Connect with us

Dinkes Tingkatkan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Makassar

Published

on

Kitasulsel–Makassar–Dinas Kesehatan kota makassar berupaya meningkatkan pelaksanaan kawasan tanpa rokok (KTR) di Kota Makassar.

Seperti dengan menggelar pelatihan di hotel golden tulip, Rabu (2/8/2023). Peserta merupakan personel Satpol PP Makassar.

Staf ahli pemerintah setempat, Irwan Bangsawan mengatakan Makassar telah Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Namun pengawasannya selama ini belum optimal.

Olehnya meminta jajaran Satpol PP untuk memperkuat pengawasan. Misalnya dengan terus melakukan patroli dan sosialisasi.

“Teman SKPD sudah memahami cuman pelaksanaan penegakan perlu diperkuat kita akan sosialisasi,” ujarnya.

Irwan juga meminta seluruh pegawai untuk memberi contoh yang baik, bagi orang sekitar dengan tidak merokok di kawasan KTR. Harapannya, implementasi aturan dapat lebih maksimal.

“Disarankan untuk dimulai dari kantor kita masing-masing. Hari ini kita lakukan kegiatan bisa bermanfaat,” tambahnya.

Sementara Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Makassar Andi Mariani mengatakan Satpol PP merupakan tim penindakan, sehingga disasar lebih dulu.

Hal ini untuk menjalankan tugas pengawasan pelaksanaan KTR di Pemerintah Kota Makassar. Selanjutnya akan menyasar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

“Intinya OPD sudah memahami pelaksanaan, masih perlu maksimal yang lebih kuat lagi. Minggu depan kita lakukan sosialisasi ke OPD masing masing,” jelasnya.

Dia menyadari banyak masalah yang dihadapi Dinas Kesehatan Makassar dalam menyadarkan pegawai terkait kawasan tanpa rokok. Misalnya masih ada masyarakat yang belum tahu mengenai regulasi, terlebih masih ada pegawai yang masih merokok di sembarang tempat.

“Kendala masih banyak orang tidak tahu ada KTR. Kayaknya untuk beri sanksi ada hal lain untuk juknis belum ke pengelola gedung ada di perda,” tutupnya.

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag Buka Indonesia Ekonomi Syariah Forum dan Expo 2025 di NTB

Published

on

Kitasulsel–MATARAM Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Indonesia Ekonomi Syariah (IES) Forum dan Expo 2025 di Islamic Center Hubbul Wathan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/10/2025). Kegiatan ini menjadi ajang kolaborasi nasional untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Menag menjelaskan alasan pemilihan NTB sebagai lokasi pelaksanaan IES Forum dan Expo tahun ini. “Provinsi NTB adalah daerah yang paling berani mengedepankan ekonomi dan perbankan syariah. Bank Pembangunan Daerah NTB bahkan menjadi salah satu yang tercepat bertransformasi menjadi bank syariah penuh. Karena itu, sangat relevan bila starting point IES kita mulai dari NTB,” ujar Menag.

Menag menegaskan, penguatan ekonomi syariah tidak dimaksudkan untuk melakukan “syariahtisasi” terhadap regulasi negara, melainkan memperluas peluang ekonomi dan investasi halal yang memiliki potensi besar di tingkat global.

“Kita tetap negara Pancasila. Namun ada prospek besar yang harus kita garap bersama. Inggris, misalnya, menjadi negara yang sangat serius mengembangkan ekonomi syariah, bahkan banyak pakar ekonomi Islam modern belajar ke sana,” jelasnya.

Menag juga mencontohkan sejumlah negara non-muslim yang kini aktif mengembangkan produk halal karena potensi pasar global yang sangat besar.

“Thailand dan Jepang berlomba-lomba mengembangkan industri halal. Dulu di Jepang sulit mencari makanan halal, sekarang restoran halal sudah ada di mana-mana. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa pun berkompetisi menciptakan produk halal karena sadar umat Islam, dengan populasi 1,3 miliar jiwa, adalah pasar ekonomi yang luar biasa besar,” papar Menag.

Menurutnya, Indonesia layak optimistis karena memiliki kombinasi antara stabilitas politik, ekonomi, dan kemajemukan masyarakat yang moderat.

“Ada negara yang gagal, tak sanggup membayar pegawainya dan mengalami krisis berat. Namun Indonesia justru menunjukkan hal sebaliknya: kebijakan yang berpihak kepada rakyat, seperti program makan bergizi gratis bagi siswa dan pemberdayaan nelayan. Ini capaian yang luar biasa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa Indonesia Ekonomi Syariah (IES) merupakan gerakan untuk menghidupkan kembali potensi dana umat — zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, hingga fidyah — yang selama ini belum dikelola secara optimal.

“Kami menyebutnya raksasa besar yang sedang tidur. Potensi dana umat kita sangat besar, dan bila dikelola secara profesional akan menjadi kekuatan ekonomi baru. Masjid di masa Rasulullah SAW bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat ekonomi dan pemberdayaan umat. NTB akan menjadi percontohan awal atau pilot project untuk mengembangkan konsep ini,” terang Menag.

Wagub NTB: Sinergi Pemerintah dan Masyarakat untuk Ekonomi Berkah

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia Ekonomi Syariah Forum dan Expo 2025 merupakan forum strategis yang mempertemukan pelaku ekonomi syariah, akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan dari seluruh Indonesia.

“IES bukan sekadar acara, tapi momentum untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta menjadi inspirasi dalam pengembangan ekonomi syariah yang inklusif, inovatif, dan penuh keberkahan. Keberhasilan ekonomi bukan hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi dari keberkahan dan manfaat sosial yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Wagub juga menegaskan komitmen NTB untuk menjadi pusat ekonomi syariah di kawasan Indonesia timur melalui berbagai program konkret.

“Kami terus memberdayakan ekonomi pesantren dan santripreneur agar menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Kami juga mendorong pengembangan produk halal, UMKM berdaya saing global, inovasi keuangan syariah, serta optimalisasi zakat, infak, dan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Kolaborasi Lintas Lembaga dan Dukungan Internasional

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan perwakilan internasional, antara lain Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Sinta M. Iqbal, Kepala Kanwil Kemenag NTB H. Zamroni Aziz, serta Pj. Sekda NTB Lalu Muhammad Faizol.

Hadir pula Duta Besar Suriah H.E. Mr. Abdulmonem Annaan, Duta Besar Azerbaijan H.E. Mr. Rsmli Rzayev, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Direktur Utama Istiqlal Fund Ahsanul Haq.

Selain itu, tampak Forum Kepala Kanwil Kemenag se-Indonesia, Rektor UIN Mataram Prof. Dr. Masnun Thahir, serta sejumlah pejabat Forkopimda Provinsi NTB.

Kehadiran para duta besar dan pemangku kebijakan lintas sektor tersebut menunjukkan kuatnya dukungan internasional dan nasional terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. IES Forum dan Expo 2025 diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun sistem ekonomi umat yang adil, transparan, dan berdaya saing global, dimulai dari tanah “Seribu Masjid” — Nusa Tenggara Barat. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel