Connect with us

Dinkes Makassar Minta Hotel Pantau Penerapan Kawasan Tanpa Rokok

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan mengimbau kepada pengelola Hotel dan Restoran untuk bersinergi memantau penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pengelola Hotel dan Restoran.

“Jadi Hotel juga kita sudah sampaikan agar sama-sama memantau pelaksanaan kawasan tanpa rokok,” ucap Nursaida, Jumat (28/7/2023).

Selain Hotel dan Restoran, ia mengatakan semua tempat umum diwajibkan untuk menerpkan kawasan tanpa rokok.

“Tempat-tempat umum seperti mall, masjid, hotel-hotel, restoran, puskesmas, rumah sakit. Semua yang tempat-tempat umum,” jelasnya.

Nursaida menegaskan bahwa pelaksanaan KTR ini sudah diterapkan jauh-jauh hari, tapi untuk mengoptimalkan program tersebut perlu dilakukan pengawasan secara berkala.

“Kalau pelaksanaannya sudah cuman sekarang maksimalkan kawasan tanpa rokok,” imbuhnya.

Pekan depan, ia mengatakan akan mengundang semua OPD untuk melakukan sosialisasi agar Perda tentang KTR ini masih diterapkan di kantornya masing-masing.

“Ini kira baru mau buta mengundang semua kepala OPD untuk terapkan di masing-masing, jadi bukan lagi hanyalah sosialisasi tapi pemantauan,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga merespon baik dorongan Dinkes Makassar untuk mengawasi pelaksanaan KTR di Hotel dan Restoran.

“Kita mendukung dan berharap semua teman-teman hotel atau restoran lakukan langkah siasat agar menyiapkan area smoking sehingga yang tidak smoking tidak terganggu,” tuturnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag Dukung Penguatan Organisasi IAEI untuk Perkuat Ekonomi Umat

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menerima pengurus Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan ini membahas proses pembentukan struktur baru organisasi serta penguatan peran ekonomi Islam dalam pembangunan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Formatur Pengurus IAEI Mustafa Edwin Nasution melaporkan progres penyusunan kepengurusan baru, termasuk pembentukan tim formatur dan rencana pelantikan. Struktur organisasi akan diperluas dengan pembagian bidang dan komite untuk memperkuat fungsi kelembagaan.

“Struktur baru ini dirancang untuk memastikan IAEI semakin kontributif dalam pengembangan ekonomi umat, pendidikan ekonomi syariah, hingga penguatan ekosistem zakat dan wakaf nasional,” ujar Mustafa.

Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) adalah organisasi profesi yang mewadahi para ekonom dan akademisi di bidang ekonomi Islam di Indonesia. Didirikan untuk mengembangkan ilmu, riset, dan kebijakan ekonomi syariah, IAEI berperan mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional melalui pendidikan, penelitian, dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, serta industri keuangan syariah.

Ketua Formatur juga menyampaikan bahwa rapat pleno tim formatur akan digelar pada 9 November, sementara pelantikan pengurus direncanakan berlangsung pada akhir November di Jakarta. Organisasi ini kini memiliki lebih dari 7.000 anggota, terdiri dari akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan ekonomi syariah dari berbagai daerah.

Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas langkah IAEI memperkuat tata kelembagaan dan arah kerja strategisnya. Menurut Menag, ekonomi Islam tidak hanya berbicara soal instrumen keuangan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan sosial.

“Kita tidak bisa berdakwah tanpa bicara ekonomi. Ekonomi adalah bagian dari misi kemanusiaan dan keagamaan. Ketika ketimpangan terjadi, maka agama hadir untuk mengingatkan, mengoreksi, dan membimbing,” ujar Menag, Senin (03/11/2025).

Ia menyinggung tantangan sosial yang masih dihadapi Indonesia, termasuk tingginya angka kemiskinan ekstrem. Menurut Menag, penguatan peran ekonomi syariah harus menjadi solusi yang konkret bagi masyarakat.

“Nilai-nilai kebajikan Islam harus menuntun transformasi ekonomi kita. Bukan hanya tumbuh, tetapi juga adil,” lanjutnya.

Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama siap bersinergi dengan IAEI, baik dalam pengembangan riset ekonomi Islam, peningkatan literasi keuangan syariah, maupun penguatan peran zakat dan wakaf produktif.

“Kini saatnya memperkuat sinergi ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah. Kita ingin ekonomi umat tumbuh berdampingan dengan nilai moral dan spiritual,” ungkap Menag.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama strategis antara Kemenag dan IAEI, termasuk dukungan terhadap program ekonomi kerakyatan dan kegiatan akademik di sektor ekonomi syariah. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel