Kanit PTI Satpol PP Makassar Hadiri Rapat Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Makassar
Kitasulsel—Makassar—Kanit Petugas Tindak Internal Satpol PP Supardi, S.E., wakili PLT Kasatpol PP Kota Makassar Ikhsan NS, S.Sos., M.M., hadiri kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Makassar.
Diketahui, kegiatan tersebut berlangsung diruangan Bantimurung Hotel Arthama, Jl. Haji Bau No.05 Kota Makassar, Jumat (08/09/2023).
Adapun yang sempat hadir diantaranya : Drs. H. Zainal Ibrahim, M.Si, Kaban Kesbangpol, Dr. Hari, S.IP.,SH.,M.H.,M.Si., Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, AKBP Sapari, Danyon Brimob, Kompol Sri Dakwati Azis, Wakasat Intelkam Polrestabes Makassar, Mayor Ikhsan, Pasi Intel Kodim 1408/Makassar, Iptu Syahrial, Kasat Intelkam polres Pelabuhan Makassar, Binda Prov Sulsel, Zaidani Mulyadi, Ricky, Bais TNI, Andi Irfandi, Den Intel Koops AU II Makassar, Acep Hamdan, Pasiintel Marinir, Abd Rahman (Den Pom Makassar), Akram A Rusydi (Intel kejari Makassar), Firman (Sat. Reskrim Polrestabes Makassar), Bappeda Kota Makassar, BPBD Kota Makassar, Abd Gofur, Kabag Hukum Setda Kota Makassar, Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Makassar, Asikin Abduh (Kanit I Respel Kota Makassar), Anwar Muin (Kabag Hukum).
Zainal Ibrahim Kaban Kesbangpol Kota Makassar, memaparkan, Penolakan Demo Pertamina, Percepatan Pilkada, Penetapan Calon Presiden, Fokus Pj. Gubernur (Pemilu, Inflasi, Stunting), Dampak El Nino, berupa kekurangan air dibeberapa kecamatan, Dampak pemadaman bergilir PLN karena perbaikan PLTA Jeneponto (30% pasokan listrik Sulsel dan Sultra), Penolakan Reklamasi Pulau Lae-Lae, imbuhnya.
Selain itu, Sri Dakwati Azis, Wakasat Intelkam Polrestabes menyampaikan, Kasus SMA Muhammadiyah Jl. Mappaodang, ada pihak yang mengklaim terkait tanah tersebut dan tanggal 12 september akan mengerahkan massa utk menutup sekolah dan akses jalan, ujar Sri Dakwati Azis.
Sementara, Untung, Intel Kodim 1408/BS, mengungkapkan, perlu di antisipasi terkait Black Campain menjelang Pemilu, dan keterlibatan Kemenkominfo terkait permasalahan tersebut, ungkap Untung Intel Kodim.
Oleh karena itu, Rusdi, Kejaksaan menyatakan haru Fokus Antisipasi terkait pelanggaran pada saat Pemilu, Akan ada indikasi Penolakan terkait percepatan pilkada, kata Rusdi Kejaksaan.
AKBP Sapari juga menyampaikan Perlu antisipasi konflik komunal pada saat pilkada nanti sehingga perlu adanya koordinasi antar aparat diwilayah, pungkasnya.
Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang hadir secara virtual, membuka Pelatihan Paralegal Serentak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan ini diikuti juga secara virtual oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum sulsel yang diwakili oleh Merliyanti Anwar, Kabag Hukum Setdakab Lutim, ketua LBH Bumi Batara Guru, Ketua Apdesi Lutim, advokat LBH Bumi Batara Guru, dan seluruh peserta pelatihan paralegal dari perwakilan masing-masing desa se Kabupaten Luwu Timur.
Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi inisiatif LBH Bumi Batara Guru yang terus berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.
“Pelatihan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kita dalam membangun kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga masyarakat bisa mencegah masalah-masalah yang ada di desa sebelum menjadi persoalan hukum,” ujar Bupati.
Perwakilan Kanwil Kemenkum Sulsel, Merliyanti Anwar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan LBH Bumi Batara Guru yang aktif mengembangkan jaringan paralegal berbasis masyarakat.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum, etika profesi, mediasi, serta pendekatan berbasis HAM dalam memberikan bantuan hukum” imbuhnya
Sementara Direktur Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Bumi Batara Guru, Judi Awal, yang mengikuti acara di Media Center Diskominfo-SP Lutim menjelaskan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas paralegal di daerah.
“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan pos bantuan hukum (posbakum) di desa dan kelurahan yang ada di Luwu Timur,” tuturnya.
“Pelatihan ini disertai aktualisasi yang akan berlangsung selama 3 bulan secara off-class,” terang Judi Awal.
Sekedar diketahui, pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2025 ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hukum dan memberikan pendampingan dasar kepada warga di tingkat desa.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap terbentuk sinergi yang kuat antara masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam membangun budaya hukum yang sehat di Bumi Batara Guru. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login