemahaman tentang ilmu agama menjadi modal sekaligus filter bagi mereka dalam menentukan sikap.

Kementrian Agama RI

Komisi VIII DPR RI Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemenag TA 2026

Published

16 menit ago

16 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu dan realokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII dengan Kementerian dan Lembaga di Kompleks Parlemen Jakarta

“Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sesuai hasil penyesuaian Banggar DPR RI sebesar 88,8 Triliun”, ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Selasa (16/9/2025).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada dua program prioritas, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan.

Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kehidupan beragama, serta mendukung penguatan pendidikan agama dan keagamaan.

“Kami berkomitmen untuk berupaya memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada fungsi agama maupun pada fungsi pendidikan, serta hal lain yang menjadi masukan dan arahan Komisi VIII DPR RI yang terhormat”, tutur Menag.

Sebelumnya, pagu anggaran Kemenag yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas sebesar 88,7 Triliun yang kemudian diusulkan penambahan anggaran sebesar 0,14% dari pagu tersebut senilai 126 M menjadi total pagu anggaran 88,8 Triliun

Kenaikan pagu ini telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian disetujui dalam rapat kerja gabungan K/L di Komisi VIII DPR RI.

“Besaran kenaikan anggaran ini, merupakan anggaran fungsi agama yang diperuntukkan bagi penguatan program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama,” ucapnya.

Persetujuan ini juga meliputi realokasi anggaran pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) dari unit Eselon 1 penyelenggara Pendidikan ke Sekretariat Jenderal.

Menag menyampaikan, pergeseran antarunit kerja ini dimaksudkan untuk menyatukan pengelolaan PIP secara lebih terintegrasi, meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, serta memperkuat fungsi koordinasi dalam penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran.

“Dengan pengelolaan yang lebih terpusat di Sekretariat Jenderal, koordinasi lintas-unit dapat berlangsung lebih efektif sehingga distribusi bantuan pendidikan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu”, jelas Menag.

Turut hadir dalam rapat kerja Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, para Menteri dan Kepala Badan mitra kerja Komunikasi VIII, serta pejabat eselon I Kemenag. (*)